KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMBAWA

STRATEGI

Dipublikasi pada 14 Nov 2017 oleh KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

Sasaran Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019

Dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan permasalahan yang ada, dan sinergi dengan visi, misi dan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawamenetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam periode 2015 – 2019, yaitu sebagai berikut :

Penerapan pemerintahan yang baik dan bersih (good governant).
Penerapan manajemen yang professional dan proporsional
Penataan sarana dan prasaran secara berkelanjutan sesuai kebutuhan.
Peningkatan kwalitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan pelayanan prima (exelen service).
Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur (SDA) guna menunjang kualitas kerja yang baik.
Mewujudkan kerukunan ummat beragama dan memelihara keharmonisan antar ummat agama.
Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai – nilai keagamaan.
Mendorong tumbuh kembangnya lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga social keagamaan sebagai pilar kekuatan ummat.
Terus mengupayakan peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sebagai ikhtiar nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan anak bangsa.
Memberikan ruang partisipasi seluas – luasnya kepada masyarakat untuk turut mengembangkan sumber daya ummat, guna terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, sejahtera, harmonis, dinamis dan religius di bawah naungan ridho Allah SWT.
Melakukan penguatan terhadap lembaga keagamaan sebagai benteng pertahanan ummat.

Dipublikasi di Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

Tupoksi

Dipublikasi pada 14 Nov 2017 oleh KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 2002 pasal 13 dan dipertegas dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, Kantor Kementerian Agama Kab./kota tidak terkecuali Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten / kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dan peraturan perudang – undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan fungsi :

Perumusan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat.
Pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Islam pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu, serta Budha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelola administrasi dan informasi keagamaan.

Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama.
Pengkoordinasian, perncanaan pengendalian dan pengawasan program.
Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di kabupaten/kota.

Dipublikasi di Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

MOTO DAN MOTIVASI KERJA KEMENAG SUMBAWA BESAR

Dipublikasi pada 14 Nov 2017 oleh KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

MOTO DAN MOTIVASI KERJA KEMENAG SUMBAWA BESAR

Kerja itu suci

Kerja adalah penggilanku, aku sanggup bekerja benar

Kerja itu sehat

Kerja itu aktualisasi, aku sanggup

Kerja itu amanah

Kerja adalah tanggung jawabku, aku sanggup bekerja tuntas

Kerja itu seni

Kerja adalah kesukaanku, aku sanggup bekerja kreatif

Kerja itu ibadah

Kerja adalah pengabdianku, aku sanggup bekerja ikhlas

Kerja itu mulia

Kerja adalah pelayananku, aku sanggup bekerja sempurna

Kerja itu anugrah

Kerja adalah kehidupanku, aku sanggup bekerja hebat

Kerja itu kehormatanku

Kerja adalah kewajibanku, aku sanggup bekerja unggul

Kerja itu rahmat

Kerja adalah terimakasihku, aku sanggup bekerja giat

Kerja itu investasi

Kerja adalah masa depanku, aku sanggup bekerja serius.

Dipublikasi di RENSTRA BIMAS ISLAM, RENSTRA PADA PENDIS, Tak Berkategori, VISI DAN MISI | Meninggalkan komentar

SPIP

Dipublikasi pada 14 Nov 2017 oleh KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

Dipublikasi di RENSTRA BIMAS ISLAM, RENSTRA PADA PENDIS, Tak Berkategori, VISI DAN MISI | Meninggalkan komentar

RENSTRA KEMENAG SUMBAWA

Dipublikasi pada 14 Nov 2017 oleh KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumbawa merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama RI, mempunyai tugas membantu Menteri Agama dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang keagamaan di Kabupaten Sumbawa. Dalam menyelenggarakan sebagian tugas tersebut salah satu kewenangannya adalah penyusunan rencana strategis yang mengacu kepada kebijakan Kementerian Agama RI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa . Sebagai lembaga instansi vertikal dalam menjalankan regulasi kebijakan diperlukan kerangka kerja sebagai konsekuensi pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dimaksud memiliki fungsi:

Perumusan Visi,misi dan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Sumbawa ;
Pembinaan, Pelayanan dan bimbingan, masyarakat islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, serta urusan agama, pendidikan agama, sesuai peraturan perundang undangan;
Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
Pembinaan kerukunan umat beragama;
Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program;
Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas di Kabupaten Sumbawa. Pembangunan agama di Kabupaten Sumbawa diarahkan pada upaya memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika, pembinaan akhlak mulia, dan orientasi serta motivasi yang menjadi daya dorong dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Sumbawa yang religius, aman, damai dan sejahtera. Selain itu, pembangunan agama juga memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat Sumbawa yang memiliki kesadaran tinggi terhadap realitas multikultural dan memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama. Selain itu diarahkan pada upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan melalui : Pemerataan pendidikan, Peningkatan Mutu Pendidikan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

Tujuan

Tujuan jangka panjang pembangunan bidang agama yang hendak dicapai oleh Kementerian Agama Sumbawa adalah terwujudnya masyarakat Sumbawa Besar yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Strategi

Beberapa kebijakan yang ditempuh oleh Kantor Kementerian Agama Sumbawa , guna mendukung pelaksanaan program, sebagai berikut :

Meningkatkan pelayanan yang prima bagi kehidupan umat beragama melalui penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan kualitas SDM profesional dan berbudaya, sehingga tercipta pelayanan kehidupan beragama dengan baik;
Meningkatkan pelayanan penghayatan moral dan etika keagamaan melalui pemberdayaan lembaga kegamaan, rumah ibadah, media dakwah dan para penyuluh agama;
Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama melalui pemberdayaan lembaga Agama dan pemberdayaan pranata keagamaan serta pengintensifan dialog keagamaan antar pemeluk agama, intern pemeluk agama dan antar pemeluk agama dengan pemerintah;
Meningkatkan mutu pendidikan agama dan keagamaan melalui optimalisasi lembaga pendidikan formal, non formal dan informal pada masing-masing agama, sehingga out put pendidikan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan sejenis lainnya guna memenuhi tuntutan masyarakat dan dunia kerja;
Meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji menuju haji mandiri;
Meningkatkan mutu pelayanan publik dan peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik yang melalui peningkatan mutu aparatur guna menciptakan pelayanan yang prima terhadap masyarakat
Meningkatkan mutu pelayanan publik dan peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik yang melalui peningkatan mutu aparatur guna menciptakan pelayanan yang prima terhadap masyarakat;
Untuk mewujudkan pelaksanaan good governance secara konsisten dan sustainable (berkelanjutan) bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi good governance tersebut diarahkan pada upaya penciptaan aparatur yang bersih dan berwibawa. Untuk itu, jajaran birokrasi pemerintahan harus memahami esensi birokrasi itu sendiri dikatkan dengan penciptaan good governance yang dimaksud.

Ada 10 konsep birokrasi yang diterapkan oleh Kementerian Agama Sumbawa sebagai berikut :

Catalytic Government : Steering rather than rowing. Aparatur dan birokrasi berperan sebagai katalisator, yang tidak harus melaksanakan sendiri pembangunan tapi cukup mengendalikan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Dengan demikian aparatur dan birokrasi harus mampu mengoptimalkan penggunaan dana dan daya sesuai dengan kepentingan publik.
Community-owned government : empower communities to solve their own problems, rather than marely deliver service. Aparatur dan birokrasi harus memberdayakan masyarakat dalam pemberian dalam pelayanannya. Organisasi-organisasi kemasyarakatan sepeti koperasi, LSM dan sebagainya, perlu diajak untuk memecahkan permasalahannya sendiri, seperti masalah keamanan, kebersihan, kebutuhan sekolah, pemukiman murah dan lain-lain.
Competitive government :promote and encourrage competition, rather than monopolies”. Aparatur dan birokrasi harus menciptakan persaingan dalam setiap pelayanan. Dengan adanya persaingan maka sektor usaha swasta dan pemerintah bersaing dan terpaksa bekerja secara lebih profesional dan efisien.
Mission-driven government : be driven by mission rather than rules”. Aparatur dan birokrasi harus melakukan aktivitas yang menekankan kepada pencapaianapa yang merupakan “misinya” dari pada menekankan pada peraturan-peraturan. Setiap organisasi diberi kelonggaran untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan misinya.
Result-oriented government : result oriented by funding outcomesrather than inputs. Aparatur dan birokrasihendaknya berorientasi kepada kinerja yang baik. Instansi yang demikian harus diberi kesempatan yang lebih besar dibanding instansi yang kinerjanya kurang.
Cuntomer-driver government : meet the needs of the customer rather than the bureaucracy. Aparatur dan birokrasi harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan mayarakat bukan kebutuhan dirinya sendiri.
“ente prising government : concretrate on earning money rather than just speding it. Aparatur birokrasi harus memiliki aparat yang tahu cara yang tepat dengan menghasilkan uang untuk organisainya, disamping pandai menghemat biaya. Dengan demikian para pegawai akan terbiasa hidup hemat.
Anticipatory government : invest in preventing problems rather than curing crises. Aparatur dan birokrasi yang antisipasif. Lebih baik mencegah dari pada memadamkan kebakaran. Lebih baik mencegah epidemi daripada mengobati penyakit. Dengan demikian akan terjadi “mental swich” dalam aparat daerah.
Decentralilazed government :decentralized authority rahter than build hierarcy. Diperlukan desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan, dari berorientasi hirarki menjadi partisipasif dengan pengembangan kerjasama tim. Dengan demikian organisasi bawahan akan lebih leluasa untuk berkreasi dan mengambil inisiatif yang diperlukan.
Market-oriented government : solve problemby influencing market forces rather than by treating public programs. Aparatur dan birokrasi harus memperhatikan kekuatan pasar. Pasokan didasarkan pada kebutuhan dan bukan sebaliknya. Untuk itu kebijakan harus berdasarkan pada kebutuhan

Program Utama Penyelenggaraan Pemerintah Bidang Agama
1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian agama dan FKUB di sumbawa
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara kementerian agama di sumbawa besar
3. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kementerian agama di sumbawa besar
4. Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di sumbawa
5. Peningkatan kualitas pendidikan islam di sumbawa
6. Peningkatan pelayanan kua ,bimbingan masyarakat islam dan pembinaan syariah di sumbawa

Outcome Program
1. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan agama masyarakat
2. Berkembangnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama
3. Meningkatnya kualitas pelayanan bagi umat beragama
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji
5. Terwujudnya optimalisasi potensi ekonomi yang dikelola oleh pranata keagamaan
6. Meningkatnya kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan
7. Meningkatnya kualitas kebijakan dan tata kelola kehidupan beragama

BAB II

ANALISA POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam pandangan birokrasi, eksistensi sebuah perencanaan strategik atau yang lazim disebut Rencana Strategis (RENSTRA) adalah niscaya adanya, mengingat arah pembangunan dan indikator ketercapaian tujuan suatu program yang telah dirumuskan tidak akan dapat di ukur tanpa parameter yang jelas. Selain itu juga, penyusunan suatu perencanaan (Planning)sudah barang tentu berdasarkan analisa dan kajian yang cukup selektif dan obyektif, dengan mempertimbangkan aspek potensi, tujuan, kebutuhan, permasalahan, kemampuan serta parameter pencapaian yang bersifat indikatif. Oleh karenanya dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa ini, akan diuraikan hal – hal sebagai berikut :

Analisa Potensi dan Permasalahan Keagamaan di Kabupaten Sumbawa
Visi, Misi dan Tujuan serta Tugas dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa
Sasaran Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten SumbawaTahun 2015 – 2019
Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa.
Serta ikhtisar (ringkasan) program kerja dalam bentuk Matrik Kinerja Kantor Kementerian Agama Kab. Sumbawa Tahun 2015 – 2019.

Dengan memuat aspek – aspek kajian sebagaimana yang disebutkan diatas, paling tidak terdapat gambaran yang jelas tentang eksistensi, potensi dan cita – cita besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dalam memainkan perannya, sebagai institusi yang berkonsentrasi di bidang pembangunan keagamaan khususnya dan bagaimana mempersiapkan generasi bangsa yang cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional dan cerdas secara spiritual, menuju pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, sesuai amanat Undang – Undang dan cita – cita Nasional.

Analisa Potensi dan Permasalahan
Kehidupan Beragama
Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan

Masyarakat Sumbawa adalah masyarakat agamis, dimana semua penduduknya telah memeluk agama dan sebagian besar beragama Islam, hal ini berarti pembangunan aspek mental dan moral ummat memiliki ruang yang sangat lebar bila di bangun melalui pintu agama, dalam arti pendekatan konsep dan doktrin keagamaan sangat efektif dan memiliki peran strategis dalam membangun karakter dan etika masyarakat. Selain itu juga, realitas menunjukkan bahwa terkadang masyarakat relatif lebih cepat sadar dan termotivasi bila disentuh melalui doktrin – doktrin keagamaan. Partisipasi para tokoh agama dalam membangun moral ummat amat menggembirakan, hal ini terlihat dari tingginya partisipasi para tokoh tersebut dalam menyampaikan doktrin – doktrin religiusitas dalam berbagai media, baik melalui majelis ta’lim, majelis dakwah, penyuluhan keagamaan, dan kegiatan keagamaan lainnya yang di lakukan secara swadaya dan swakarsa bahkan swadana. Kondisi ini menjadi potensi yang cukup besar dalam pembangunan ummat.

Namun demikian di tengah tingginya semangat ummat dalam menanamkan doktrin keagamaan, angka kriminal masih merangkak naik, seolah penyebaran dan penanaman nilai – nilai doktrin belum memberikan pengaruh yang signifikan dalam penataan moral ummat. Belum lagi fenomena sosial keagamaan yang terjadi akhir – akhir ini yang cenderung merusak tatanan nilai religi yang sudah terformulasi ideal dan konfrehensif, dimana menjamurnya aliran pemikiran radikal bahkan menyesatkan kian merasuki ranah mental spiritual ummat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi ummat beragama terutama ummat Islam khususnya. Pemerintah telah berupaya maksimal dalam merespon fenomena ini dengan menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian problematika keummatan ini, namun belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Dengan demikian maka posisi strategis Kementerian Agama selaku institusi yang paling berkompeten dalam menyikapi persoalan keagamaan, sangatlah tepat bila terus berinovasi dan mencari formulasi yang lebih tepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat di bidang keagamaan dengan menyusun program dan kebijakan yang relevan, terukur dan terjangkau.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan

Dalam memberikan pelayanan publik pada prinsifnya institusi manapun pasti ingin memberikan pelayanan prima (exelen service), karena itu merupakan doktrin bagi setiap aparatur negara, agar supaya memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya kepada masyarakat. Namun demikian, keluh kesah di masyarakat masih saja terdengar tidak puas, hal ini memang realitas yang tidak dapat dibantah, instansi manapun tidak pernah sunyi dari kritik, termasuk Kantor Kementerian Agama di dalamnya, semua itu adalah merupakan bentuk empati dari masyarakat terhadap pimpinannya, adalah sangat wajar bila ada yang puas dan tidak puas, senang dan tidak senang, suka dan tidak suka dan seterusnya, karena tidak mungkin kita memaksa semua orang harus merasa suka dan puas, mengingat keterbatasan personil dan kemampuan aparatur di bandingkan populasi masyarakat yang begitu banyak dan jangkauan layanan yang begitu luas. Akan tetapi Pemerintah termasuk institusi Kementerian Agama di dalamnya, tidak pernah berhenti berikhtiar untuk mewujudkan pelayanan yang sebaik – baiknya kepada masyarakat. Berbagai regulasi (peraturan) telah diterbitkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat khususnya pelayanan di bidang keagamaan, di antaranya : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan – Peraturan lainnya. Keseluruhan regulasi dan peraturan itu di hajatkan untuk menata dan memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai bidang tertentu secara ideal dan normatif. Selain itu juga sebagai pedoman dasar bagi aparatur dalam memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat secara benar dan legal. Seiring dengan digulirkannya berbagai regulasi tersebut dan penyiapan tenaga layanan mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat yang paling bawah, seperti tenaga penyuluh honorer maupun sukarela yang terus berjuang di tengah masyarakat, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan layanan keagamaan bagi masyarakat. Semua itu menjadi potensi bagi Kantor Kementerian Agama untuk terus memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat di bidang keagamaan.

Berbagai potensi yang ada, diyakini dapat menjawab keluhan baik diinternal institusi maupun masyarakat diluar Kantor Kementerian Agama, karena dalam realitas emperis permasalahan yang ada, bukan saja terdapat pada persepsi masyarakat umum, melainkan di internal aparaturpun masih memerlukan penataan dan perbaikan. Beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan antara lain :

Pertama : Jumlah tenaga penyedian layanan keagamaan yang ada sudah cukup besar, akan tetapi bila dilihat dari tingkat distribusi dan rasio kecukupan tenaga yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan yang ideal masih jauh dari memadai

Kedua : Berkembangnya persepsi dikalangan masyarakat tentang masih rendahnya dukungan pemerintah kepada aparatur penyedia layanan keagamaan, seperti para tenaga pembimbing dan penyuluh keagamaan, terutama tenaga penyuluh honorer. Sementara mereka mengemban tugas pelayanan yang tidak ringan.

Ketiga : Masih munculnya keluhan masyarakat menyangkut kualitas pelayanan administrasi keagamaan, seperti besaran biaya nikah, prosedur pengurusan administrasi yang terkesan terlalu birokratis dan terkadang berbelit – belit serta masih adanya pungli.

Keempat : Kompetensi dan profesionalisme aparatur penyedia layanan perlu terus ditingkatkan, sebagai ikhtiar nyata dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan bertanggung jawab.

Kelima : Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) diberbagai bidang pelayanan.

Keenam : Masih munculnya anggapan disebagian masyarakat, bahwa kebijakan institusi relatif masih terkesan pandang bulu dan tebang pilih, terutama dalam penentuan sasaran bantuan berupa dana maupun bentuk material lainnya untuk lembaga – lembaga sosial keagamaan.

Optimalisasi Pengelolaan Dana dan Asset Sosial Keagamaan

Dana dan asset sosial keagamaan adalah salah potensi strategis bila di kelola secara baik dan benar. Di antara dana dan asset sosial keagamaan yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai berikut :

a. Zakat dan wakaf, keduanya merupakan asset dan sumber dana yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ummat dan mengentaskan kemiskinan. Sejumlah regulasi telah diterbitkan guna mengawal sekaligus sebagai pedoman dalam pengelolaannya, diantaranya: Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pendaftaran Administrasi Wakaf Uang. Keseluruhan regulasi tersebut dihajatkan sebagai media dan petunjuk normatif dalam pengelolaan asset ummat. Selain itu juga, dalam regulasi tersebut khususnya Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004, bukan hanya mengatur tata kelola zakat dan wakaf semata, melainkan juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengelola zakat dan wakaf secara mandiri dan indefenden berupa Badan Amil Zakat (BAZ) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal ini dimaksudkan agar supaya pengelolaan zakat dan wakaf benar – benar dapat dilakukan secara maksimal, produktif, profesional dan akutable.
Infaq dan sadaqah. Masih tingginya animo masyarakat berpartipasi dalam hal berinfaq dan bersadaqah, sesunggunya merupakan potensi yang tidak kalah besarnya di bandingkan dengan zakat dan wakaf. Hal ini terbukti dimana sebagian besar sarana sosial keagamaan seperti sarana ibadah dan lembaga – lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pondok pesantren, sebagian besar dibangun secara swadaya dan swadana oleh masyarakat melalui media transaksi amal jariah berupa infaq dan sadaqah. Peran dan posisi pemerintah ditengah – tengah tingginya angka partisipasi masyarakat tersebut, diharapkan sebagai motivator dan pembina serta pengawas guna mengarahkan segala potensi tersebut untuk mewujudkan pembangunan ummat seutuhnya.
Dan potensi – potensi lainnya yang masih membutuhkan kreatifitas dalam penggalian sumber – sumber alternatif.

Terlepas dari potensi yang ada, namun dilain pihak terdapat sejumlah permasalahan dalam hal pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan tersebut, diantaranya :

Pertama: Masih terdapatnya persepsi yang keliru ditengah – tengah masyarakat, dimana fungsi dana dan asset sosial keagamaan hanya diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan penganut agama yang bersangkutan. Sumber – sumber ekonomi keagamaan belum dapat dimanfaatkan bagi masyarakat secara lintas agama.

Kedua: Masih berkembangnya sikap “curiga” sebagian masyarakat terhadap usaha – usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu pengelolaan sumber – sumber ekonomi produktif keummatan. Persepsi ini kerap kali muncul apabila pemerintah mencoba merancang kebijakan dan program untuk mengoptimalkan pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan, cenderung dianggap terlalu jauh intervensi dalam masalah ibadah.

Ketiga : Pola distribusi zakat selama ini relatif lebih bersifat konsumtif, sehingga peran strategisnya dalam meningkatkan kesejahteraan ummat dan pengentasan kemiskinan secara permanen tidak signifikan. Karenanya barangkali sudah saatnya dirumuskan satu formulasi konsep yang lebih baik dalam pengelolaan zakat kearah yang produktif, sehingga peran dan kontribusi asset sosial keummatan berupa zakat benar – benar dapat menjadi pilar alternatif dalam membangun kekuatan ekonomi ummat.

Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan

Keberadaan lembaga sosial keagamaan merupakan pilar penyangga paling vital keberlangsungan kegiatan sosial keagamaan. Di kabupaten Sumbawaterdapat cukup banyak lembaga sosial keagamaan, seperti Pondok Pesantren, Yayasan Pendidikan Keagamaan, Panti Asuhan, Asuhan Keluarga, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten, Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB), Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKSPP) dan lain sebagainya. Di samping itu juga, terdapat organisasi masa seperti Nadlatul Wathan (NW), Nahdlatul Ulama’ (NU), Muhammadiyah dan lain sebaginya. Selama ini Kementerian Agama menjalin komunikasi yang cukup baik dan harmonis dengan ormas – ormas tersebut. Hal ini merupakan asset potensial yang dapat dikembangkan dalam upaya mengembangkan sumber daya ummat. Mengingat keneradaan lembaga – lembaga tersebut mempunyai komunitas konstituen tersendiri yang dapat digerakkan kearah yang lebih maju dan mandiri. Kementerian Agama Kabupaten Sumbawamemiliki posisi strategis dalam membina dan mendorong kemajuan perkembangannya. Namun demikian keberadaan lembaga – lembaga sosial keagamaan yang ada, tidak lepas dari berbagai problematika yang menjadi kendala dalam pengembangannya. Secara umum beberapa kendala dan permasalahan yang terdapat didalamnya dapat di uraikan sebagai berikut, di antaranya :

Pertama : Pengelolaan program – program lembaga terkesan belum sepenuhnya mandiri, melainkan masih banyak bergantung kepada pemerintah. Dengan demikian pemerintah masih sangat perlu memberikan perhatian dan support dalam berbagai bentuk.

Kedua : Sebagian lembaga sosial keagamaan, terutama pondok pesantren masih mnerapkan manajemen tradisonal dan cenderung insidental. Belum sepenuhnya menarapkan konsep manajemen ideal, yang meliputi Perencanaan (Planning), Pengonisasian (organizing), Pelaksanaan (actuating), Pengawasan (controling) dan Penilaian (evaluating).

Ketiga : Lembaga – lembaga sosial keagamaan yang ada masih perlu penataan ekonomi lembaga kearah yang lebih produktif dan permanen, guna menjaga stabilitas dan keberlangsungan program – program yang telah direncanakan.

Kerukunan Ummat Beragama

Kerukunan ummat beragama adalah asset dan modal sosial yang sangat potesnial untuk mewujudkan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, maka ketika modal dan asset ini tidak dikelola dengan baik, maka sudah barang tentu kerapuhan dalam kerukunan tidak dapat dihindari. Sejumlah kerangka regulasi untuk mewujudkan kerukunan ummat beragama dapat dijadikan landasan yuridis oleh pemerintah terutama Kementerian Agama dalam memainkan perannya selaku pengayom dan pelindung ummat beragama. Diantara perangkat aturan yang telah tersedia adalah Petraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006. Selain kerangka regulasi, keberadaan lembaga Forum Komunikasi Ummat Beragama (FKUB) juga bagian dari instrumen strategis yang dapat diperankan secara baik dalam upaya menuju kerukunan ummat beragama, baik inter maupun antar ummat beragama.

Dilain pihak, sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat kerukunan ummat beragama, diantaranya :

Pertama : Masih adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa program peningkatan kerukunan ummat beragama yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, artinya program tersebut baru menyentuh lapisan masyarakat elit saja (tokoh agama dan lembaga keagamaan), belum menjangkau lapisan masyarakat bawah.

Kedua : Upaya penciptaan dan pemiliharaan kerukunan ummat beragama selama ini lebih menekankan pada pendekatan struktural formal dari pada pendekatan kultural yang lebih mengapresiasi peranan dan partipasi masyarakat serta mempertimbangkan kearifan lokal.

Ketiga : Masih terdapatnya sebagian penerang/juru dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama dengan mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk).

Keempat : Konflik sosial yang muncul ditengah masyarakat terkadang mengatasnamakan agama.

Pendidikan Raudlatul Atfhal, Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Pendidikan Raudlatul Athfal, Madrasah Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, merupakan pilar penting pembangunan pendidikan nasional dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berakhlaq mulia. Sejumlah potensi untuk dibidang pendidikan agama dan keagamaan yang dapat dikembangkan antara lain :

Pertama : Adanya kerangka ragulasi PP Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Penerapan standar pelayanan dan evaluasi pendidikan agama, serta peningkatan pembinaan terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang berkembang di masyarakat. Potensi yuridis ini perlu didukung dan ditindak lanjuti dalam bentuk kebijakan turunan sebagai pedoman pelaksanaan.

Kedua : Peningkatan mutu, akses dan daya saing pendidikan Raudlatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang mendapat dukungan masyarakat luas.

Ketiga : Besarnya dukungan kebijakan dibidang anggaran yang dialokasikan untuk bidang pendidikan.

Keempat : Tingginya animo masyarakat dalam berperan serta di bidang pendidikan agama dan keagamaan, hal ini terbukti dengan banyaknya lembaga pendidikan agama dan keagamaan berupa madrasah dan pondok pesantren yang dibangun/didirikan oleh masyarakat secara swadaya.

Namun demikian disisi lain terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi dan dapat menghambat upaya peningkatan kualitas Pendidikan Raudlatul Athfal, Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, antara lain : Masih terdapatnya kesenjangan antara Pendidikan Raudlatul Athfal, Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dengan lembaga pendidikan lainnya, terutama dalam hal penyediaan daya dukung pendanaan dan penyediaan tenaga pendidik yang profesional. Selain itu juga sebagian besar lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, yang berada dibawah binaan Kantor Kemneterian Agama Kabupaten Sumbawa, sebagian besar berstatus swasta dengan daya dukung yang sangat terbatas.

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu satu program prioritas pembangunan dibidang agama dan sering kali diposisikan sebagai salah satu indikator kinerja Kementerian Agama. Penyelenggraan ibadah haji dari tahun ke tahuan terus mengalami peningkatan, terutama dari segi kuantitas, animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji semakin tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah kuota pemberangkatan pada setiap tahunnya jauh lebih sedikit dibanding jumlah jamaah yang mendaftar, sehingga adalah sangat wajar kalau sebagian masyarakat yang mendaftar tahun ini (2011) harus rela mengantri hingga tahun 2017 untuk diberangkatkan.

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan mutu penyelenggaraan ibadah haji, antara lain :

Pertama : Tersedianya peraturan perundang – undangan seperi UU Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 17 Tahun 1999 yang menjadi acuan bagi upaya peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jamaah haji.

Kedua : Dana setoran awal BPIH dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan haji, sehingga lebih bermanfaat bagi jamaah dan kesejateraan ummat. Untuk itu diperlukan undang – undang / aturan yang mengatur pengelolaan dana haji yang memberikan peluang investasi dan jaminan keuangan.

Ketiga : Tingginya peran masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji yang direferentasikan dengan berkembangnya Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Dengan peran tersebut diharapkan terjadi peningkatan pelayanan bagi jamaah calon haji. Disamping itu juga terdapat peran serta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas perjalanan ibadah umrah.

Keempat : Jaringan teknologi informasi yang berkembang pesat menjadi potensi penting dalam meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji. Perkembangan teknologi dan informasi dapat dimanfaatkan sebagai media efektif dan efesien dalam peningkatan kualitas berbagai bidang layanan.

Selain berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan dibidang penyelenggaraan ibadah haji, juga terdapat beberapa permasalahan yang ditengarai dapat menghambat dibidang ini. Adapun permasalahan – permasalahan tersebut antara lain :

Belum tersedianya peraturan perundang – undangan yang merupakan turunan dan petunjuk teknis pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, .
Masih lemahnya kontrol dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO), khususnya yang berkaitan dengan pelayanan pendaftaran, akomodasi, transportasi, katering, bimbingan, kesehatan, kemanan dan perlindungan jamaah.
Pola rekrutmen dan pelatihan petugas haji belum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pelayanan.
Pelayanan penyelenggaraan ibadah haji belum sepenuhnya memperhatikan profil jamaah yang beragam dari segi latar belakang usia, pendidikan, etnis, bahasa dan budaya.

Tata Kelola Kepemerintahan

Penataan dan pengelolaan manajemen kepemerintahan yang bersih dan berwibawa, sebagaimana cita – cita besar Kementerian Agama adalah sangat penting untuk dilakukan dan harus dimulai dari sejak awal. Ikhtiar nyata menuju kearah pemerintahan yang baik (good goverment) perlu terus dikembangkan dari berbagai dimensi, mulai dari meningkatan kualitas sumber daya aparatur, pemenuhan kebutuhan dan media pendukung, penataan inprastruktur perkantoran dan ketersediaan sumber anggaran yang memadai. Berbagai potensi yang dapat dikembangkan dan dijadikan modal untuk menuju cita – cita mulia tersebut, antara lain : Komitmen aparatur Kementerian Agama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efesien dan akuntable. Hal ini di tandai dengan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah dalam berbagai dimensi. Potensi lainnya yang tidak kalah besarnya adalah terdapatnya satuan kerja dan personil Kementerian Agama hingga ketingkat kecamatan (Kantor Urusan Agama) bahkan kepedesaan seperti tenaga penyuluh PNS, honorer maupun sukarela, menjadi satu kekuatan besar dan terpadu bagi institusi untuk menerapkan kebijakan sekaligus sebagai media transpormasi informasi yang dapat di andalkan, meningat peran dan fungsi satuan kerja tersebut, tidak hanya sebatas tugas pelayanan melainkan juga sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat.

Sisi lain dari potensi yang ada, terdapat sejumlah permasalahan yang membutuhkan penanganan cermat dan tepat. Adapun beberapa persalahan dalam hal ini, diantaranya :

Pertama : Dengan satuan kerja (satker) dilingkungan Kementarian Agama dapat menimbulkan kendala koordinasi, pengawasan dan pembenahan sistem pelayanan kepada masyarakat. Kendala tersebut bukan hanya berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi internal Kementerian Agama melainkan pula dalam pengembangan jaringan kelembagaan dengan lembaga pemerintah terkait lainnya.

Kedua : Sumber daya aparatur yang relatif masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Kondisi ini sangat mempengaruhi kinerja, terutama pada aspek pelayanan administrasi.

Ketiga : Masih rendahnya mutu pelaporan keuangan dan eksekusi anggaran, yang berdampak pada kulitas pelaporan yang kurang sempurna dan penumpukan program kerja di tengah dan akhir tahun anggaran.

Keempat : Belum tersedianya sistem manajemen informasi yang dapat mendukung tugas – tugas organisasi. Sistem yang dijalankan belum sepenuhnya mengacu pada upaya pelayanan informasi secara terpadu, menyeluruh sistemik dan berwawasan kedepan.

Kelima : Masih terdapatnya pelayanan dan mekanisme kerja yang belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO).

BAB III

MOTO DAN MOTIVASI KERJA KEMENAG SUMBAWA BESAR

Kerja itu suci

Kerja adalah penggilanku, aku sanggup bekerja benar

Kerja itu sehat

Kerja itu aktualisasi, aku sanggup

Kerja itu amanah

Kerja adalah tanggung jawabku, aku sanggup bekerja tuntas

Kerja itu seni

Kerja adalah kesukaanku, aku sanggup bekerja kreatif

Kerja itu ibadah

Kerja adalah pengabdianku, aku sanggup bekerja ikhlas

Kerja itu mulia

Kerja adalah pelayananku, aku sanggup bekerja sempurna

Kerja itu anugrah

Kerja adalah kehidupanku, aku sanggup bekerja hebat

Kerja itu kehormatanku

Kerja adalah kewajibanku, aku sanggup bekerja unggul

Kerja itu rahmat

Kerja adalah terimakasihku, aku sanggup bekerja giat

Kerja itu investasi

Kerja adalah masa depanku, aku sanggup bekerja serius.

BAB IV

SEJARAH KEMENTERIAN AGAMA

KAB. SUMBAWA

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa tidak dapat dipisahkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat karena sebagian dari Nomengklatur Struktur Organisasi Kementerian Agama ditingkat Kabupaten , juga kantor kementerian agama kabupaten Sumbawa tidak muncul secara tiba-tiba begitu saja, melainkan melalui perjalanan yang cukup panjang dan tidak terlepas dari kebijakan instansi di atasnya yakni kementerian agama RI dan Kanwil Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Kementerian Agama RI secara resmi terbentuk pada tanggal 3 Januari 1946, setahun setelah Indonesia merdeka dengan nama Departemen Agama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1/SD tahun 1946. Susunan organisasi pertama disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1185/KJ 1946. Sedangkan organisasi instansi vertikal di daerah awal pembentukannya berdasarkan PP Nomor 33 tahun 1949 dengan susunan organisasi meliputi : kantor Kepenghuluan, Kantor Kewedaan dan Kantor Inspeksi Pendidikan tingkat Provinsi dan Kabupaten. Pada tahun awal pembentukan Departemen Agama, Provinsi Nusa Tenggara Barat belum terbentuk, wilayah Nusa Tenggara Barat tergabung dalam provinsi sunda kecil yang berdiri berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 1950 (Lembaran Negara RI Nomor 59 Tahun 1950) yang meliputi Daerah Bali, Lombok, Sumbawa, Flores dan Sumba Timor. Berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 nama sunda Kecil diubah menjadi Nusa Tenggara Barat yang merupakan wilayah kepulauan yang meliputi kepulauan Bali, Lombok, Sumbawa, Timor, Flores, Sumba, Alor, Lembata, Sabu, Rote dan Pulau-pulau kecil disekitarnya.

Sejalan dengan restorasi Kementerian Agama pada tahun itu pula di buka kantor urusan agama Provinsi yang berkedudukan di singaraja yang meliputi urusan agama islam, Kristen katolik, Kristen protestan, hindu dan budha. Selanjutnya terbitlah Undang-undang Nomor 24 tahun 1958 yang mengatur tentang pemetaan wilayah geografis di Nusa Tenggara, dimana nusa tenggara dibagi menjadi 3 Daerah yakni : Daerah Tk. I Bali, Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat dan Daerah Tk. I Nusa Tenggara Timur. Seiring dengan berlakunya undang-undang nomor 64 tahun 1958 tersebut maka dibentuklah kantor urusan agama Tk. I Nusa Tenggara Barat dan pada tahun 1957 terbitlah surat keputusan menteri Agama RI Nomor 91 tahun 1967 tentang perubahan struktur organisasi Departemen Agama dengan menggunakan nomenklatur perwakilan Departemen Agama Provinsi maupun Kabupaten. Seiring dengan perubahan nama di Tingkat Pusat maupun Daerah tersebut maka pada tahun 1960 terbentuklah Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Sumbawa yang berkantor di Rumah Sekda samping BPD sekarang dengan Kepala Kantor Bapak Hudori.

Dalam rangka koordinasi dan singkronisasi struktur organisasi dan tata kerja Departemen Agama, terbitlah Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 91 tahun 1967 dan surat keputusan Menteri Agama (KMA) RI nomor 52 tahun 1971 yang mengatur tentang perubahan istilah terhadap nomonklatur terhadap masing-masing tingkatan, dimana kantor perwakilan departeman Agama Provinsi di ubah menjadi kantor wilayah Departemen Agama, dan kantor perwakilan Departemen Agama berubah menjadi Kantor Departemen Agama Kabupaten. Kemudian berdasarkan PMA Nomor 13 tahun 2012 berubah menjadi KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA BESAR dengan Tipologi A-1

Letak dan Keadaan Alam

Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah dari sembilan kabupaten/kota yang berada di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat terletak di ujung barat Pulau Sumbawa, pada posisi 116″ 42′ sampai dengan 118″ 22′ Bujur Timur dan 8” 8′ sampai dengan 9” 7′ Lintang Selatan serta memiliki luas

wilayah 6.643,98 Km2.

Bila dilihat dari segi topografinya, permukaan tanah di wilayah Kabupaten Sumbawa tidak rata atau cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 1.730 meter diatas permukaan air laut, dimana sebagian besar diantaranya yaitu seluas 355.108 ha atau 41,81 persen berada pada ketinggian 100 hingga 500 meter. Sementara itu ketinggian untuk kota-kota kecamatan di Kabupaten Sumbawa

berkisar antara 10 sampai 650 meter diatas permukaan air laut. Ibu kota Kecamatan Batulanteh yaitu Semongkat merupakan ibu kota kecamatan yang tertinggi sedangkan Sumbawa Besar merupakan ibu kota kecamatan yang terendah. Kabupaten yang lebih dikenal dengan moto SabalongSamalewa ini berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat di sebelah barat, Kabupaten Dompu di sebelah timur, Laut Flores di sebelah utara dan Samudra Indonesia di sebelah selatan.

Jarak tempuh dari ibu kota kabupaten ke kota-kota kecamatan rata-rata 45 km. Kota kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Tarano dengan jarak tempuh 103 km.

Iklim dan Curah Hujan

Daerah Kabupaten Sumbawa merupakan daerah yang beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2011 temperatur maksimum mencapai 36,6 oC yang terjadi pada bulan Oktober dan temperatur minimum 32,0 oC yang terjadi pada bulan Januari.

Rata-rata kelembaban udara tertinggi selama tahun 2011 mencapai 89% pada bulan Januari dan terendah mencapai 70% pada bulan Agustus dan September, serta tekanan udara maksimum 1.011,1 mb dan minimum 1.006,5 mb. Adanya gejala alam seperti elnino yang melanda sebagian wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Sumbawa, berpengaruh terhadap banyaknya hari hujan dan curah hujan.

Hal ini terlihat dari banyaknya hari hujan dan curah hujan yang terjadi sepanjang tahun 2011. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah hari hujan lebih banyak yaitu sebanyak 148 hari, dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari sebanyak 26 hari.

Demikian juga dengan curah hujan, dimana curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Pebruari yaitu sebesar 316 mm. Satu hal yang dapat berpengaruh terhadap hari hujan dan curah hujan adalah besarnya penguapan. Karena banyak sedikitnya penguapan dapat berpengaruh terhadap banyak sedikitnya hari hujan dan curah hujan yang terjadi pada periode berikutnya.

BAB V

LAMBANG DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Arti Lambang :

Perisai berbentuk seperti Perisai Pancasila, mewujudkan lambing perjuangan dan perlindungan serta menggambarkan jiwa kepahlawanan yang berdasarkan Pancasila sebagai kepribadian asli bangsa Indonesia.
Bintang persegi lima, melambangkan rasa Ketuhanan Yang Maha Esa dan masyarakat Kabupaten Sumbawa.
Kubah melambangkan pandangan hidup keagamaan dari penduduk Kabupaten Sumbawa yang teguh, patuh serta taat melaksanakan perintah agamanya.
Padi dan Katub Kapas, melambangkan Struktur Pemerintah Wilayah kecamatan dan desa/kelurahan.
Menjangan, menggambarkan binatang (fauna) spesifik dan terindah di
Daerah Kabupaten Sumbawa dan melambangkan ketrampilan/ketangkasan dalam gerak pembangunan.
Pita bertuliskan “SAMAWA” mengungkapkan nama asli Kabupaten Sumbawa.
Pohon beringin berakar lima, mengambil pengertian dari tambo penduduk Sumbawa. Tambo itu melukiskan proses sejarah kebudayaan penduduk suku
Sumbawa, Taliwang dan Serang yang berpusat di Sumbawa Besar serta mewujudkan keunikan dan percampuran daerah suku Sumbawa asli dengan Mojopahit, Bugis, Makasar dan Banjar yang diwujudkan dalam akar lima.
Tulisan yang berbunyi “SUMBAWA” adalah nama Daerah Kabupaten Sumbawa yang berpemerintahan sendiri (Otonomi). Ukuran perbandingan Lambang Daerah Kabupaten Sumbawa 22 x 30 cm.

Motto Daerah Kabupaten Sumbawa

“SABALONG SAMALEWA”

Artinya: Membangun secara seimbang dan serasi antara pembangunan fisik

material dengan pembangunan mental spiritual (Dunia dan Akhirat).

BAB VI

MAKNA ISI LAMBANG

Lambang Kementerian Agama

Bintang bersudut lima yang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, Bermakna bahwa karyawan Kementerian Agama selalu menaati dan menjunjung tinggi norma-norma agama dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

17 kuntum bunga kapas, 8 baris tulisan dalam Kitab Suci dan 45 butir padi bermakna Proklamasi Kemerdekaan republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menunjukkan kebulatan tekad para Karyawan Kementerian Agama untuk membela Kemerdekaan Negara Kesatuan republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Butiran Padi dan Kapas yang melingkar berbentuk bulatan bermakna bahwa Karyawan Kementerian mengemban tugas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata.
Kitab Suci bermakna sebagai pedoman hidup dan kehidupan yang serasi antara kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, materil dan spirituil dengan ridha Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.
Alas Kitab Suci bermakna bahwa pedoman hidup dan kehidupan harus ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya sesuai dengan potensi dinamis dari Kitab Suci.
Kalimat “Ikhlas Beramal” bermakna bahwa Karyawan Kementerian Agama dalam mengabdi kepada masyarakat dan Negara berlandaskan niat beribadah dengan tulus dan ikhlas.
Perisai yang berbentuk segi lima sama sisi dimaksudkan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama RI yang berdasarkan Pancasila dilindungi sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945
Kelengkapan makna lambang Kementerian Agama melukiskan motto : Dengan Iman yang teguh dan hati yang suci serta menghayati dan mengamalkan Pancasila yang merupakan tuntutan dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karyawan Kementerian Agama bertekad bahwa mengabdi kepada Negara adalah ib

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN AGAMA SUMBAWA

Struktur Organisasi Kemenag Sumbawa Besar

Struktur Organisasi KUA

Stuktur Organisasi MIN

Struktur Organisasi MTsN

Struktur Organisasi MAN

BAB VIII

VISI, MISI, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

KEMENTERIAN AGAMA

Visi, Misi, Tujuan, Tugas dan Fungsi
Visi

“Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin, serta mewujudkan Good Government di lingkungan Kemenag Sumbawa ”

Misi
Mengembangkan masyarakat yang religius, cerdas, sehat jasmani dan rohani, santun, dan harmonis.
Mendorong peningkatan kwalitas pengamalan nilai – nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat serta menjunjung tinggi semangat toleransi.
Memperkuat keberadaan lembaga sosial keagamaan sebagai benteng pertahanan ummat.
Mendorong perkembangan lembaga pendidikan keagamaan sebagai media straregis peningkatan kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan berdaya saing.
Mengupayakan pelayanan yang cepat, tanggap dan prima sebagai wujud nyata pengabdian kepada masyarakat.
Mewujudkan tata laksana manajemen yang bersih, berwibawa, terbuka dan bertanggung jawab.
Tujuan
Penerapan pemerintahan yang baik dan bersih (good governant).
Penerapan manajemen yang professional dan proporsional
Penataan sarana dan prasaran secara berkelanjutan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.
Peningkatan kwalitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan pelayanan prima (exelen service).
Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur (SDA) guna menunjang kualitas kerja yang baik.
Mewujudkan kerukunan ummat beragama dan memelihara keharmonisan antar ummat agama.
Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai – nilai keagamaan.
Mendorong tumbuh kembangnya lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga social keagamaan sebagai pilar kekuatan ummat.
Terus mengupayakan peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sebagai ikhtiar nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sumbawa.
Memberikan ruang partisipasi seluas – luasnya kepada masyarakat untuk turut mengembangkan sumber daya ummat, guna terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, sejahtera, harmonis, dinamis dan religius di bawah naungan ridho Allah SWT.
Melakukan penguatan terhadap lembaga keagamaan sebagai benteng pertahanan ummat.
Tugas dan Fungsi

Perumusan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat.
Pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Islam pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu, serta Budha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelola administrasi dan informasi keagamaan.

Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama.
Pengkoordinasian, perncanaan pengendalian dan pengawasan program.
Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di kabupaten/kota.
Sasaran Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019

Penerapan pemerintahan yang baik dan bersih (good governant).
Penerapan manajemen yang professional dan proporsional
Penataan sarana dan prasaran secara berkelanjutan sesuai kebutuhan.
Peningkatan kwalitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan pelayanan prima (exelen service).
Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur (SDA) guna menunjang kualitas kerja yang baik.
Mewujudkan kerukunan ummat beragama dan memelihara keharmonisan antar ummat agama.
Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai – nilai keagamaan.
Mendorong tumbuh kembangnya lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga social keagamaan sebagai pilar kekuatan ummat.
Terus mengupayakan peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sebagai ikhtiar nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan anak bangsa.
Memberikan ruang partisipasi seluas – luasnya kepada masyarakat untuk turut mengembangkan sumber daya ummat, guna terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, sejahtera, harmonis, dinamis dan religius di bawah naungan ridho Allah SWT.
Melakukan penguatan terhadap lembaga keagamaan sebagai benteng pertahanan ummat.

BAB IX

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA

Kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawatahun 2015 – 2019, diarahkan kepada lima sasaran pokok, yaitu Peningkatan kualitas kehidupan beragama, Peningkatan Kualitas Kerukunan ummat beragama, Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Adapun strategi untuk merealisasikan kelima kebijakan tersebut 8 (delapan) program Kantor kementerian Agama Kabupaten Sumbawasesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Penerapan pemerintahan yang baik dan bersih (good governant).Untuk mewujudkan program – program tersebut, maka perlu disusun langkah – langkah kongkrit sebagi berikut :
Pembinaan Administrasi Perencanaan, yang meliputi Perumusan visi, misi, tujuan, penyiapan bahan perencanaan dan pengalokasian anggaran, revisi dokumen anggaran, penyusunan laporan, pengendalian dan evaluasi program kerja, penyiapan draf RPJMN, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan pengelolaan program lintas sektoral.
Pembinaan Administrasi Keuangan dan Barang Miliki Negara (BMN), yang meliputi :
- Pembiyaan kegiatan
- Pembayaran gaji dan tunjangan karyawan
- Pembinaan dan pelaksanaan PNBP
- Pelaksanaan pengujian dokumen tagihan
- Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
- Optimalisasi penerapan aplikasi pelaporan
- Pemberdayaan kualitas sumber daya aparatur secara intensif dan berkenajutan.
Pembinaan Adminitrasi Umum. Keluaran (out put) yang diinginkan dalam hal ini adalah : Pertama : Meningkatkan kualitas tata kelola persuratan dan kearsipan. Kedua : Meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahaan pimpinan. Adapun langkah – langkah untuk mewujudkan out put tersebut, diantaranya :
- Pengembangan sistem tata persuratan dan kearsipan
- Peningkatan kualitas jabatan fungsional arsiparis
- Pengembangan mutu pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
- Peningkatan pelayanan pimpinan
- Penyusunan rencana pengadaan berbasis kebutuhan
- Pembenahan manajemen pelayanan, penyimpanan, pendistribusian dan pemeliharaan perlengkapan dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa.

Penerapan manajemen yang professional dan proporsional

Penerapan manajemen yang profesional dan proporsional, dapat diwujudkan melalui :

Memberikan pelayanan yang prima (exelen service)
Pelayanan yang cepat, tepat dan bertanggung jawab (sesuai peraturan yang berlaku)
Tidak menerapkan layanan yang terkesan terlalu birokratis dan berbelit – belit.
Menghindari layanan yang bernuasa elitis, dalam arti pelayanan prima hanya berpihak kepada masyarkat elit saja dan tidak melakukan pungutan liar (pungli)
Terus diupayakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan melibatkannya dalam berbagai kegiatan pembinaan / diklat, sebagai bagian dari ikhtiar menuju aparatur yang profesional.

Penataan sarana dan prasaran secara berkelanjutan sesuai kebutuhan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan tugas dan fungsi unit – unit orgnanisasi pada lingkup Kantor Kementerian Agama Kab. Sumbawa. Indikator untuk mengukur keberhasilan program ini adalah :

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, aman dan nyaman
Terbanguannya Gedung MIN yang baru
Terpeliharanya gedung kantor dan sarana yang ada
Tersedia dan terpiharanya perlengkapan kantor dan kendaraan dinas
Terpeliharanya mesin/perangkat teknis dan asset lainnya

Mewujudkan kerukunan ummat beragama dan memelihara keharmonisan antar ummat agama. Indikator nyata yang dapat dilihat sebagai hasil dari pada program ini adalah tidak terjadinya konflik horizontal dengan mengatas namakan agama, menurunnya tindak kriminal yang berdampak terhadap terjadinya gejolak sosial dan meningkatnya gairah ummat dalam menyemarakkan syi’ar – syi’ar agama. Langkah – langkah yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

Mengintensifkan peran dan fungsi tenaga penyuluh/juru penerang
Meningkatkan kualitas sumber daya dan kesejahteraan penyuluh agama/juru penerang, baik yang PNS, honorer dan sukarela.
Meningkatkan peran dan fungsi Forum Kerukunan Ummat Bearagama (FKUB), selaku lembaga komunikasi yang bersentuhan langsung dengan tokoh ummat beragama
Menjalin kerjasama yang baik dan membangun komunikasi yang harmonis dengan lembaga – lembaga sosial keagamaan, seperti Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKSPP), Lembaga Pondok Pesantren, Majelis Ta’lim, Majelis Dakwah, dll.
Menjalin kerjasama dengan organisasi masa (ormas) Islam seperti Nahdlatul Wathan (NW), Nahdlatul Ulama’ (NU), Muhammadiyah, dll.
Mengupayaan penyelesaian konflik antar ummat beragama dengan pendekatan persuasif.

Mendorong tumbuh kembangnya lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga sosial keagamaan sebagai pilar kekuatan ummat.

Dalam mewujudkan program tersebut, perlu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

Membuka ruang parsipasi yang seluas – luasnya kepada masyarakat dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan pengentasan ketertinggalan pengetahuan
Mengupayakan pemberian bantuan dalam berbagai bentuk guna mendorong berkembangnya lembaga pendidikan keagamaan, sesuai kemampuan.
Mengintensifkan pengawasan perkembangan lembaga – lembaga pendidikan keagamaan
Memberikan motivasi kepada pengelola lembaga pendidikan keagamaan, agar senantiasa berupaya meningkatkan prestasi anak didik yang dibuktikan dengan peningkatan nilai UN/UAS dari tahun ketahun.

Terus mengupayakan peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sebagai ikhtiar nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan anak bangsa. Upaya yang dilakuka dalam hal ini adalah sebagai berikut :

Mengupayakan peningkatan kualitas dan jumlah tenaga pendidik yang profesional dan kompeten, yang dibuktikan dengan bertambahnya jumlah tenaga pendidikan yang bersertifikat (gruru sertifikasi)
Memberikan apresiasi (penghargaan) kepada guru – guru terpencil (gudacil), dalam bentuk pemberian tambahan tunjangan khsus.
Mengupayakan penambahan jumlah kuwota tenaga pendidik yang mendapatkan tunjangan fungsional
Melibatkan tenaga pendidik dalam berbagai kegiatan seperti diklat, seminar, lokakarya, dll untuk peningkatan kualitas dan profesionalismenya

Mengoptimalkan pengelaolaan zakat dan wakaf kearah yang lebih potensial dan produktif. Guna mewujudkan pengelolaan zakat yang potensial dan produktif, perlu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengelola, sehingga dapat mengelolaan zakat dan wakaf dengan sistem yang lebih baik, potensial dan produktif.
Perlu dirumuskan formulasi konsep pengelolaan zakat yang lebih produktif dan potensial.
Pemberdayaan peran dan fungsi lembaga – lembaga pengelola zakat dan wakaf seperti Badan Amil Zakat (BAZ), Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Mendorong tumbuh kembangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat, berinfaq, bersedekah dan berwakaf.
Mengawal pemberlakuan Undang – Undang dan peraturan yang terkait dengan zakat dan wakaf, agar supaya berjalan dengan baik dan benar.

Meningkatkan kualitas pelayanan Haji dan Umrah

Peningkatan kualitas pelayanan Haji dan Umrah diwujudkan dalam bentuk :

Pelayanan pendaftaran jamaah yang cepat, tepat dan berbasis aturan.
Terjaminnya keamanan, kesehatan dan akomodasi jamaah haji dan umrah, mulai dari pemberangkatan hingga kemabali ketanah air.
Menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga penyelenggara haji khusus dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan yang baik.
Berupaya sedapat mungkin untuk menambah jumlah kuwota jamaah calon haji, sebagai upaya merespon animo masyarakat yang begitu besar untuk menunaikan ibadah haji.

BAB X

RENCANA STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN SEKJEN – SUB BAGIAN TU

Humas dan KUB

RENCANA STRATEGIS BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Rencana Strategis Bagian Humas dan Protokol dalam melihat pengembangan organisasi kedepan, sekaligus peranan Bagian Humas dan Protokol, baik bagi kepentingan organisasi maupun kepentingan masyarakat, dengan melihat Kekuatan, Kelemahan organisasi internal, serta dengan melihat Peluang dan Ancaman serta Tantangan dari luar yang akan dihadapi oleh Bagian Humas dan Protokol.

Didalam penjabaran kinerjanya, Bagian Humas dan Protokol melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya Kehumasan dan Keprotokolan. Hal ini dilaksanakan secara optimal guna mengembangkan organisasi Bagian Humas dan Protokol secara mantap agar dapat merespon dan mengantisipasi perkembangan organisasi pemerintahan serta perkembangan masyarakat dalam era otonomi daerah, sehingga Bagian Humas dan Protokol dapat menjadi jembatan penghubung bagi Pemerintah dan masyarakat”.

a). Visi Bagian Humas dan Protokol adalah “Terwujudnya Kinerja Kehumasan dan Keprotokolansecara profesional, efisien dan efektif.

b). Misi Bagian Humas dan Protokol adalah :

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Meningkatkan Disiplin Aparatur.
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Lembaga Penyiaran serta Pondok Pesantren.
Meningkatkan ketersediaan dokumentasi dan publikasi kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

c). Tujuan Organisasi Bagian Humas dan Protokol adalah :

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatkan Disiplin Aparatur
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Lembaga Penyiaran serta Pondok Pesantren
Meningkatkan kelengkapan dokumentasi dan publikasi kegiatan pemerintahan melalui Pengadaan Buku Kumpulan Kliping, Buku Pidato Bupati, Siaran Pers dan perkembangan Kementerian Agama.

d). Sasaran yang ingin dicapai oleh Bagian Humas dan protokol adalah :

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.
Meningkatnya Disiplin Aparatur.
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Lembaga Penyiaran serta Pondok Pesantren.
Meningkatnya ketersediaan dokumentasi dan publikasi kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

e). Kebijakan yang ditetapkan oleh Bagian Humas dan Protokol dalam mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah :

Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Keprotokolan;
Kegiatan Bimbingan Teknis Kehumasan Bagi Pondok Pesantren;
Kegiatan In House Training Aparatur Humas dan Protokol;
Kegiatan Sosialisasi Keprotokolan bagi Badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan ;
Kegiatan Pembinaan Teknis Videografi dan Fotografi dan Lembaga Penyiaran;
Kegiatan Pengadaan Buku Kumpulan Kliping, Buku Pidato Bupati dan Siaran Pers.
Kegiatan pembuatan buku Perkembangan daerah

f). Program yang ditetapkan Bagian Humas dan Protokol tahun anggaran 2010 adalah :

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Program peningkatan Disiplin Aparatur.
Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Perguruan Tinggi, Lembaga Penyiaran serta Pondok Pesantren.
Program peningkatan ketersediaan dokumentasi dan publikasi kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Tahun 2015-2019 Bagian Humas dan Protokol yaitu melalui :

Kegiatan pengadaan alat-alat kantor dalam rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Kegiatan Pengadaan Buku Kumpulan Kliping, Buku Pidato Bupati, Siaran Pers dan buku perkembangan daerah dalam rangka Peningkatan Kelengkapan Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Pemerintahan.
Pameran Pembangunan
Kegiatan Penyediaan Kelengkapan Dok. Foto Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
Publikasi Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan
Pemberian Bantuan Kepada Perintis Kemerdekaan dan Warakauri
Kegiatan In House Training

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Adapun ukuran pencapaian kinerja sebagaimana tersebut diatas dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

85 S/D 100

70 < 85

55 < 70

< 55

Baik

Cukup

Kurang

Sangat Kurang

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Uraian Pengukuran Kinerja Kegiatan Bagian Humas dan Protokol Tahun 2015-2019 berdasarkan kegiatan adalah melalui program sebagai berikut :

Peningkatan Sarana dan Prasarana.
Peningkatan Disiplin Aparatur melalui Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Keprotokolan terlaksana 100 %..
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Kegiatan Sosialisasi Kehumasan Badan, Dinas, Kantor, Bagian terlaksana 100 %
Kegiatan Bimbingan Teknis Keprotokolan Bagi Pondok Pesantren terlaksana 100 %.
Kegiatan Penyediaan Kelengkapan Dok. Foto Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan terlaksana 100 %.
Publikasi Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan terlaksana 100 %
Pemberian Bantuan Kepada Perintis Kemerdekaan dan Warakawuri terlaksana 100 %.
Terlaksananya kegiatan Himpunan Pidato, Kliping dan Siaran Pers 100 %.

Bagian Humas dan Protokol melaksanakan kegiatan yang secara bertahap mengacu kepada Rencana Program Kerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan pengukuran kegiatan-kegiatan di bagian Humas dan Protokol dapat dilihat dari pencapaian kinerja kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya. Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut diatas, Bagian Humas dan Protokol senantiasa terlibat secara langsung dalam setiap proses pembangunan, baik pada tahap perencanaan, peng-organisasian pelaksanaan dan tahap evaluasi. Untuk itu secara terus-menerus ditingkatkan optimalisasi SDM yang ada, sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif, demokratis, sehat dan dinamis. Kondisi ini sangat berpengaruh dan berdampak langsung terhadap proses keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Humas dan Protokol.

Namun demikian dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dan hambatan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

Kurangnya koordinasi dengan Instansi terkait;
Kurangnya SDM Bagian Humas dan Protokol;
Kurangnya pemahaman Aparatur Humas dan Protokol terhadap tugas dan fungsinya;
Kurangnya intensitas serta kedisiplinan aparatur Humas dan Protokol dalam mengemban visi dan misinya. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kinerja Bagian Humas dan Protokol.

Kepegawaian

Sasaran :

Terselenggaranya manejemen kepegawaian berbasis kompetensi;
Terbangunnya basis data kepegawaian yang dinamis dan terbuka (dapat diakses secara luas bagi para Pegawai Negeri Sipil)
Tersedianya sarana dan prasrana penunjang manajemen kepegawaian .
Terbangunnya aparatur pemerintah daerah yang agamis sebagai wujud jatidiri bangsa Indonesia;
Terbangunnya aparatur yang memiliki kemampuan, keterampilan dan perilaku kerja produktif;
Terbangunnya aparatur pemerintah daerah yang mempunyai daya tanggap terhadap kepentingan publik
Terbangunnya sistem kompensasi aparatur pemerintah daerah berbasis kinerja;
Terbangunnya sistem kesejahteraan aparatur pemerintah ;
Meningkatnya kesejahteraan aparatur pemerintah

Kebijakan :

Menyelenggarakan manajemen kepegawaian daerah berbasis kompetensi;
Menerapkan System Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara menyeluruh dan bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kemenag Kab. Sumbawa;
Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran.
Meningkatkan keimanan dan ketakwaan aparatur pemerintah untuk mendukung terciptannya masyarakat yang Religius, Maju dan Sejahtera;
Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah berbasis kompetensi;
Meningkatkan integritas, budaya kerja dan etos kerja aparatur pemerintah daerah sehingga mempunyai daya tanggap terhadap kepentingan publik.
Menyusun kebijakan sistem pemberian insentif berdasarkan beban kerja;
Menyusun sistem pemberian kesejahteraan aparatur pemerintah daerah;
Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah

Prioritas Program :

Penyusunan Rencana Pola Pembinaan karier PNS;
Penyusunan Formasi PNS;
Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
Penempatan Pegawai Negeri Sipil;
Penataan Jabatan Fungsional;
Seleksi Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
Kajian sistem Diklat;
Pengembangan Sistem penilaian Prestasi kerja PNS (Implementasi Sisdalmen/SPI);
Pengembangan sistem penghargaan pegawai;
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara ;
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan program kepegawaian;
Pembinaan dan Pengendalian Manejemen PNS;
Pembangunan/pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
Pembangunan dan updating basis data kepegawaian daerah;
Sosialisasi Informasi Kepegawaian;
Penyusunan Regulasi Kepegawaian.
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi CPNS golongan I,II dan III;
Pendidikan dan Pelatihan Struktural/penjenjangan bagi PNS ;
Pendidikan dan Pelatihan Teknis (tugas dan fungsi) bagi PNS ;
Pendidikan dan Pelatihan fungsional bagi PNS ;
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas;
Penyelenggaraan Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan modul, dan Penyusunan Pedoman Diklat);
Penerbitan Surat Tugas Belajar dan Ijin Belajar;
Pendidikan dan Pelatihan ESQ/The Spiritual Smart Management untuk Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Esselon II,III,IV dan Fungsional Umum;
Peningkatan Budaya Kerja Aparatur;
Pembinaan Etos Kerja dan Rukiyah PNS;
Penyelenggaraan Diklat Manajemen Pelayanan Prima untuk Pejabat Esselon III dan IV;
Penyelenggaraan Diklat Pelayanan Prima untuk Fungsional Umum.
Menyusunan Sistem Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
Penyusunan Sistem Pemberian Kesejahteraan Aparatur;
Pemberian uang kadeudeuh dan cinderamata bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun;
Fasilitasi Taperum;
Fasilitasi Taspen bagi PNS;
Fasilitasi Asuransi Kesehatan PNS;
Fasilitasi pensiun PNS;
Penyelenggaraan pemeriksaan dan Pemeliharaan kesehatan PNS
1. Umum

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

unit Umum Sub Bagian Tata Usaha menjalankan tugasnya berpedoman pada Tupoksi dan PMA 13 Tahun 2012, Untuk melaksanakan semua fungsinya, Umum dibagi menjadi 3 (tiga) unit yaitu, Persediaan, Persuratan dan Rumah Tangga .

Selain menjalankan tugas dan fungsinya, juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas lain yang diberikan Kepala , maka Umum memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, seperti sarana transportasi, dan sarana perkantoran.dll.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan ALI (Analisa Lingkungan Internal) dan ALE (Analisa Lingkungan Eksternal) tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk mencapai keberhasilan dengan membagi kedalam 4 strategi dengan mempertimbangkan kondisi unit umum Sub bagian Tata Usaha, adapun startegi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan prima dan mendukung tugas pokok dan fungsi;

2. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi;

3. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan kemajuan teknologi;

b. Startegi ST (memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)

1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk peningkatan pelayanan prima;

2. Memanfaatkan sarana dan prasarana dan jumlah pegawai yang ada untuk mendukung tupoksi.

c. Strategi WO (memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)

1. Memanfaatkan anggaran belanja dalam pelaksanaan penyelenggara pemerintah

2. Memanfaatkan/menerapkan Iptek dalam rangka peningkatan kualitas SDM

3. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahtraan aparatur

d. Strategi WT (meminimmalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

1. Mengoptimalkan SDM dan sarana dan prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi ancaman.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari misi, dan misi merupakan sesuatu yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu.

Tujuan yang ingin dicapai Umum Sub Bagian Tata Usaha Kemenag Kab. Sumbawa antara lain.

Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang efektif, cepat dan tepat
Optimalisasi sarana dan prasarana kerja guna peningkatan ketertiban urusan dalam, kebersihan dan pemeliharaan kantor.
Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan dan santel dalam kegiatan kedinasan.

SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang ingin dicapai Umum Sub Bagian Tata Usaha Kemenag Kab. Sumbawa yaitu :

Terciptanya tertib administrasi perkantoran di lingkungan sekretariat .
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai dengan kebutuhan.
Meningkatkan kemampuan aparatur yang dibutuhkan dalam tata cara keprotokolan.
Tersedianya data informasi dan telekomunikasi untuk kelancaran kegiatan Pimpinan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang efektif, cepat dan tepat	Terciptanya tertib administrasi perkantoran di lingkungan Kemenag Kab Sumbawa	Peningkatan pelayanan semakin baik	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %
2.	Optimalisasi sarana dan prasarana kerja guna peningkatan ketertiban urusan dalam, kebersihan dan pemeliharaan kantor	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai dengan kebutuhan	1. Bertambah dan terpeliharanya peralatan kantor 2. Peningkatan kesejahteraan aparatur	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan dan santel dalam kegiatan kedinasan	3. Meningkatkan kemampuan aparatur yang dibutuhkan dalam tata cara keprotokolan	1. Jumlah pegawai yang diklat	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %
3.		4. Tersedianya data informasi dan telekomunikasi untuk kelancaran kegiatan Pimpinan	1. Data Kemenag 2. Komunikasi semakin lancar	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %

Strategi dan Kebijakan

Strategi

Dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, maka disusun strategi melalui upaya :

Tingkatkan pengetahuan di bidang administrasi Perkantoran
Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai
Melakukan kontrol disetiap lingkungan kerja.
Meningkatkan pengetahuan di bidang keprotokoler
Menyediakan perangkat komunikasi yang baik dan tepat.
Meningkatkan Pelaporan Persediaan dan Pelaporan BMN

Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah (organisasi) untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk Kebijakan dalam Renstra Umum Sub Bagian Tata Usaha Kemenag Kab. Sumbawa a selama 5 tahun kedepan adalah :

Meningkatkan kualitas SDM di bidang Administrasi Perkantoran
Mengoptimalkan pelayanan prima di bidang urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor yang baik dan efisien
Menjaga kenyamanan di lingkungan kerja
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Keprotokoler.
Mengoptimalkan pelayanan prima dalam berkomunikasi
Mengoptimalkan Laporan Persediaan Barang atas penggunaan dana Keperluan Perkantoran

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan Satuan Kerja Kementerian Agama untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasi olah instasi pemerintah. Adapun program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Umum adalah sebagai berikut ;

Program pelayanan administrasi perkantoran :
Penyediaan jasa koran dan majalah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas.
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Pengelolaan Keperluan Kantor
Pemeliharaan Taman
Pemeliharaan Inventaris
Pemeliharaan Komputer
Pemeliharaan rutin / berkala taman kantor dan rumah dinas
Pemeliharaan rutin / berkala kendaran dinas/operasional .
Pembuatan Tribun Lapangan Apel
Pembuatan Bak Penampungan Air Bersih
Peningkatan Fasilitas Parkir
Rehab Gedung Kantor
Pengecatan Gedung Kantor
Jasa kebersihan (cleaning service Kantor )
Perbaikan/Penggantian Sound Sistem Aula dan Ruang Rapat
Pemasangan CCTV di Kantor
Program peningkatan disiplin dan kesejahteraan aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Pengadaan Bingkisan Hari Raya
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa.
1. Perbaikan Jaringan dan Pengadaan HT
Program Pelaporan Persediaan dan Belanja Rutin dan BMN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pelatihan sandi dan telekomunikasi

Pelatihan protokoler
Pelatihan MC

RENCANA STRATEGI SEKERTARIS JENDERAL

KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMBAWA TAHUN 2015-2019

BAB XI

RENCANA STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH, PAI PADA SEKUM, DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN )

Pembangunan pendidikan Islam sebagai pranata Sistem Pendidikan Nasional berperan sebagai sarana sekaligus tujuan pembangunan nasional tidak dapat lepas dari perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun global. Pendidikan Islam harus dibangun dalam keterkaitannya secara fungsional dengan berbagai bidang kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, lingkungan, serta teknologi yang masing-masing memiliki persoalan dan tantangan yang semakin kompleks dan hubungan timbal-balik. Berbagai kondisi empiris dari semua aspek itu harus diperhitungkan dengan cermat, agar pendidikan Islam dapat membantu mengatasi berbagai persoalan bangsa dan mencapai kemajuan yang setara dengan bangsa-bangsa lain. Dalam dimensi sektoral tersebut, pembangunan pendidikan Islam tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka menyiapkan tenaga kerja di bidang agama, tapi juga memungkinkan para lulusan lembaga pendidikan Islam dapat mengisi lapangan kerja umum seperti di industri, perbankan, ataupun jasa komunikasi dsb. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan Islam ke depan harus lebih dilihat dalam perspektif pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang mengintegrasikan pendidikan tafaqquh fiddien dan tafaqquh fiddunya, sebagaimana terformulasikan dalam Visi Pendidikan Islam; “Mewujudkan Sistem Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam menjadi Sistem Pendidikan tafaqquh fiddien dan Pendidikan tafaqquh fiddunya Terpadu dan Fungsional untuk Pencerdasan, Pembudayaan dan Pemberadaban Bangsa”

Dalam perspektif pendidikan tafaqquh fiddien, pendidikan Islam harus mampu menghasilkan lulusan yang mampu menjadi subjek penggerak kegiatan sosial keagamaan yang dapat meredam konflik horizontal yang bernuansa suku, ras, dan agama (SARA). Lembaga-lambaga pendidikan agama dan keagamaan Islam harus mampu menjadi penggerak gerakan moral anti korupsi, anti narkoba, dan pusat rehabilitasi mental bagi siapa saja yang menderita “penyakit hati” berat maupun ringan. Sementara itu, dalam perspektif pendidikan tafaqquh fiddunya, lembaga pendidikan Islam harus mampu menjadi penggerak kegiatan ekonomi, menghasilkan lulusan-lulusan yang handal dan mandiri, melalui kemampuan kewirausahaan dan ketenagakerjaan. Bahkan lebih dari itu, lembaga pendidikan Islam dapat mengambil peran lebih strategis dalam mengantarkan Indonesia mampu berkompetisi dengan bangsa lain dalam era ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-base economy). Dalam konteks inilah, perspektif pendidikan tafaqquh fiddin bernuansa IPTEK akan menjadikan lembaga pendidikan Islam sebagai pusat riset yang mampu menghasilkan produk-produk riset yang membawa bangsa Indonesia meraih keunggulan dalam persaingan global.

Melalui penggabungan kedua perspektif pendidikan tersebut, diharapkan Pendidikan Islam dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional dengan mewujudkan apa yang diinginkan yaitu membangun bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan mandiri sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Islam harus berfungsi membebaskan manusia dari belenggu yang menghambat pengembangan seluruh potensi dirinya sehingga tumbuh dan berkembang sesuai dengan pandangan universal pendidikan sepanjang hayat (long-life education) yang dilandasi oleh 4 pilar pendidikan Unesco, yaitu: (a) learning to know, (b) learning to do, (c) learning to live together, dan (d) learning to be, untuk kemanfaatan diri dan lingkungannya, Untuk itu perlu diupayakan peningkatan kapasitas dan kualitas institusi pendidikan Islam pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan kontributif bagi peningkatan kinerja pendidikan nasional.

Berangkat dari analisis situasi terhadap isu-isu strategis sekaligus permasalahan dan tantangan yang dihadapi tersebut, maka kebijakan strategis program Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pendis ) mencakup berbagai program dan sasaran yang ingin dicapai secara lebih realistis dengan pendekatan pembangunan yang tepat sasaran. Integrasi dan harmonisasi antarprogram akan dilaksanakan agar efisiensi dan produktivitas seluruh sektor dapat terwujud secara optimal. Dalam konteks ini, maka kebijakan strategis Pembangunan Pendidikan Islam untuk beberapa tahun ke depan menggunakan tiga tema kebijakan utama, yaitu:

Pemerataan dan Perluasan Akses

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan Islam ditujukan kepada upaya perluasan daya tampung satuan pendidikan Islam yang sesuai dengan prioritas Kab. Lombok Utara , serta memberikan kesempatan sama bagi seluruh peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global.

Beberapa kebijakan strategis yang disusun dalam rangka memperluas pemerataan dan akses pendidikan Islam adalah sebagai berikut.

Memperluas akses bagi anak usia 0–6 tahun, baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki dan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam mengikuti pendidikan dasar Islam.
Menghapus hambatan biaya (cost barriers) melalui pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) bagi semua siswa pada jenjang pendidikan dasar Islam pada madrasah yang dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat, yang besarnya dihitung berdasarkan unit cost per siswa dikalikan dengan jumlah seluruh siswa pada jenjang tersebut. Di samping itu, dilakukan kebijakan pemberian subsidi biaya personal terutama bagi siswanya berasal dari keluarga miskin pada jenjang pendidikan dasar Islam melalui pemanfaatan BOS untuk tujuan tersebut. Secara bertahap BOS akan dikembangkan menjadi dasar untuk penentuan satuan biaya pendidikan Islam berdasarkan formula (formula-based funding) yang memperhitungkan siswa miskin maupun kaya serta tingkat kondisi ekonomi daerah setempat.
Membentuk ”RA/BA-MI dan MI-MTs Satu Atap” bagi daerah terpencil yang berpenduduk jarang dan terpencar, dengan menambahkan ruang belajar MTs di MI untuk menyelenggarakan program pendidikan MTs bagi lulusannya. Untuk mengatasi kesulitan tenaga pengajar dalam kebijakan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan guru MI untuk mengajar di MTs pada beberapa mata pelajaran yang relevan atau dengan meningkatkan kompetensi guru sehingga dapat mengajar di MTs. Selain itu, dilakukan upaya memaksimalkan fasilitas yang sudah ada, baik ruang kelas maupun bangunan sekolah dengan membuat jaringan sekolah antara MTs dengan MI-MI yang ada di wilayah layanannya (catchment areas) serta menggabungkan MI-MI yang sudah tidak efisien lagi.
Memperluas akses bagi anak usia sekolah 7–15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak/belum terlayani di jalur pendidikan Islam formal untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan Islam di jalur nonformal bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus terutama untuk daerah-daerah yang tidak tersedia layanan pendidikan Islam.
Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan Islam keaksaraan melalui jalur pendidikan Islam nonformal.
Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memperluas akses MA, khususnya pada daerah-daerah yang memiliki lulusan MTs cukup besar. Di sisi lain dikembangkan MA kejuruan, yaitu pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan Islam umum dan kejuruan dalam satu satuan pendidikan. Bagi siswa yang berkebutuhan khusus, dilakukan kebijakan strategis dalam melaksanakan program pendidikan Islam inklusif.
Memperluas akses terhadap pendidikan Islam kejuruan di MA Kejuruan sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan lokal. Perluasan MA kejuruan ini dilaksanakan melalui penambahan program pendidikan Islam kejuruan yang lebih fleksibel sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang berkembang. Di samping itu, dilakukan upaya penambahan muatan pendidikan Islam keterampilan di MA bagi siswa yang akan bekerja setelah lulus.
Memperhatikan secara khusus kesetaraan gender, pendidikan Islam untuk layanan khusus di daerah terpencil dan daerah tertinggal, daerah konflik, perbatasan, dan lain-lain, sertamengimplementasikannya dalam berbagai program secara terpadu.
Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi (KIE), serta advokasi kepada masyarakat agar keluarga makin sadar akan pentingnya pendidikan Islam serta mau mengirimkan anak-anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan Islam dan mempertahankan anak-anaknya untuk tetap bersekolah
Memanfaatkan secara optimal sarana radio, televisi, komputer dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi lainnya untuk digunakan sebagai media pembelajaran dan untuk pendidikan Islam jarak jauh sebagai sarana belajar alternatif selain menggunakan modul atau tutorial, terutama bagi daerah terpencil dan mengalami hambatan dalam transportasi, serta jarang penduduk.
Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing

Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap: (i) perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan mutu dan relevansi dapat; (ii) peningkatan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa; (iii) peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berahlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani; dan (iv) pencapaian kecakapan akademik dan non-akademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik ditingkat lokal, nasional maupun global.

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan Islam diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan Islam yang semakin meningkat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Islam (SNP). SNP meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan Islam mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, sandar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pemerintah memberikan intervensi kepada satuan-satuan dan program (studi) pendidikan Islam untuk mencapai standar Pendidikan Islam. Standar-standar tersebut digunakan juga sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap kinerja satuan dan program pendidikan, mulai dari pendidikan Islam anak usia dini (PAUD), penuntasan Pendidikan Dasar 9 tahun Islam (Wajar Dikdas), Pendidikan Menengah Islam, Pendidikan Islam Non-formal (PNF), Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Manajemen Pelayanan Pendidikan, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Keberagamaan, Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan, Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial dan Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan. Selain itu, peningkatan mutu pendidikan Islam semakin diarahkan pada perluasan inovasi pembelajaran baik pada pendidikan Islam formal maupun non-formal dalam rangka mewujudkan proses yang efisien, menyenangkan dan mencerdaskan sesuai tingkat usia, kematangan, serta tingkat perkembangan anak.

Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan Islam secara berkelanjutan akan dilakukan oleh pemerintah daerah, dan satuan pendidikan Islam secara terpadu yang pengelolaannya dikoordinasikan secara terpusat. Dalam pelaksanaannya koordinasi tersebut didelegasikan Kandepag yang berkedudukan di Kabupaten. Manajemen mutu tersebut akan dilaksanakan melalui kebijakan strategis sebagai berikut.

Mengembangkan dan menetapkan standar nasional pendidikan Islam sesuai dengan PP SNP No. 19/2005, sebagai dasar untuk melaksanakan penilaian pendidikan, peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan, peningkatan sumberdaya pendidikan, akreditasi satuan dan program pendidikan, serta upaya penjaminan mutu pendidikan.
Melaksanakan evaluasi pendidikan Islam melalui ujian nasional yang dilakukan oleh sebuah badan mandiri yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Ujian nasional mengukur ketercapaian kompetensi siswa berdasarkan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan secara nasional (benchmark). Hasil ujian nasional tidak merupakan satu-satunya alat untuk menentukan kelulusan siswa pada setiap satuan pendidikan Islam tetapi terutama sebagai sarana untuk melakukan pemetaan dan analisismutu pendidikan Islam yang dimulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional.
Melaksanakan penjaminan mutu (quality assurance) melalui suatu proses analisis yang sistematis terhadap hasil ujian nasional dan hasil evaluasi lainnyayang dimaksudkan untuk menentukan faktor pengungkit dalam upaya peningkatan mutu, baik antar-satuan pendidikan, antar kabupaten/kota, antar-provinsi, atau melalui pengelompokan lainnya. Analisis dilakukan oleh pemerintah bersama pemerintah provinsi yang secara teknis dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Islam (LPMP) pada masing-masing wilayah. Berdasarkan analisis itu, diberikan intervensi terhadap satuan dan program (studi) pendidikan Islam di antaranya melalui: pendidikan Islam dan pelatihan terutama pengembangan proses pembelajaran efektif, pemberian bantuan teknis, pengadaan dan pemanfaatan sumberdaya pendidikan, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Disamping itu untuk mempercepat tercapainya pemerataan mutu pendidikan Islam dilakukan pemberian subsidi yang diarahkan pada satuan pendidikan Islam yang belum mencapai standar nasional.
Melaksanakan akreditasi satuan dan/atau program pendidikan Islam untuk menentukan status akreditasinya masing-masing. Penilaian dilakukan setiap lima tahun dengan mengacu pada SNP. Akreditasi juga dapat menggunakan rata-rata hasil ujian nasional dan/atau ujian sekolah sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan status akreditasi tersebut. Hasil akreditasi dijadikan sebagai landasan untuk melakukan program pengembangan kapasitas dan peningkatan mutu setiap satuan atau program pendidikan. Pelaksanaan akreditasi ini akan dilakukan secara independen oleh Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-SM), dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN-PNF).
Peningkatan tata kelola pemerintahan Pemerintahan, Akuntabilitas, dan Pencitraan

Tujuan jangka panjang Pendidikan Agama Islam Pada Pendidikan Madrasah, PAI dan Diniyah serta Pondok Pesantren adalah mendorong kebijakan sektor agar mampu memberikan arah terhadap reformasi pendidikan Islam secara efektif, efisien dan akuntabel. Kebijakan ini diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan pada urutan prioritas. Di samping itu, disusun pula pola-pola pendanaan bagi keseluruhan sektor berdasarkan prioritas, baik dari sumber Pemerintah, pihak swasta maupun stakeholder lain di setiap tingkat pemerintahan.

Pengelolaan pendidikan Islam menggunakan pendekatan secara menyeluruh dari sektor pendidikan Islam (sector-wide approach) yang bercirikan: (a) program kerja disusun secara kolaboratif dan sinergis untuk menguatkan implementasi kebijakan pada semua tingkatan, (b) reformasi institusi dilaksanakan secara berkelanjutan yang didukung program pengembangan kapasitas, dan (c) perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan secara sistematis dan memfungsikan peran-peran stakeholder yang lebih luas.

Pemerintah melaksanakan pengembangan kapasitas institusi pendidikan Islam secara sistemik dan terencana dengan menggunakan pendekatan keseluruhan sektor tersebut di atas. Strategi pengembangan kapasitas lebih diarahkan pada proses manajemen perubahan secara endogeneous atau perubahan yang didorong secara internal. Perubahan yang didorong secara internal akan lebih menjamin terjadinya perubahan secara berkelanjutan, menumbuhkan rasa kepemilikan, kepemimpinan, serta komitmen bersama.

Kebijakan Peningkatan tata kelola pemerintahan, Akuntabilitas dan Pencitraan meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja baik di tingkat satuan pendidikan Islam maupun pemerintah daerah, dan manajemen berbasis sekolah (MBS), untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumberdaya serta memonitor kinerja pendidikan Islam secara keseluruhan. Di samping itu, peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kinerja pendidikan Islam ditingkatkan melalui peran komite madrasah/satuan pendidikan Islam dan dewan pendidikan.

Kebijakan perwujudan peningkatan tata kelola pemerintahan pemerintahan yang sehat dan akuntabel dilakukan secara intensif melalui sistem pengendalian internal (SPI), pengawasan masyarakat, serta pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah mengembangkan dan melaksanakan SPI pada masing-masing satuan kerja dalam mengelola kegiatan pelayanan pendidikan Islam sehari-hari. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan RI, dan BPKP terhadap hasil pembangunan pendidikan, sedangkan pengawasan masyarakat dilakukan langsung oleh individu-individu atau anggota masyarakat yang mempunyai bukti-bukti penyalahgunaan wewenang. Sesuai dengan kerangka pengaturan dan kerangka institusional, disusun kebijakan untuk mendorong terjadinya penguatan kapasitas satuan dan program pendidikan Islam yang ada pada setiap tingkatan pemerintahan. Penguatan kapasitas satuan atau program pendidikan Islam diorientasikan untuk mencapai status kapasitas tertinggi suatu satuan pendidikan, yaitu jika dapat memenuhi atau di atas SNP. Pengembangan kapasitas dilakukan untuk mendorong agar sebagian besar satuan pendidikan Islam yang masih berada di bawah SNP secara bertahap akan diperkuat sehingga mampu melampaui SNP. Bagi satuan-satuan pendidikan Islam yang sudah memenuhi SNP, akan didorong untuk memacu mutunya lebih tinggi lagi hingga dapat mencapai standar Nasional

Pengembangan kapasitas diarahkan pada peningkatan kemampuan Kabupaten/kota secara sistematis untuk memberikan pelayanan pendidikan Islam yang efektif dan akuntabel sesuai dengan SNP. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pendidikan Islam pada kabupaten/kota dikembangkan dan diremajakan indikator-indikator kinerja pengelolaan layanan pendidikan, baik pada jalur formal maupun non-formal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam jangka menengah diperkuat kapasitas pengelolaan layanan pendidikan Islam terhadap kabupaten/kota sehingga dapat menambah kabupaten/kotayang memiliki kapasitas pelayanan sesuai dengan SNP.

Penguatan kapasitas pendidikan tinggi Islam dilakukan melalui pengembangan mekanisme untuk mewujudkan kesehatan orgasisasi dan otonomi masing-masing perguruan tinggi. Secara keseluruhan, upaya tersebut dilakukan dengan menetapkan sistem, mekanisme, norma-norma, dan standar yang relevan yang dapat dijadikan acuan bagi masing-masing perguruan tinggi untuk meningkatkan kesehatan institusinya. Pengembangan kapasitas bagi setiap tingkat pemerintahan harus diarahkan pada peningkatan efisiensi pendidikan Islam sebagai berikut.

Pada tingkat Pemerintah, prioritas pengembangan kapasitas mencakup penataan kelembagaan, penguatan sistem advokasi strategis dan monitoring, perbaikan sistem informasi kinerja dalam memetakan pencapaian SNP oleh satuan pendidikan Islam dan pemerintah daerah.
Pada tingkat provinsi, pengembangan kapasitas harus lebih diarahkan pada peningkatan institusi pengelola dalam melaksanakan fungsi dekonsentrasi, yaitu kemampuan provinsi sebagai wakil pemerintah pusatdi daerah dalam mengelola pelaksanaan kegiatan yang menjadi wewenang pusat, misalnya pengendalian mutu, penjaminan mutu, evaluasi dan monitoring program, serta akreditasi. Kapasitas provinsi juga perlu ditingkatkan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan antarkabupaten/kota.
Pada tingkat kabupaten/kota, perlu penguatan kapasitas dalam menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional, sistem informasi dan sistem pembiayaan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Kabupaten/kota berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan dan otonomi yang lebih luas bagi satuan pendidikan Islam dalam upaya mencapai kemandirian.
Pada satuan pendidikan, penguatan kapasitas tercermin dari kemampuan satuan pendidikan Islam dalam melaksanakan proses pembelajaran efektif untuk mencapai standar nasional pendidikan. Untuk itu, perlu ditingkatkan kemampuan kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan Islam lainnya dalam memanfaatkan sumber daya pendidikan Islam agar mendorong kegiatan belajar peserta didik secara optimal.

Dengan strategi-strategi tersebut di atas akuntabilitas publik dapat diwujudkan secara sehat melalui peningkatan fungsi kontrol dari stakeholder pendidikan Islam dalam rangka meningkatkan efisiensi layanan pendidikan. Diharapkan dalam lima tahun yang akan datang informasi tentang kinerja satuan pendidikan Islam dapat diakses oleh keluarga dan masyarakat. Pendidikan tinggi Islam didorong untuk menyediakan layanan informasi tentang penempatan kerja lulusannya sebagai bagian dari akuntabilitas satuan pendidikan.

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi akan dimanfaatkan secara optimal untuk membantu merealisasikan manajemen pendidikan Islam yang transparan dan akuntabel. Model penerapannya dapat diwujudkan melalui media on-line yang memuat informasi dan laporan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kepada publik atau stakeholder pendidikan Islam lainnya. Dengan media tersebut, partisipasi masyarakat dalam bentuk usulan, kritik, atau informasi lainnya dapat diakomodasi secara lebih mudah dan terbuka kepada pembuat kebijakan.

Sistem pemantauan dan evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana strategis pembangunan Pendidikan Islam. Sistem ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan dan/atau program pendidikan nasional di setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan secara berkala.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam konteks tatakelola (governacne) dan desentralisasi pendidikan pada tingkat satuan pendidikan madrasah, pesantren, diniyah, dan perguruan tinggi agama Islam, yang ditempuh melalui proses perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan pendidikan di tingkat pusat dan daerah. Proses ini sekaligus sebagai upaya pemberdayaan sekaligus peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat pemantauan dan evaluasi di berbagai tingkatan secara sinergis dan berkesinambungan, sehingga desentralisasi pendidikan pada tingkat satuan pendidikan Islam dapat dilaksanakan dengan baik di masa yang akan datang.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja satuan organisasi pengelola dan penyelenggara pendidikan yang mencakup aspek teknis, administrasi dan pengelolaan kegiatan dan/atau program pendidikan tersebut. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada hakekatnya untuk mengukur kesesuaian pencapaian indikator kinerja atau target kerja yang ditetapkan dalam rencana jangka menengah, dengan target yang dapat dicapai melalui strategi pelaksanaan tertentu. Oleh sebab itu, indikator kinerja yang digunakan memiliki kriteria yang berlaku spesifik, jelas, relevan, dapat dicapai, dapat dikuantifikasikan, dan dapat diukur secara obyektif serta fleksibel terhadap perubahan/penyesuaian.

Mengingat bidang pendidikan mempunyai program pembangunan pendidikan yang beragam, maka indikator kinerja yang diukur dapat bersifat fisik (misalnya: pembangunan prasarana dan sarana fisik, angka partisipasi siswa, angka mengulang kelas, dan angka putus sekolah) maupun nonfisik, misalnya, peningkatan nilai UN, serta kecerdasan dan perilaku peserta didik. Berdasarkan sifat dari masing-masing jenis indikator kinerja maka diperlukan cara dan alat ukur yang berbeda sesuai dengan sifat dan bentuk indikator yang akan diukur.

Kriteria SMART (specific, measurable, achievable, realistic, timebound) digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan indikator kinerja pendidikan yang terukur dan yang dapat dicapai sebagai target/sasaran masing-masing program. Secara umum, terdapat empat jenis indikator kinerja yang biasa digunakan sebagai acuan dalam pemantauan dan evaluasi atau pengukuran kinerja organisasi, yaitu:

Indikator masukan, yang mencakup antara lain kurikulum, siswa, dana, sarana dan prasarana belajar, data dan informasi, pendidik dan tenaga kependidikan, gedung sekolah, kelompok belajar, sumber belajar, motivasi belajar, kesiapan anak (fisik dan mental) dalam belajar, kebijakan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
Indikator proses,yang meliputi antara lain lama waktu belajar, kesempatan mengikuti pembelajaran, lama mengikuti pendidikan, jumlah yang putus sekolah, efektivitas pembelajaran, mutu proses pembelajaran, dan metode pembelajaran yang digunakan.
Indikator keluaran, yangterdiri antara lain jumlah siswa yang lulus atau naik kelas, nilai-rata-rata ujian, mutu lulusan yang naik kelas, dan jumlah siswa yang menyelesaikan pembelajaran/naik kelas berdasarkan jenis kelamin.
Indikator dampak, yang antara lain berupa kemampuan/jumlah siswa yang melanjutkan sekolah, jumlah siswa yang bisa bekerja di perusahaan atau usaha mandiri, jumlah angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan, dan pengaruh para lulusan terhadap mutu angkatan kerja/lingkungan sosial, peran serta siswa dalam pembangunan lingkungan dan pengaruh atau peran lulusan pendidikan dan pelatihan terhadap kehidupan masyarakat secara luas.

Sementara itu, seluruh dana pembangunan pendidikan berfungsi untuk memberi dukungan finansial bagi pembiayaan pelaksanaan program pembangunan pendidikan Islam, sehingga dapat memenuhi berbagai sasaran yang ditetapkan berdasarkan tiga arah kebijakan pembangunan nasional bidang pendidikan: pertama, perluasan dan pemerataan akses pendidikan; kedua, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; ketiga, peningkatan tata kelola pemerintahan (governance), akuntabilitas, dan pencitraan.

Rencana pembiayaan pembangunan pendidikan Islam dihitung berdasarkan struktur pembiayaan oleh pemerintah yang terdiri dari 2 (dua) komponen biaya, yaitu Biaya Operasional dan Biaya Investasi dengan komposisi sekitar 75 : 25. Tercakup dalam komponen Biaya Operasional ialah, pertama, Biaya AdministrasiPenyelenggaraan Pendidikan pada Kabupaten/Kota (Kandep); dan kedua, Biaya Operasional Sub-sektor Pendidikan yang didasarkan pada Program Pembangunan Pendidikan Islam. Biaya Investasi terdiri dari komponen pembiayaan yang diklasifikasikan dalam tiga bentuk: pertama, peningkatan mutu, (quality improvement grant);kedua, pengembangan sarana/prasarana (facility development); ketiga, pengembangan kapasitas (capacity development grant) pengelolaan pendidikan. Baik biaya operasional maupun biaya investasi dihitung sesuai dengan komitmen Pemerintah untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan dengan memperhitungkan penggunaan seoptimal mungkin dana pemerintah dan kontribusi swasta yang berorientasi pada peningkatan mutu manajemen, termasuk proporsi kontribusi swasta/pemerintah yang makin tinggi pada Pendidikan Menengah .

KEBIJAKAN, PROGRAM DAN STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN SEKSI PENDIDIKAN ISLAM

Kementerian Agama Sumbawa di tahun 2015-2019 menetapkan 5 kebijakan yaitu : (1) peningkatan kualitas kehidupan beragama; (2) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (3) peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;Program Pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan Pendidikan Islam.

Pencapaian tujuan program Pendidikan Islam ini dilakukan melalui sejumlah kegiatan strategis sebagai berikut :

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

Tersedianya data dan informasi perencanaan
Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan
Meningkatnya kualitas pelayanan ketatalaksanaan, kepegawaian, serta tersedianya peraturan perundang-undangan
Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran dan pelayanan umum

Keluaran (outputs) tersebut akan dicapai antara lain melalui koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan dan pemberian dukungan administrasi satuan organisasi; penyusunan rencana dan program kegiatan; penyiapan dan pengolahan data; pengembangan sistem informasi; penyusunan laporan dan evaluasi program serta akuntabilitas kinerja; pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan; penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan; pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan; penyusunan laporan akuntansi dan verifikasi keuangan; pembinaan dan pelayanan di bidang organisasi dan tatalaksana; pengelolaan kepegawaian; penyiapan peraturan perundang-undangan;

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah

Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI).
2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan MI
3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan MI
4) Meningkatnya mutu tata kelola MI

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana MI termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pemanfaatan teknologi informasi bagi kegiatan belajar-mengajar dan pengelolaan pendidikan; penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat dan bantuan luar negeri; penilaian dan pemberian akreditasi; peningkatan kualitas manajemen madrasah; serta peningkatan mutu tata kelola pendidikan, selain itu pencapaian kegiatan ini juga mencakup berbagai hal terkait pendidikan anak usia dini dan RA/BA.

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah

Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs);
2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan MTs;
3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan MTs;
4) Meningkatnya mutu tata kelola MTs.

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana MTs, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pemanfaatan teknologi informasi bagi kegiatan belajar-mengajar dan pengelolaan pendidikan; penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat dan bantuan luar negeri; penilaian dan pemberian akreditasi; peningkatan kualitas manajemen madrasah; serta peningkatan mutu tata kelola pendidikan.

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah

Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan Madrasah Aliyah (MA)
2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan MA
3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan MA
4) Meningkatnya mutu tata kelola MA

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana MA, pemanfaatan teknologi informasi bagi kegiatan belajar-mengajar dan pengelolaan pendidikan; penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat dan bantuan luar negeri; penilaian dan pemberian akreditasi; peningkatan kualitas manajemen madrasah; serta peningkatan mutu tata kelola pendidikan.

Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu

Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi MI dan MTs
2) Tersalurkannya beasiswa bagi siswa miskin.

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi madarasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah; penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa miskin, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; serta penyediaan safeguarding (monitoring, rakor, evaluasi) bagi BOS kabupaten/kota.

Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah

Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
2) Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan peningkatan kualifikasi guru, pengawas dan tenaga kependidikan; penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya; peningkatan kompetensi kepala madrasah; serta penyediaan tunjangan fungsional, profesi dan purna bakti.

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Keagamaan Islam

Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

Tersedia dan terjangkaunya layanan Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren.
Meningkatnya mutu layanan Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren.
Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren
Meningkatnya mutu tata kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan BOS pada pondok pesantren penyelenggara program Wajar Dikdas; penyediaan dan pengembangan sarana prasarana Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; peningkatan mutu lulusan dan daya saing; penyaluran beasiswa; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat dan bantuan luar negeri; pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak; pengembangan Ma`had Aly pada pondok pesantren; serta peningkatan mutu tata kelola pendidikan.

Penyediaan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam Bermutu

Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedia dan tersalurkannya BOS pada pendidikan keagamaan dan beasiswa bagi santri berprestasi.

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyaluran BOS pada satuan pendidikan keagamaan dan penyediaan beasiswa bagi santri berprestasi.

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya layanan pendidikan agama Islam pada sekolah
2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan agama Islam pada sekolah;
3) Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama peserta didik.

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pembentukan dan peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Pendidikan Agama Islam; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar PAI; pengembangan standar model PAI pada sekolah; serta peningkatan partisipasi dan kemitraan sekolah, masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan PAI.

Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Pengawas Pendidikan Agama Islam

Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

1) Meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama Islam
2) Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama Islam

Keluaran (outputs) ini dicapai antara lain melalui peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama Islam; penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya bagi guru; peningkatan wawasan guru melalui program pertukaran guru PAI; penyediaan subsidi tunjangan fungsional bagi guru PAI non-PNS; penyediaan tunjangan profesi bagi guru PAI; dan tunjangan khusus bagi guru PAI di daerah terpencil.

KONDISI UMUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN PENDIDIKAN MADRASAH SERTA PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Lembaga Pendidikan
Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah

jumlah MI di Sumbawa sebanyak ………….buah dengan rincian 4 Negeri dan …………. Swasta. Jumlah guru PNS MI …………. orang, NON PNS MI…………….. dengan jumlah siswa ………….. orang .Rombongan Belajar berjumlah ……….. dengan ruang kelas sebanyak …………….. ruang. Jumlah guru yang seharusnya ada dengan rumus “ jumlah rombongan belajar ditambah 1 kali jumlah sekolah” , yaitu sebanyak ………… orang. Dengan demikian, jumlah kekurangan guru PNS MI diSumbawa sebanyak ……. orang. Angka Partisipasi Kasar (APK) MI tahun 2014/2015 telah mencapai …………%, Angka Partisipasi Mumi (APM) telah mencapai ……………. %. Angka Droup Out (DO) sebesar ……………….,Angka Mengulang Kelas sebesar …………., dan Angka Melanjutkan dari MI Ke SLTP dan MTs, pondok pesantrean sebayak ……. Dari data yang dipaparkan diatas, beberapa permasalahan pendidikan di MI adalah :

Jumlah guru yang belum memadai
Angka DO masih terlalu tinggi
Angka mengulang kelas yang cukup tinggi, dan
Angka melanjutkan ke SLTP/MTs relatf rendah.

Pendidikan Madrasah Tsanawiyah

Jumlah MTS Sumbawa hingga tahun 2014/2015sebanyak …… buah. Jumlah rombongan belajar ………… dengan jumlah kelas ……….. ruang. Jumlah siswa keseluruhan sebanyak ………… orang dengan jumlah guru …………… orang.. Dengan demikian julah kekurangan guru MTS sebanyak …………. orang. Angka Partisipasi Pasar (APK) MTS termasuk mencapai ……… %. Angka Partisipasi Murni (APM) MTs sebanyak …….. %. Angka melanjutkan sebesar …………….. Angka mengulang kelas ……………. %, dan Angka DO sebesar ………. Angka melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sebesar ………….

Pendidikan Madrasah Aliyah

jumlah MA di Sumbawa hingga tahun 2014/2015sebanyak ………. buah dengan jumlah Rombongan Belajar ………… jumlah siswa keseluruhan sebanyak ………….. orang dengan jumlah guru sebanyak ……….. orang.. Dengan demikian jumlah kekurangan guru sebanyak ……….. orang. Angka Partisipasi Kasar (APK) MA sebesar ……………. sedangakan Angka Partisipasi Murni (APM) MA baru mencapai …………. Angka DO sebesar ………….

Aspek Manajeman

Sejalan dengan berlakunya otonomi pendidikan, manajemen pendidikan diSumbawa masih pada tahap transisi dan manajemen yang sentralistik ke desentralistik pendidikan di sebagian lembaga pendidikan masih bersifat sentralistik terutama di tingkat persekolahan ( Kepala Madrasah, Guru, dan Tenaga Kependidikan ). Komponen manajemen berupa Sumber Daya Manusia yang merencanakan dan melaksanakan program pendidikan di Sumbawa mempunyai cirri :

Kualitas relative rendah terutama dalam pengolahan data pendidikan dan pemanfaatan dalam penyusunan program
Jumlah guru masih kurang pada semua lembaga pendidikan dengan semua sebarannya yang tidak merata (kota-desa) dan masih tingginya persentase ketidaklayakan Mengajar dan Standar Kulifikasi Ijazah,
Dalam melaksanakan tugas, masih mengandalkan petunju-petunjuk dalamn bentuk petunjuk pelaksanaan maupun petunjk teknis,
Masih bervariasinya sikap dan persepsi pemerintah, Masyarakat dan Orang tua serta para pengelola pendidikan untuk memiliki komitmen yang tinggi terhadap peningkatan alokasi dana untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Analisis SWOT

Untuk mempertajam anlisis lingkungan guna memperoleh gambaran perihal kondisi obyektif, maka terhadap faktor-faktor penentu keberhasilan pembangunan pendidikan di Sumbawa dianalisa dengan metode analisis SWOT sebagai berikut :

Analisis SWOT

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan ( Weaknesses)
· Tersedianya tenaga kependidikan (Guru, Kepala Madrasah ) dan tenaga non kependidikan. · Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan · Sistim manajemen pendidikan yang makin terbuka	· Persebaran tenega kependidikan yang kurang merata dan Sistem manajemen yang memadai belum banyak dipahami dan diimplementasikan terutma di tingkat sekolah. · Banyak saran dan prsarana pendidikan yang dari segi kualitas dan kuantitas sudah kurang memadai sehingga untuk menunjang pendidikan yang bermutudan releven masih kurang. · Sikap dan komitmen pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pendidikan masih bervariasi. · Sikap profesionalisme pelaksana pendidikan masih rendah · Kualifikasi dan kopetensi pengelola pendidikan terutama Gurudan Kepala Madrasah masih kurang. Dana penyelenggara pendidikan terutama untuk peningkatan mutu dan relevansi masih terbatas.
Peluang ( Oportunities)	Ancaman ( Threat)
· Motivasi tenega kependidikan terhadap bebagai inovasi pendidikan makin tinggi. · Makin tingginya perhatian pmerintah terhadap pendidikan. · Tersediany dana-dana bantuan baik berup subsidi maupun Block grand . · Kesadaran dan partisipas masyarakat terhadap pendidikan makin tinggi · Dukungan berbagi organisasi seperti LSM, dan lembaga pendidikan keagamaan cukup tinggi	· Jumlah penduduk usia sekolah · Masih tingginya angka DO dan Angka Melanjutkan · Kualits mutu pendidikan yang masih rendah · Kondisi social ekonomi masyarakat relative rendah · Pemukiman penduduk yang menyebar · Masih belum pulihnya krisisyang berdampak pada berbagai segi kehidupan masyarakat · Banyaknya anak yang berkelainan yang belum tertampung pada lembaga sekolah. · Tingkat kesejahteraan guru yang relative masih rendah · Ketahanan budaya masyarakat untuk menghadapi budaya materialistic masih rendah.

Untuk memperdalam analisis SWOT dimaksud, dilakukan analisis melalui Analisis Lingkungan Internal (ALI) yang meliputi Kekuatan dan Kelemahan sara Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) yang meliputi Peluang dan Ancaman, dan selanjutnya dapat diuraikan sebagi berikut :

Analisis Lingkungan Iternal

1.1. Kekuatan (Strengths)

Tingginya gairah kerja yang mencerminkan semangat Sumbawa untuk selalu mengupayakan sosialisasi dan pemantapan sistim pendidikan berdasarkan prinsip desentralisasi, demokratisasi, – dengan menerapkan Manajeman Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah – MPMBM.
Adanya konsistensi dan kesinambungan upaya peningkatan penuntasan Wajar Tahun melalui Gerakan Nasional oleh Pemerintah dan Masyarakat.
Tersedianya dana yang bersumber dari APBD, APBN, dan BLN yang memungkinkan program dan kegiatan Seksi Pendis Kemenag Sumbawa dapat diselenggarakan sesuai dengan rencana.
Tersedianya sarana dan fasilitas pendidikan yang tersebar di Sumbawa .
Tersedianya tenaga kependidikan baik jalur sekolah, maupun luar sekolah
Tersediany potensi SDM di Kemenag Sumbawa dan Madrasah .
Tersedianya tenaga kependidikan yang tersebar diseluruh Sumbawa untuk melaksanakan proram yang berorientasi pada aspek hidup dan kelangsungan kehidupan.
Tersedianya jaringan komunikasi dan informasi untuk pengembangan model pembelajaran (sistim radio komunikasi) terutama didaerah yang secara topografi dan geografi sulit dijangkau

Lingkungan Eksternal

2.1. Peluang (Opportunities)

adanya gejala peningkatan kesadaran masyarakat tentang pembiayaan pendidikan.
Adanya potensi individual anak yang dapat dikebangan melalui program akselerasi dan eskalasi pendidikan.
Berkembangnya pendidikan dan meningkatnya kesadaran edukasi orang tua yang memiliki anak cacat fisik dan mental untuk menyekolahkan anaknya.
Adanya potensi penyediaan sarana prasarana dan sumber belajar.

2.2. Ancaman (Thereat)

Pemerintah belum memprioritaskan anggaran pembagunan pendidikan sebagai salah satuwujud kesadaran investansi insanijika dibandingkan dengan tingginya anggaran pembangunan di sector lainnya.
Kurang lancarnya proses pengembangan karier tenaga kependidikan.
Terbatasnya kemampuan orang tua dalam pembiayaan pendidikan.
Berkembangnya sikap apatis masyarakat.
Rendahnya kualitas kelulusan terutama lulusan Madrasah yang dianggap belum memenuhi standar etoskerja dan lemahnya kemampuan berbahas asing dan kemampuan teknologi
Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya Pendidikan .
Tidak semuanya permasalahan pendidikan dapat diatasi sendiri KemenagSumbawa

KONDISI UMUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN PENDIDIKAN MADRASAH SERTA PENDIDIKAN KEAGAMAAN

PRIORITAS RPJM :

Pembinaan dan Pelayanan Pendidikan Islam

KEGIATA :

Kegiatan peningkatan akses dan mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

Arah Kebijakan :

Menjadikan layanan PAI bagi seluruh peserta didik yang beragama Islam sejak usia dini sampai perguruan tinggi dengan mengedepankan nilai-nilai Islam,kualitas

pendidikan, penanaman keimanan dan ketaqwaan, pembentukan akhlak mulia dan sikap kebinekaan dengan penyelenggaraan pendidikan pada setiap jenis, jenjang dan jalur satuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Unit Pelaksana : Seksi PAI Kemenag Sumbawa

Sasaran pokok :

Pengembangaan PAI pada PAUD/TK ditujukan untuk menghasilkan lulusan TK yang mengenal dasar-dasar ke-Islaman pada aspek aqidah, ibadah dan akhlak mulia, dan memiliki rasa cinta beribadah serta PAI yang berwawasan kebangsaan dalam bingkai NKRI.
Pengembangaan PAI pada SD dan SMP ditujukan untuk menghasilkan lulusan SD dan SMP yang memahami dan menghayati aspek aqidah, ilmu-ilmu tentang kewajiban beribadah dan pengamalan akhlak mulia dalam keragaman agama dan budaya di Indonesia serta pembiasan ibadah wajib dan perilaku baik di lingkungan keluarga dan masyarakat serta PAI yang berwawasan kebangsaan dalam bingkai NKRI.
Pengembangaan PAI pada SMA/SMK ditujukan untuk meningkatkan mutu lulusan yang meiliki pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam aspek aqidah, ibadah wajib dan sunnah, berperilaku inklusif, menghargai kebhinekaan dan moderat, serta PAI yang berwawsan kebangsaan dalam bingkai NKRI.
Pengembangaan PAI pada PNF ditujukan untuk menjadikan mutu lulusan yang memahami dan menghayati ilmu-ilmu tentang kewajiban beribadah dan pengamalan akhlak mulia dalam keragaman agama dan budaya di Indonesia serta pembiasaan ibadah wajib dan sunnah serta perilaku baik di lingkungan keluarga dan masyarakat.
Pengembangaan PAI pada PLB ditujukan untuk menjadikan mutu lulusan yang memahami dan menghayati ilmu-ilmu tentang kewajiban beribadah dan pengamalan akhlak mulia dalam keragaman agama dan budaya di Indonesia serta pembiasaan ibadah wajib dan sunnah serta perilaku baik di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kegiatan Prioritas	Fokus Kinerja Kunci	Sasaran Pembangunan	Rincian Kegiatan
Kegiatan Prioritas	Fokus Kinerja Kunci	Sasaran Pembangunan	Rincian Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(5)
4.1. Pendidikan Agama Islam pada PAUD (Taman Kanak Kanak)	Mengembangkan standar model PAI pada Taman Kanak Kanak, standarisasi mutu dan kelembagaan Taman Kanak Kanak.	Berkembangnya standar model PAI yang terintegrasi pada Taman Kanak Kanak	· Penyusunan pedoman model PAI standar pada TK (silabus, panduan metodologi pengajaran yang integratif dsb). · Menyusun bahan ajar yang memadukan materi pengajaran agama dan umum; · Pengadaan standard materi pembinaan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan pada PAUD/TK; · Penyusunan disain pendidikan agama Islam bagi anak usia 0-6 tahun dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan potensi anak berdasarkan riset. · Pengembangan PAIS unggulan.**
		Terbitnya regulasi tentang pedoman pelaksanaan PAI pada Taman Kanak Kanak.	· Penerbitan 8 regulasi tentang pelaksanaan PAI pada TK · Penerbitan 8 pedoman pelaksanaan
		Tersedianya sarana pembelajaran standar model PAI pada PAUD.	· Paket sarana kepustakaan bagi PAI model pada TK*) · Pengadaan tempat praktek ibadah. · Pengadaan paket alat peraga PAI.* · Penerbitan majalah PAI untuk guru dan pengawas PAI TK. · Pengadaan laboratorium pendidikan agama Islam (audio visual room, CD/DVD, alat peraga.* · Pemberian bantuan sarana dan operasional IGTK, Forum komunikasi guru PAI. · Pemberian apresiasi terhadap TK berprestasi dalam bidang PAI. · pengembangan ICT untuk PAI pada TK dengan kerjasama. · Penyusunan dan penggandaan pedoman kegiatan ekstrakurikuler PAI pada PAUD/TK. · Penyelenggaraan lomba ketrampilan dan seni PAI pada PAUD/TK. · Pemberian bantuan kegiatan ekstrakurikuler PAI pada PAUD/TK.** · Membuat data based PAI pada TK di tingkat kabupaten terintegrasi dengan EMIS
4.2. Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Dasar (SD,SMP)	Meningkatkan standar kompetensi lulusan PAI pada SD dan SMP	Berkembangnya PAI unggulan pada SD dan SMP	· Menjadikan PAI unggulan pada SD dan SMP
		Terbitnya regulasi tentang pedoman pelaksanaan PAI pada SD dan SMP.	· Penerbitan 8 regulasi tentang pelaksanaan PAI pada TK · Penerbitan 8 pedoman pelaksanaan · Penyusunan pedoman pengembangan silabus PAI pada SD dan SMP. · Penyusunan buku panduan metodologi pengajaran yang integratif; · Penyusunan bahan ajar yang memadukan materi pengajaran agama dan umum; · Pengadaan standard materi pembinaan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan pada SD dan SMP; · Pemberian apresiasi terhadap SD dan SMP berprestasi dalam bidang PAI. · Pengembangan standar model PAI pada SD dan SMP. · Penyusunan dan penggandaan pedoman kegiatan ekstrakurikuler PAI pada SD dan SMP. · Penyelenggaraan lomba ketrampilan dan seni PAI pada SD dan SMP. · Pemberian bantuan kegiatan ekstrakurikuler PAI pada SD dan SMP.** · Penyelenggaraan UASBN PAI SD dan SMP · Pengembangan potensi, minat dan bakat siswa dalam bidang pengetahuan, keterampilan serta seni agama Islam
		Tersedianya sarana pembelajaran standar model PAI pada SD dan SMP.	· Pengadaan paket sarana standar model PAI · Pengadaan koleksi kepustakaan agama. · Pengadaan tempat praktek ibadah.* · Pengadaan alat peraga PAI.* · Penerbitan majalah PAI untuk guru dan pengawas PAI SD dan SMP. · Pengadaan Lab. agama (audio visual room, CD/DVD, alat peraga). · Pemberian bantuan sarana dan operasional KKG/MGMP PAI . · Pengembangan ICT untuk pengembangan PAI di SD dan SMP dengan kerjasama.***
	Mengembangkan struktur PAIS di Kabupaten/kota	Terwujudnya struktur organisasi unit pengelola PAIS Kec	· Pembuatan regulasi tentang struktur pengelolaan PAIS di Kandepag Kabupaten/Kota
4.3. Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah (SMA/SMK)	Mengembangkan PAI unggulan pada SMA dan SMK	Berkembangnya PAI unggulan pada SMA dan SMK Terbitnya regulasi tentang pedoman pelaksanaan PAI pada SMA dan SMK. Tersedianya sarana pembelajaran standar	· Penyusunan pedoman pengembangan model PAI unggulan · Pembentukan model PAI unggulan di 480 kabupaten/kota. · Penyusunan 8 regulasi permenag · Penyusunan 8pedoman pelaksanaannya · Penyusunan pedoman pengembangan silabus PAI pada SMA dan SMK. · Penyusunan buku panduan metodologi pengajaran yang integratif; · Menyusun bahan ajar yang memadukan materi pengajaran agama dan umum; · Pengadaan standard materi pembinaan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan pada SMA dan SMK; · Mengadakan short course metodologi pengajaran. · apresiasi terhadap SMA dan SMK berprestasi dalam bidang PAI. · pengembangan kerjasama dengan lembaga penyedia ICT untuk pengembanganPAI di SMA dan SMK. · pengembangan standar model PAI pada SMA dan SMK. · Penyusunan dan penggandaan pedoman kegiatan ekstrakurikuler PAI pada SMA dan SMK. · Penyelenggaraan lomba ketrampilan dan seni PAI pada SMA dan SMK. · Pemberian bantuan kegiatan ekstrakurikuler PAI pada SMA dan SMK.**
	Meningkatkan standar kompetensi lulusan PAI pada SMA dan SMK melalui UASBN	Meningkatnya kompetensi lulusan PAI pada pendidikan menengah	· Penyusunan pedoman sistem UADBN PAI SMA/SMK · Penyelenggaraan UASBN PAI SMA dan SMK · Pengembangan potensi, minat dan bakat siswa dalam bidang pengetahuan, keterampilan serta seni agama Islam
	mengembangkan struktur PAIS di Propinsi, Kabupaten/kota	Terwujudnya struktur organisasi unit pengelola PAIS di propinsi dan Kabupaten/kota	· Pembuatan regulasi tentang struktur pengelolaan PAIS
4.5. Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Nonformal	Memahami dan menghayati ilmu-ilmu tentang kewajiban beribadah dan pengamalan akhlak mulia dalam keragaman agama dan budaya di Indonesia serta pembiasaan ibadah wajib dan prilaku baik di lingkungan keluarga dan masyarakat	Berkembangnya model PAI yang terintegrasi dengan pengajaran tematik melalui program Paket A, B dan C.	· Penyusunan kebijakan, model standar dan diseminasi pengajaran pada PNF · Penyusunan silabus PAI pada PNF disesuaikan dengan tema pembelajaran.* · Sosialisasi materi PAI yang sesuai dengan tema pembelajaran.* · Uji coba pembelajaran. · Penyusunan kebijakan penerapan standardisasi PAI.**
4.5. Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Nonformal		Tersusunnya standard materi PAI pada kejar paket A, B dan C	· Penyusunan standar kurikulum PAI untuk PNF · Pemberian insentif bagi tenaga fasilitator PAI pada PNF **
	Berkembangnya model PAI pada kejar paket A, B dan C	Terbitnya regulasi tentang pedoman pelaksanaan Ujian kesetaraan PAI pada Paket A, B dan C	· Menyediakan kepustakaan agama di PNF: Kitab suci, Hadits, buku referensi, buku teks, buku bacaan keagamaan, jurnal). · Menyediakan tempat praktek ibadah. · Menyediakan alat peraga PAI.** · Menyediakan data dan informasi PAI pada kejar paket A, B dan C terrintegrasi dengan EMIS*
4.6. Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Luar Biasa	Mutu lulusan yang memahami dan menghayati ilmu-ilmu tentang kewajiban beribadah dan pengamalan akhlak mulia dalam keragaman agama dan budaya di Indonesia serta pembiasaan ibadah wajib dan prilaku baik di keluarga dan masyarakat.	Terumuskannya standar isi dan standar proses PAI untuk SLB,	· Penyusunan standar isi PAI untuk SLB · Penyusunan pedoman pengembangan silabus PAI pada SLB. · Penyusunan standard materi pembinaan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan pada SLB. · Pengembangan standar model PAI pada SLB. · Penyusunan dan penggandaan pedoman kegiatan ekstrakurikuler PAI pada SLB. · Penyelenggaraan lomba ketrampilan dan seni PAI pada SLB. · Pemberian bantuan kegiatan ekstrakurikuler PAI pada SLB.

PRIORITAS RPJM :

Pembinaan dan Pelayanan Pendidikan Islam

Kegiatan :

Peningkatan Akses dam Mutu Pendidikan Non-formal, Diniyah, dan Pondok

Pesantren

Arah Kebijakan :

Mengembangkan Pendidikan Keagamaan Islam berbasis tafaqquh fi al-din bertradisikan pengajian dan kajian, kearifan lokal, berwatak kewirausahaan, serta berwawasan kebangsaan dan lingkungan, agar mampu mengembangkan potensi peserta didik dalam berpikir, berkarya, serta proaktif dalam merespons perkembangan sains dan teknologi

Unit Pelaksana :

Seksi Diniyah dan Pondok Pesantren

Sasaran pokok :

Pendidikan pesantren ditujukan untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembang kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.
Pendidikan diniyah ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya, yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut pengembangan pendidikan diniyah pada periode ini di arahkan untuk peningkatan mutu melalui standarisasi dan peningkatan akses pendidikan diniyah yang terdiri atas Pendidikan al-Qur’an, Pendidikan Diniyah, dan Majelis Taklim bagi masyarakat khususnya di daerah marjinal.
Pendidikan Non Formal pada pesantren ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Jenis pendidikan nonformal pada pesantren mencakup pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (pasal 26 UU No.20/2003). Pedidikan nonformal yang diselenggarakan di pesantren diarahkan untuk memberikan tambahan layanan pendidikan dasar dan atau pendidikan ketrampilan bagi santri dan anggota masyarakat sebagai bagian dari proses pendidikan sepanjang hayat. Selain sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga merupakan lahan subur sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan Prioritas	Fokus Kinerja Kunci	Sasaran Pembangunan	Rincian Kegiatan
Kegiatan Prioritas	Fokus Kinerja Kunci	Sasaran Pembangunan	Rincian Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(5)
3.1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Pesantren	Pemerataan dan perluasan akses Mutu dan relevansi	Meningkatnya jumlah anggota masyarakat yang memperoleh layanan pendidikan pondok pesantren	· Pemetaan potensi pengembangan layanan pendidikan pesantren. · Penyusunan konsep perluasan akses pendidikan pesantren · Bantuan pengembangan pesantren daerah khusus.* · Pengiriman ustadzke daerah terpencil, marginal, dan perbatasan.* · Beasiswa santri berprestasi* · Beasiswa santri daerah khusus* · Beasiswa santri miskin* · Pengabdian santri alumni Kegiatan beasiswa** · Beasiswa santri pesantren salafiyah.* · Pemberian bantuan dalam perluasan daya tampung pesantren. · Bantuan pondok/asrama santri · Bantuan sarana pembelajaran pesantren · Bantuan pengadaan kitab kuning** · Bantuan insentif pengasuh pesantren*
		Berkembangnya pesantren menjadi pusat-pusat keunggulan kompetitif bidang ilmu keagamaan Islam.	· memberikan bantuan imbal swadana untuk mencapai standard mutu · Pemetaan pesantren yang memiliki keunggulan · Rintisan al-Ma’had al-Islami ad-Dauli (MID). · Pemberian bantuan/stimulus bagi pesantren unggulan · Penyaluran alumni pesantren ke dunia kerja melalui kerjasama dengan pengguna lulusan. · Pengembangan Politeknik berbasis pesantren. · Bantuan penyelenggaraan halaqah tingkat pondok pesantren, nasional, dan internasional. · Penyelenggaraan daurah kader ulama. · Penyelenggaraan tahqiq al-kutub.* · Penyelenggaraan Musabaqah Qiraatil Kutub.* · Pengembangan metode Qiraatil Kutub. · Pengembangan seni budaya pondok pesantren. · Pengembangan gerakan pramuka di pesantren. · Penyelenggaraan twinning Kegiatan dengan PTAIN pada salah satu bidang keilmuan fiqh/usul fiqh, tafsir/hadits, tasawuf, nahwu/sharaf. · Bantuan pendidikan S2 kader ulama. · Pengembangan perpustakaan induk pesantren.**
		Terbentuknya program-program ketrampilan khusus bagi pengembangan kemandirian santri.	· Pengembangan organisasi santri · Pengembangan media komunikasi pesantren · Pengembangan jurnal ilmiah pesantren · Pengembangan dan peningkatan Kegiatan pendidikan keterampilan di pesantren · Penyelenggaraan kegiatan life skills dan short course keterampilan santri** · Pengembangan pesantren berbasis riset · Pendidikan keterampilan pasca pesantren* · Penyelenggaraan Kegiatan community college · Piloting project pusat-pusat pendidikan vokasional di setiap provinsi
3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Diniyah	Peningkatan akses	· Meningkatnya jumlah masyarakat yang mendapat layanan pendidikan diniyah.	· Koordinasi penyelenggaraan layanan pendidikan diniyah · Bantuan sarana dan prasarana pembelajaran Bantuan Operasional MDA BOP Majelis Taklim
		· Terkendalinya struktur dan mutu Kegiatan serta lembaga	· standardisasi pendidikan diniyah** · Pengembangan kurikulum · Pengembangan metode pembelajaran · Penyelenggaraan ujian nasional* · Pengadaan sumber belajar*
		· Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan pendidikan diniyah	· penyusunan buku panduan pengelolaan pendidikan diniyah · bantuan peningkatan manajemen pendidikan diniyah · Monitoring dan evaluasi · Pelatihan menajemen pendidikan · Pemetaan/analisis kebutuhan pendidikan diniyah · Bantuan operasional pendidikan* · Bantuan peningkatan kapasitas lembaga Pembina/yayasan
		· Meningkatnya mutu pengelaan majelis taklim	· Pembuatan prototipe Kegiatan pembelajaran pada majlis taklim** · Pemberantasan buta huruf*
3.3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Nonformal	Peningkatan Akses	· Meningkatnya partisipasi pesantren dan pendidikan diniyah dalam memberikan layanan pendidikan wajib belajar melalui wajardikdas pondok pesantren salafiyah, dan progam paket A dan B dan C	· Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan paket A, B dan C · Pendataan dan pemetaan santri sasaran Kegiatan paket A , B dan C · Pengadaaan sarana bekerjasama dengan pemerintah daerah dan swasta.***
	· Peningkatan mutu dan relevansi	· Berkembangnya Kegiatan pendidikan nonformal sesuai dengan kebutuhan pasar yang bermutu standard	· Pengembangan kurikulum yang bersesuaian dengan tuntutan pasar.* · Melakukan pembinaan bakat dan minat santri · Pemetaan jenis usaha ekonomi dan keterampilan yang dibutuhkan;* · Penyusunan rancangan Kegiatan keterampilan berdasarkan hasil pemetaan yang disesuaikan dengan ciri khas pesantren;* · Penyelenggaraan ujian nasional* · membuat prototype pusat-pusat vokasional.** · melakukan piloting project pusat-pusat vokasional di 5 Kec.
	· Peningkatan manajemen dan tata kelola	· Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan Paket A, B dan C	· Kerjasama pemda dan pesantren dalam memberikan buku paket, bantuan operasional dan peningkatan kompetensi tenaga fasilitator dan tutor.*** · Menydiakan data dan informasi Paket A, B, dan C yang terintegrasi dengan EMIS · Monitoring dan evaluasi
3.4. Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	Standardisasi Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik	· Terwujudnya pendidik sesuai standar kualifikasi pendidikan pada semua satuan pendidikan Islam	· Peningkatan kualitas pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan Islam melalui Kegiatan pendidikan dalam dan luar negeri** · Penambahan guru/ustad dan fasilitaor yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi*
		· Terwujudnya pendidik yang memiliki sertifikasi profesional pendidikan Islam	· Sertifikasi ustadz/guru dan fasilitator PNFpada pendidikan keagamaan* · Pemberian insentif bagi ustadz dan fasilitator**
		· Meningkatnya kompetensi pendidik pada semua satuan pendidikan Islam	· Menyelenggarakan diklat pembelajaran bagi semua guru di Madrasah, pendidikan Keagamaan dan PAI seperti strategi PAIKEM, penggunaan ICT.**
	Standardisasi Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga Kependidikan	· Terwujudnya tenaga kependidikan sesuai standar kualifikasi pendidikan pada semua satuan pendidikan Islam	· Pengadaan pengawas Pendidikan Diniyah dan Pesantren* · Peningkatan Kualifikasi pengawas Pendidikan Diniyah dan Pesantren* · Pembinaan karir pengawas pengawas Pendidikan Diniyah dan Pesantren* · Peningkatan Kualifikasi pengawas Madrasah dan pendidikan keagamaan. · apresiasi kepada pengawas Madrasah dan pendidikan keagamaan. · Pengadaan dan peningkatan pustakawan pada madrasah, PTAI dan pendidikan keagamaan.* · Pengadaan dan peningkatan laboran pada madrasah PTAI dan Pendidikan keagamaan.* · Peningkatan kualifikasi pimpinan madrasah dan pendidikan keagamaan*
		· Terwujudnya tenaga kependidikan yang memiliki standar kompetensi dan profesionalisme	· Penyelenggaraan diklat bagi pustakawan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam. · Penyelenggaraan diklat bagi laboran pada semua jenjang dan jenis pendidikan Islam. · Penyelenggaraan diklat bagi pimpinan pada semua jenjang dan jenis satuan pendidikan islam.* · Pelatihan penyusunan laporan keuangan sistem SAKIP bagi tenaga administratif pada semua jenjang dan jenis pendidikan Islam. · Penyelenggaraan diklat bagi seluruh staff pada satuan pendidikan Islam.

PRIORITAS RPJM :

Pembinaan dan Pelayanan Pendidikan Islam

Kegiatan : Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah

Arah Kebijakan : Mengembangkan madrasah yang mampu menghasilkan lulusan yang islami, unggul dalam ilmu pengetahuan, bersikap mandiri, dan berwawasan kebangsaan dengan proses penyelenggaraan yang bertumpu pada prinsip good governance dan pemberdayaan masyarakatagar sanggup menyediakan layanan pendidikan bagi anak usia dini.

Unit Pelaksana : Seksi Penmad

Sasaran pokok :

Pendidikan Anak Usia Dini pada Raudlatul Athfal memiliki sasaran untuk:

membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan. Walaupun tidak termasuk pada jenjang wajib belajar, pendidikan di RA memberikan tingkat kesiapan yang memadai bagi peserta didiknya untuk memasuki jenjang pendidikan dasar
1. Pendidikan Dasar pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) merupakan salah satu jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang berciri khas Islam, yang memiliki sasaran untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
2. Pendidikan Madrasah Aliyah memiliki sasaran untuk membentuk manusia berkualitas secara spiritual, hidup sehat, memperluas pengetahuan dan seni, memiliki keahlian dan keterampilan, menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih

lanjut sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional

Kegiatan Prioritas	Fokus Kinerja Kunci	Sasaran Pembangunan	Rincian Kegiatan
Kegiatan Prioritas	Fokus Kinerja Kunci	Sasaran Pembangunan	Rincian Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(5)
2.1. Peningkatan akses dan mutu Raudhatul Athfal	Peningkatan akses	· Terjangkaunya RA oleh kelompok marjinal	· Pemetaan potensi kantong-kantong strategis kebutuhan RA khususnya pada masyarakat marginal* · Pembangunan RA di daerah yang membutuhkan khususnya di Kabupaten mukomuko, Bengkulu Utara, Kaur, seluma dan lebong daerah marjinal · Pengembangan RA unggulan bekerjasama dengan pemerintah daerah *** · pemberian biaya operasional RA (BORA)*
	Peningkatan mutu	· Tersusunnya standardisasi Kegiatan dalam penanaman nilai dasar keislaman dan kompetensi siswa ·	· Penyusunan 8 standard pendidikan RA* · Pengembangan kurikulum, metode pembelajaran dan penilaian.* · Pengembangan 10 RA unggulan
	Peningkatan manajemen dan tata kelola	· Meningkatnya profesionalitas pengelolaan	· Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban penyelenggara RA sesuai UU BHP · Pelatihan menajemen keuangan standard · peningkatan sarana prasarana RA **
2.2. Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Dasar (MI dan MTs)	Peningkatan akses	· Meningkatnyaakses layanan pendidikan dasar	· Mendirikan MI dan MTs khususnya di daerah marginal terutama Papua, Sulut, Bali, NTT, Sumbar dan Jambi dan perbatasan antar negara* · Pendirian MI-MTs satu atap khususnya di daerah marjinal * · Memberikan bantuan dana imbal swadaya untuk perbaikan ruang kelas guna memperbesar daya tampung; ** · Meningkatkan dana BOS untuk membiayai seluruh biaya operasional pendidikan MI dan MTs* · Pemberian bantuan dalam bentuk Matching grant antara pemerintah daerah dan masyarakat bagi daerah-daerah yang demandnya masih tinggi ***
	Peningkatan mutu	· Terwujudnya keunggulan komparatif dalam kebiasaan hidup Islami	· penguatan lembaga pendidikan yang Islami · Pembangunan tempat ibadah di MI dan MTs · penyusunan KTSP bagi seluruh MI dan MTs* · Pemberian bantuan pemenuhan sarana perpustakaan dan laboratorium untuk pengembangan sains dan bahasa · Pengembangan kreativitas dan bakat peserta didik · Pengembangan pendidikan teknologi dasar (PTD)**
	Peningkatan manajemen dan tata kelola	· Meningkatnyaprofesionalitas pelayanan	· mendorong pengembangan PGMI secara terkendali · Pemberian bantuan manajemen mutu madrasah · implementasi MBM * · melaksanakan penjaminan mutu pengelolaan* · Akreditasi kelembagaan* · Pemberian bantuan operasional (i)
2.3. Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah (MA)	Peningkatan akses	· Meningkatnya layanan pendidikan MA bagi masyarakat marginal dalam rangka menyongsong wajib belajar 12 tahun	· Pendirian MA baru di daerah marjinal dan perbatasan antar negara* · pemberian beasiswa bagi peserta didik · Pemberian bantuan pembangunan ruang kelas baru(RKB) · Bantuan Rehab ruang kelas, perpustakaan, sarana olah raga, sarana ibadah dan laboratorium*
	Peningkatan mutu	· Meningkatnya keunggulan komparatif dan kompetitif lulusan khususnya dalam bidang keagamaan Islam	· Pemetaan Madrasah yang memiliki keunggulan** · Peningkatan kapasitas MAN Model menjadi Madrasah bertaraf Internasional * · pengembangan Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) dan Pusat Pengembangan Madrasah (PPM)** · Penyusunan KTSP bagi seluruh MA* · Pembukaan Kegiatan Agama pada setiap MAN**
		· Meningkatnya daya saing lulusan dalam memasuki perguruan tinggi atau dunia kerja	· pemetaan kemampuan peserta didik MA · memberikan Paket beasiswa ke PT ternama · Pembuatan standar kurikulum MBI* · melakukan benchmarking standar internasional · Pemberian bantuan/stimulus bagi madrasah MBI · Peningakatan manajemen dan tata kelola* · Penguatan Kegiatan Keterampilan · Pembinaan Kesiswaan · Pengembangan kretivitas dan bakat minat siswa*
	Peningkatan manajemen dan tata kelola	· Terjangkaunya pelayanan yang profesional dan pengelolaan yang mandiri	· Pemberian bantuan manajemen mutu madrasah** · implementasi MBM* · Melaksanakan penjaminan mutu pengelolaan* · Akreditasi kelembagaan*
2.4. Pemberian layanan kepada seluruh warga negara yang berkebutuhan khusus (Pendidikan Inklusif)	Pemerataan akses	· Tersedianya pendidikan yang layak bagi semua warga negara yang mempunyai kebutuhan khusus baik karena kelainan atau potensi kecerdasan istimewa serta marjinal	· Melakukan pemetaan peserta didik berkebutuhan khusus terutama pada daerah-daerah dan masyarakat yang memerlukan pendidikan khusus pada masyarakat terpencil, terisolir, tertinggal dan daerah konflik* · Menyusun kebijakan afirmatif · Sosialisasi pendidikan inklusif · Pembelajaran jarak Jauh · Pendirian Madrasah satu atap · Pengadaan Kegiatan akselerasi · Integrasi madrasah dengan pondok pesantren · Menyusun standar biaya satuan khusus
	Pemerataan gender	· Terwujudnya pelayanan pendidikan yang sensitif gender pada semua jenjang dan jenis pendidikan	· Menyusun kebijakan afirmatif gender · Penyusunan kurikulum sensitif gender* · Pengadaan sarana prasarana pendidikan sensitif gender* · Penyediaan tenaga pendidik sensitif gender* · Penyusun standar biaya satuan khusus **
2.5. Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	Standardisasi Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik	· Terwujudnya pendidik sesuai standar kualifikasi pendidikan pada semua satuan pendidikan Islam	· peningkatan kualifikasi pendidik RA dengan pembe-rian bantuan studi lanjut S1.* · Peningkatan kualifikasi pendidik MI dan MTs dengan beasiswa studi lanjut sesuai dengan bidangnya* · peningkaan kualifikasi guru MA * · pengembangan Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) dan Pusat Pengembangan Madrasah (PPM)** · Penyusunan KTSP bagi seluruh MA* · Pemberdayaan MGMP · memberikan Paket beasiswa bagi pendidik ke PT ternama · Peningkatan kualitas pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan Islam melalui Kegiatan pendidikan dalam dan luar negeri** ·
		· Terwujudnya pendidik yang memiliki sertifikasi profesional pendidikan Islam	· Sertifikasi guru Madrasah.* · Sertifikasi guru PAI pada semua jenjang pendidikan.* · Tunjangan profesi
		· Meningkatnya kompetensi pendidik pada semua satuan pendidikan Islam	· Peningkatan KKG bagi guru MI dan PAI pada SD serta MGMP bagi MTs, MA, dan PAI pada SMP dan SMA/SMK. · Peningkatan kemampuan pendidik dalam mata pelajaran MIPA dan bahasa Inggris · Menyelenggarakan diklat pembelajaran bagi semua guru di Madrasah, pendidikan Keagamaan dan PAI seperti strategi PAIKEM, penggunaan ICT.**
	Standardisasi Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga Kependidikan	· Terwujudnya tenaga kependidikan sesuai standar kualifikasi pendidikan pada semua satuan pendidikan Islam	· Pengadaan dan peningkatan pengawas Madrasah dan pendidikan keagamaan · Pemberian beasiswa bagi pengawas Madrasah dan pendidikan keagamaan untuk mengikuti pendidikan lanjutan; · Peningkatan Kualifikasi pengawas Madrasah dan pendidikan keagamaan. · Pembinaan karir pengawas Madrasah dan pendidikan keagamaan. · apresiasi kepada pengawas Madrasah dan pendidikan keagamaan.** · Peningkatan kualifikasi pimpinan madrasah dan pendidikan keagamaan* ·
		· Terwujudnya tenaga kependidikan yang memiliki standar kompetensi dan profesionalisme	· peningkatan kapasitas manajerial tenaga kependidikan di Madrasah,* · Pemberdayaan POKJAWAS (kelompok Kerja Pengawas) pada Madrasah dan PAI. · Penyelenggaraan diklat bagi pustakawan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam. · Penyelenggaraan diklat bagi laboran pada semua jenjang dan jenis pendidikan Islam.** · Penyelenggaraan diklat bagi pimpinan pada semua jenjang dan jenis satuan pendidikan islam.*
			· Penyelenggaraan diklat bagi laboran pada semua jenjang dan jenis pendidikan Islam.** · Penyelenggaraan diklat bagi pimpinan pada semua jenjang dan jenis satuan pendidikan islam.* · Pelatihan penyusunan laporan keuangan sistem SAKIP bagi tenaga administratif pada semua jenjang dan jenis Pelatihan penyusunan laporan keuangan sistem SAKIP bagi tenaga administratif pada semua jenjang dan jenis

RENCANA STRATEGIS SEKSI PENDIDIKAN ISLAM

SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH

KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMBAWA TAHUN 2015 – 2019

RENCANA STRATEGIS SEKSI PENDIDIKAN ISLAM

SEKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMBAWA TAHUN 2015 – 2019

RENCANA STRATEGIS

SEKSI PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN

KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMBAWA TAHUN 2015 – 2019

BAB XII

RENCANA STRATEGIS BIMAS ISLAM DAN SYARIAH

SEKSI BIMAS ISLAM

KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMBAWA TAHUN 2015 – 2019

SEKSI PENYELENGGARA SYARIAH

KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMBAWA TAHUN 2015 – 2019

BAB XIII

RENCANA STRATEGIS PHU

RENCANA STRATEGIS

BAB XIX

P E N U T U P

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawaini disusun, sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan dan arah pelaksanaan program kerja yang ditetapkan. Guna penyempurnaan Renstra ini sangat dibutuhkan masukan, saran dan pendapat dari pihak – pihak terkait dan masyarakat peduli.

RENCANA STRATEGIS

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

TAHUN 2014 S.D. 2019

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN SUMBAWA

2015

RENCANA STRATEGIS

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

Tahun 2014 s/d 2019

Satuan Organisasi : Kantor Kementerian Agama Kab. Sumbawa

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin, serta mewujudkan

Good Government di lingkungan Kemenag Sumbawa .

Misi : 1. Terselenggaranya kualitas pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama

Meningkatkan kerukunan umat beragama
Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan serta madrasah
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Kepemerintahan yang bersih .

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
Tujuan	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.1 Meningkatkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan spiritual, moral, etika dan berbudaya	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola kepemerintahan yang bersih	Output : Tersusunnya program yang berkualitas Outcome : meningkatnya kinerja Kankemenag Kab. sumbawa Output : Terlaksananya monitoring, pengendalian dan evaluasi yang terpadu Outcome : meningkatnya monitoring, pengendalian dan evaluasi	UU No. 25 Tahun 2004 UU No. 43 Tahun 2009 KMA No. 1 Tahun 2010 KMA 480 Tahun 2003 PP No. 53 Tahun 2010 PERPRES 54 Tahun 2010 KMA 507 Tahun 2005 KMA 373 Tahun 2002 KMA 480 Tahun 2003	Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan	DIPA DIPA
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Bersih	Output : Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran Outcome : kegiatan pelayanan yang kondusif Output : Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan Output : Terselenggaranya tata persuratan dan pengamanan dokumen Negara yang baik Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengamanan dokumen Output : Meningkatnya Kualitas Pegawai Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kepemerintahan Output : Terselenggaranya administrasi kepegawaian yang valid, tertib dan lancar Outcome : Meningkatnya administrasi kepegawaian Output : Terpenuhinya CPNS sesuai formasi dan kualifikasi yang ditetapkan Outcome : meningkatnya administrasi dan pelayanan Output : Terselesaikannya Pemberkasan Tenaga Honorer Sesuai Kualifikasi Outcome : meningkatnya Pelayanan Output: tersedianya informasi keagamaan yang valid dan akurat Outcome: Meningkatnya akuntabilitas public Output: terselenggaranya hak-hak kepegawaian dengan baik Outcome: meningkatnya kinerja dan kesejahteraan pegawai	KMA 373 Tahun 2002 KMA 480 Tahun 2003 PERPRES 54 Tahun 2010 KMA 373 Tahun 2002 KMA 480 Tahun 2003 PERPRES 54 Tahun 2010 UU No. 43 Tahun 2009 KMA 373 Tahun 2002 KMA 480 Tahun 2003 PP No. 53 Tahun 2010 Permenpan No. 26 Tahun 2009 UU No. 43 Tahun 2009 KMA 373 Tahun 2002 KMA 480 Tahun 2003 PP No. 53 Tahun 2010 Permenpan No. 26 Tahun 2009 UU No. 43 Tahun 2009 KMA 373 Tahun 2002 KMA 480 Tahun 2003 PP No. 53 Tahun 2010 Permenpan No. 26 Tahun 2009 KMA 373 Tahun 2002 KMA 480 Tahun 2003 PP No. 48 Tahun 2005 PP No. 43 Tahun 2007 UU No. tahun 2010 PP No. 48 tahun 2005 KMA 373 tahun 2002	Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan	DIPA DIPA DIPA DIPA DIPA DIPA DIPA DIPA DIPA

1	2	3	4	5	6
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Bersih Meningkatnya Kualitas pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji di Kab. Kulon Progo	Output : Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Negara yang valid Outcome : meningkatnya keamanan BMN dan pelayanan kerumah tanggaan Output Terlaksananya pencairan anggaran Outcome : meningkatknya semangat kerja pegawai Output : terlaksananya laporan realisasi anggaran Outcome : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Output : Terselenggaranya sosialisasi pendaftaran haji Outcome : meningkatnya penyelenggaraan ibadah haji	KMA 373 Tahun 2002 KMA 480 Tahun 2003 UU No. 17 Tahun 2003 Permenkeu 100/PMK.02/2010 Per Dirjen Menkeu 66/PB/2005 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 59/PMK.06/2005 Permenkeu 100/PMK.02/2010 KMA 480 Tahun 2003 UU No 17 tahun 1999 UU No. 13 Tahun 2008	Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan Peningkatan pelayanan kehidupan beragama	DIPA DIPA DIPA DIPA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatkan kualitas bimbingan pembinaan jamaah calon haji dan petugas Meningkatnya kualitas sistem informasi, sosialisasi dan administrasi penyelenggaraan ibadah haji Meningkatkan pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan calon jamaah haji	Output : Penambahan tenaga yang berkualitas untuk membimbing dan membina jamaah haji dan petugas Outcome : Meningkatnya kualitas pembimbing jamaah haji Output : Penambahan peralatan, alat informasi, sosialisasi dan administrasi penyelenggaraan ibadah haji Outcome : Sistem informasi dan sosialisasi haji berjalan lancar Output : terselenggaranya manasik haji Outcome : meningkatnya pemahaman calon jamaah haji	UU No. 17 Tahun 1999 UU No. 13 Tahun 2008 KMA 373 Tahun 2002 UU No. 17 Tahun 1999 UU No. 13 Tahun 2008 KMA No. 373 Tahun 2002 UU No. 17 Tahun 1999 UU No. 13 Tahun 2008 KMA No. 373 Tahun 2002	Peningkatan pelayanan kehidupan beragama Peningkatan pelayanan kehidupan beragama Peningkatan pelayanan kehidupan beragama	DIPA DIPA DIPA

1.2 Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup umat beragama yang dinamis dan harmonis

Meningkatkan penyuluhan dan pembinaan pasca haji

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Berzakat

Meningkatnya kualitas sistem informasi, sosialisasi dan administrasi Pengelolaan Wakaf

Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama demi terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis dan harmonis intern, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah

Output : terlaksananya penyuluhan dan pembinaan pasca haji

Outcome : Meningkatnya pelayanan dan penyelenggaraan haji

Ouput : Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat di bidang zakat yang berkualitas

Outcome : Meningkatnya kinerja Kankemenag KP

Ouput : Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat di bidang wakaf yang berkualitas

Outcome : Meningkatnya kinerja Kankemenag KP

Output: tersedianya fasilitas bagi kerukunan Umat Bergama

Outcome: meningkatnya kesadaran kerukunan umat beragama

Output : Terselenggaranya pembinaan Keluarga Sakinah

Outcome : meningkatnya pemahaman kader motivator

Output: terselenggaranya pembinaan Pra Nikah bagi remaja

Outcome: meningkatnya pemahaman remaja dalam keluarga sakinah

Output: tersedianya layanan konsultasi keluarga

Outcome: meningkatnya kualitas keluarga

UU No. 17 Tahun 1999

UU no. 13 Tahun 2008

KMA No. 373 Tahun 2002

KMA 371 Tahun 2002

UU No 38 Tahun 1999

KMA 373 Tahun 2003

Sk Dirjen 291 tahun 2010

UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf

PBM Mendagri dan Menag tentang FKUB

Intruksi Gub. No: 10 /Ins/ 1993

KMA : 3 Tahun. 99

Petunjuk Teknis Pola Pembinaan Keluarga Sakinah

UU No. 1 tahun 1974

PP No. 10 Tahun 1983

Inpres No.1 Tahun 1991

Peningkatan pelayanan kehidupan beragama

Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan serta pengembangan nilai-nilai keagamaan

Peningkatan Pemahaman Penghayatan dan Pengamalan serta Pengembangan Nilai-nilai keagamaan

DIPA

Output : Terselenggaranya kegiatan peningkatan kualitas sumber daya Kantor Urusan Agama

Outcome : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

Ouput : Terselenggaranya kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas Penghulu

Outcome : meningkatnya pemahaman dan keterampilan Penghulu

Output : Terselenggaranya kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas P3N (Pembantu Penghulu)

Outcome : meningkatnya pemahaman dan keterampilan P 3 N (Pembantu Penghulu)

Output : Terselenggaranya kegiatan bimbingan dan penyuluhan pangan halal

Outcome : meningkatnya pemahaman masyarakat tentang produk halal

Kep Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji

No : D/ 150 Th 2002 tentang Juklak Pemilihan KUA percontohan

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

Permenpan 62 Tahun 2005

Perpres No. 73 tahun 2007

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan serta pengembangan nilai-nilai keagamaan

DIPA

1.3 Meningkatkan kualitas pendidikan Anak Usia Dini , Pendidikan dasar dan pendidikan menengah

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan

Output : Terselenggaranya pelayanan dan bimbingan di bidang ibadah sosial

Outcome : Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk melaksanakan ibadah sosial.

Output : terselenggaranya kemitraan umat islam

Outcome : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kemitraan umat islam

Ouput : terselenggaranya kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas keagamaan

Outcome : Meningkatnya kualitas keagamaan

Ouput : Terselenggaranya Kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan usia dini

Outcome : Meningkatnya kualitas RA/BA

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

UU No. 20 Tahun 2003

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan serta pengembangan nilai-nilai keagamaan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

DIPA

Output : tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya

Outcome : Meningkatnya kualitas guru madrasah dan GPAI

Output : Terbentuknya siswa madrasah yang berkualitas dan agamis

Outcome : Meningkatnya kualitas siswa madrasah

Output : Terbentuknya siswa madrasah dan sekolah umum yang berkualitas dan agamis

Outcome : meningkatnya kualitas siswa

Output : jumlah madrasah swasta yang mendapatkan bantuan operasional

Outcome : meningkatnya kualitas madrasah

UU No. 20 Tahun 2003

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

PP No. 74 Tahun 2008

Permendiknas No. 39 tahun 2009

Permendiknas No. 10 Tahun 2009

UU No. 20 Tahun 2003

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

UU No. 20 Tahun 2003

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

UU No. 20 Tahun 2003

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

PP No. 19 Tahun 2005

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

DIPA

1	2	3	4	5	6
		Output : jumlah MI/MTs swasta yang mendapat bantuan pembangunan gedung dan sarana lingkungan Outcome : meningkatnya kualitas pembelajaran di madrasah Output: terselenggaranya pendidikan gratis bagi siswa miskin dan pemerataan akses pendidikan Outcome: meningkatnya pelayanan pendidikan	KMA 373 Tahun 2002 KMA 480 Tahun 2003 Keppres 80 tahun 2003 PP No. 19 Tahun 2005 PP No. 47 Tahun 2008 PP No. 47 Tahun 2008 Permendiknas no. 70 tahun 2009	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	DIPA DIPA
1	2	3	4	5	6
		Output : terselenggaranya kegiatan dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan Outcome : Meningkatnya pemahaman pengelola kelembagaan Output : terselenggaranya kegiatan dalam rangka peningkatan supervisi dan evaluasi Outcome : meningkatnya kualitas supervisi dan evaluasi pendidikan Output : terselenggaranya kegiatan dalam rangka peningkatan supervisi dan evaluasi Outcome : meningkatnya kualitas supervisi dan evaluasi pendidikan	UU No 22 Tahun 2006 KMA 373 Tahun 2002 KMA 480 Tahun 2003 UU No 22 Tahun 2006 KMA 373 Tahun 2002 KMA 480 Tahun 2003 UU No 22 Tahun 2006 KMA 373 Tahun 2002 KMA 480 Tahun 2003	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	DIPA DIPA DIPA

1.4 Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan

Meningkatnya kualitas pendidikan keagamaan

output : Terselenggaranya kegiatan dalam rangka peningkatan kualiats penyuluh

outcome : meningkatnya kualitas penyuluh agama fungsional

output : Tersedianya penyuluh agama Non PNS yang berkualitas

outcome : meningkatnya semangat kerja penyuluh agama Non PNS

output : Terselenggaranya siaran pendidikan agama melalui media massa

outcome : meningkatnya kuantitas jangkauan siaran pendidikan agama

output : Terselenggaranya pengelolaan kemasjidan

outcome : meningkatnya fungsi dan keberadaan masjid

output : Tersedianya bantuan masjid

outcome : meningkatnya fungsi dan keberadaan masjid

output: Terselenggaranya pelayanan budaya islam

outcome: meningkatnya penghayatan beragama

output: Terselenggaranya pelayanan organisasi keagamaan dalam masyarakat

outcome: meningkatnya pelayanan pada masyarakat

output: Tersedianya perpustakaan islam

outcome: meningkatnya kualitas keberagamaan masyarakat

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

Program Peningkatan pendidikan agama dan keagamaan

DIPA

output : Terselenggaranya MTQ tingkat Kabupaten

outcome : meningkatnya kualitas para juara MTQ

output: Terlaksananya pembinaan Pendidikan pada TK/TP Al qur’an outcome: meningkatnya kualitas pemahaman agama Islam

Output : terselenggaranya Musabaqoh Qiroatul Kutub ( MQK )

Outcome : Meningkatnya kualitas para juara MQK

Output : terselenggaranya kegiatan PHBI yang berkualitas

Outcome : meningkatnya peran PHBI dalam pembinaan umat

Output : tersedianya data pondok pesatren dan madrasah diniyah

Outcome : meningkatnya validitas data ponpes dan madin

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

PP No. 55 Tahun 2007

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

PP No. 55 Tahun 2007

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

PP No. 55 Tahun 2007

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

Program Peningkatan pendidikan agama dan keagamaan

DIPA

Output : Terselenggaranya kegiatan dalam rangka peningkatan Pontren

Outcome : meningkatnya peran dan fungsi Pontren

Output : terselenggaranya kegiatan dalam rangka peningkatan Madin

Outcome : meningkatnya peran dan fungsi Madin

PP Nomor 55 Tahun 2007

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

PP No. 55 Tahun 2007

KMA 373 Tahun 2002

KMA 480 Tahun 2003

Program Peningkatan pendidikan agama dan keagamaan

DIPA

Sumbawa Besar,

Kepala

Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Sumbawa

Drs. H. Baharuddin Maswareng

Lampiran 2

SISTEM PERENCANAAN KEMENTERIAN AGAMA

Dipublikasi di RENSTRA BIMAS ISLAM, RENSTRA PADA PENDIS, Tak Berkategori, VISI DAN MISI | Meninggalkan komentar

VISI DAN MISI KEMENAG SUMBAWA

Dipublikasi pada 14 Nov 2017 oleh KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

VISI, MISI, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

KEMENTERIAN AGAMA

Visi, Misi, Tujuan, Tugas dan Fungsi
Visi

“Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin, serta mewujudkan Good Government di lingkungan Kemenag Sumbawa ”

Misi
Mengembangkan masyarakat yang religius, cerdas, sehat jasmani dan rohani, santun, dan harmonis.
Mendorong peningkatan kwalitas pengamalan nilai – nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat serta menjunjung tinggi semangat toleransi.
Memperkuat keberadaan lembaga sosial keagamaan sebagai benteng pertahanan ummat.
Mendorong perkembangan lembaga pendidikan keagamaan sebagai media straregis peningkatan kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan berdaya saing.
Mengupayakan pelayanan yang cepat, tanggap dan prima sebagai wujud nyata pengabdian kepada masyarakat.
Mewujudkan tata laksana manajemen yang bersih, berwibawa, terbuka dan bertanggung jawab.
Tujuan
Penerapan pemerintahan yang baik dan bersih (good governant).
Penerapan manajemen yang professional dan proporsional
Penataan sarana dan prasaran secara berkelanjutan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.
Peningkatan kwalitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan pelayanan prima (exelen service).
Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur (SDA) guna menunjang kualitas kerja yang baik.
Mewujudkan kerukunan ummat beragama dan memelihara keharmonisan antar ummat agama.
Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai – nilai keagamaan.
Mendorong tumbuh kembangnya lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga social keagamaan sebagai pilar kekuatan ummat.
Terus mengupayakan peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sebagai ikhtiar nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sumbawa.
Memberikan ruang partisipasi seluas – luasnya kepada masyarakat untuk turut mengembangkan sumber daya ummat, guna terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, sejahtera, harmonis, dinamis dan religius di bawah naungan ridho Allah SWT.
Melakukan penguatan terhadap lembaga keagamaan sebagai benteng pertahanan ummat.
Tugas dan Fungsi

Perumusan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat.
Pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Islam pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu, serta Budha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelola administrasi dan informasi keagamaan.

Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama.
Pengkoordinasian, perncanaan pengendalian dan pengawasan program.
Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di kabupaten/kota.

Sasaran Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019

Penerapan pemerintahan yang baik dan bersih (good governant).
Penerapan manajemen yang professional dan proporsional
Penataan sarana dan prasaran secara berkelanjutan sesuai kebutuhan.
Peningkatan kwalitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan pelayanan prima (exelen service).
Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur (SDA) guna menunjang kualitas kerja yang baik.
Mewujudkan kerukunan ummat beragama dan memelihara keharmonisan antar ummat agama.
Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai – nilai keagamaan.
Mendorong tumbuh kembangnya lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga social keagamaan sebagai pilar kekuatan ummat.
Terus mengupayakan peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sebagai ikhtiar nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan anak bangsa.
Memberikan ruang partisipasi seluas – luasnya kepada masyarakat untuk turut mengembangkan sumber daya ummat, guna terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, sejahtera, harmonis, dinamis dan religius di bawah naungan ridho Allah SWT.
Melakukan penguatan terhadap lembaga keagamaan sebagai benteng pertahanan ummat.

Dipublikasi di RENSTRA BIMAS ISLAM, RENSTRA PADA PENDIS, Tak Berkategori, VISI DAN MISI | Meninggalkan komentar

IKM KEMENAG SUMBAWA

Dipublikasi pada 14 Nov 2017 oleh KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelayanan publik oleh aparatur Kemenag dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Begitu pula halnya dengan pelayanan di Bidang Keagamaan yang diberikan oleh Kementerian Agama Kab. Sumbawa beserta jajarannya yaitu KUA Kecamatan . Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur Kemenag. Mengingat fungsi utama Kemenag bidang di Bidang Keagamaan adalah melayani di Bidang Keagamaan masyarakat maka Kementerian Agama Kab. Sumbawa perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang‑undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu diukur indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Repbulik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Indeks Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Selain itu, data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Pelayanan Publik dewasa ini yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah masih banyak dijumpai kelemahan-kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan mayarakat yang disampaikan melalui media massa dan secara perorangan, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Aparatur Pemerintah.

Buruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain belum dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap pelayanan Bidang Keagamaan Kemenag Kab. Sumbawa karena kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat antara lain banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat dan dunia usaha, baik melalui surat pembaca maupun media pengaduan lainnya, seperti Prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih banyak jumpai praktek pungutan liar dan tindakan-tindakan yang berindikasikan penyimpangan. Dengan kata lain, penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Aparatur Kemenag Kab. Sumbawa dalam berbagai sektor pelayanan, ternyata kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan.

Sejauh ini, kinerja pelayanan umum Pemerintah di mata masyarakat masih dipandang kurang memadai. Padahal di era otonomi daerah sekarang ini, lebih dekat dan memahami kebutuhan masyarakat serta lebih bersifat melayani. Oleh karena itu, diperluksn paradigma baru dan sikap mental yang berorientasi melayani, bukan dilayani. Selain itu, diperlukan pula pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan pelayanan itu sendiri.

Mengingat fungsi utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, maka Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan publik.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 2013 ini Tim Survey dan Pengolah Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah di Kabupaten Gunungkidul telah melakukan Pengukuran Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Unit pelayanan Bidang Keagamaan Kab. Sumbawa Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan langkah strategis untuk mendorong upaya Perbaikan pelayanan publik melalui Pengukuran Indeks Kepuasaan Masyarakat.

Maksud dan Tujuan

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Di Bidang Keagamaan di Kabupaten Sumbawa dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan di Bidang Keagamaan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan ‑ kualitas pelayanan publik bidang di Bidang Keagamaan selanjutnya. Bagi masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja unit pelayanan di Bidang Keagamaan .

Dasar Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Kop/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.
Sasaran
Diketahuinya tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan bidang di Bidang Keagamaan di Kabupaten Sumbawa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;
Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di Bidang Keagamaan .
Ruang Lingkup

Survei IKM dilaksanakan terhadap pelayanan di Bidang Keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kab. Sumbawa dan 22 KUA Kecamatan dan Madrasah Negeri serta Penyelenggara Haji dan Umrah yang ada di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014-2015.

Pengertian Umum

Sesuai Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) terdapat beberapa pengertian yang perlu dljelaskan yaitu :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independent yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
Pemberi Pelayanan Publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang‑undangan.
Penerima Pelayanan Publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggar pelayanan publik.
Kepuasaan Pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.
Biaya Pelayanan Publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik, yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Unsur Pelayanan adalah Faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan indeks kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja.
Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.
Manfaat

Dengan tersedianya data IKM secara periodik, dapat diperoleh manfaat: sebagai berikut:

Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing‑masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan di Bidang Keagamaan di Kabupaten Sumbawa;
Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan di Bidang Keagamaan di Kabupaten Sumbawa secara periodik;
Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan di Bidang Keagamaan pada lingkup Kemenag Kabupaten Sumbawa;
Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan di Bidang Keagamaan pada lingkup Kemenag Kabupaten Sumbawa dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan di Bidang Keagamaan di Kabupaten Sumbawa.
Diketahuinya tingkat kinerja penyelengaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
Adanya data perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
Diketahuinya tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.
Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik.
Diketahuinya gambaran umum tentang kinerja unit pelayanan oleh masyarakat.
Memudahkan pihak berwenang dalam mempertimbangkan guna penetapan kebijakan pada masa yang akan datang.
Munculnya persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan Unit pelayanan Kemenag Kab, Sumbawa
Diketahuinya Indeks Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada Unit pelayanan Kemenag Kab. Sumbawa

Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit pelayanan Bidang Keagamaan Kemenag Kab. Sumbawa melalui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), atribut layanan yang dianggap penting oleh masyarakat serta saran-saran masyarakat untuk perbaikan pelayanan.

Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan”, “valid” dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besamya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko‑resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

BAB II

MEKANISME PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Persiapan

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan masyarakat unit pelayanan di Bidang Keagamaan di Kabupaten Sumbawa dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha dengan melibatkan 22 KUA Kecamatan . Adapun langkah – langkah yang dilakukan pada tahap persiapan ini meliputi :

Penyiapan bahan.
Kuesioner

Dalam penyusunan IKM digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner yang digunakan mengacu kepada ketentuan yang ada. Total quesioner adalah 3.450 lembar dengan rincian :

300 lembar quesioner untuk 22 KUA Kecamatan (masing-masing KUA Kecamatan 150 lembar)
150 lembar quesioner untuk kantor Kementerian Agama Kab. Sumbawa Kabupaten Sumbawa.

Bagian dari Kuesioner

Kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:

Bagian I : Identitas responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi Kemenag.

Bagian II : Identitas pencacah, berisi data pencacah. (apabila kuesioner diisi oleh masyarakat, bagian ini tidak diisi).

Bagian III : Mutu pelayanan di Bidang Keagamaan adalah pendapat penerima, atas pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur‑unsur pelayanan yang dinilai.

Bentuk Jawaban

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alumya tidak mudah, loket terlalu banyak, sehingga prosesnya tidak efektif

2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.

3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelitbelit tetapi masih perlu diefektifkan.

4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

2. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
Jumlah Responden

Responden adalah semua pengunjung KUA Kecamatan dan Kantor Kementerian Agama Kab. Sumbawa yang dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan Wilayah masing‑masing KUA Kecamatan dan Kantor Kementerian Agama Kab. Sumbawa. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan minimal 150 orang dari jumlah populasi penerima layanan, dengan dasar (“Jumlah unsur” + 1) x 10 = jumlah responden (14 +1) x 10 = 150 responden.

Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan di dalam gedung KUA Kecamatan pada bulan November 2014-2015.

Penyusunan Jadwal.

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan waktu selama I (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut:

Persiapan, 6 hari kerja;
Pelaksanaan pengumpulan data, 6 hari kerja

c. Pengolahan data indeks, 6 hari kerja

Penyusunan dan pelaporan hasil, 6 hari kerja.
Pelaksanaan Pengumpulan Data
Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan kepada masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang telah ditetapkan.

Pengisian kuesioner

Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan salah satu dari kemungkinan dua cara sebagai berikut :

Dilakukan, sendiri oleh penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
Dilakukan oleh pencacah melalui wawancara
Pengolahan Data
Metode pengolahan data

Nilal IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata‑rata tertimbang” masing‑masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot nilai rata – rata tertimbang =	Jumlah Bobot	=	1	= 0,071
	Jumlah Unsur		14

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata‑rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM =	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur	x Nilai penimbang
	Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 ‑ 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM Unit pelayanan x 25

Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	INILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

Perangkat pengolahan
Pengolahan dengan komputer

Data entry dan penghitungan indeks dilakukan dengan program komputer/ sistem data base.

Pengujian Kualitas Data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing‑masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden’ yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan jawaban yang diberikan, sebagai bahan analisis obyektivitas.

Laporan Hasil Penyusunan Indeks

Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat dari unit pelayanan di Bidang Keagamaan di Kabupaten Sumbawa, disusun dengan materi utama sebagai berikut:

Indeks per unsur pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata‑rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata‑rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,071.

Contoh:

Apabila diketahui nilai rata‑rata unsur dan masing‑masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
	Prosedur Pelayanan	3,45
	Persyaratan Pelayanan	2,65
	Kejelasan petugas pelayanan	3,53
	Kedisiplinan petugas pelayanan	2,31
	Tanggung jawab petugas pelayanan	1,55
	Kemampuan petugas pelayanan	3,12
	Kecepatan pelayanan	2,13
	Keadilan mendapatkan pelayanan	2,43
	Kesopanan dan keramahan petugas petugas	3,21
	Kewajaran biaya pelayanan	1,45
	Kepastian biaya pelayanan	1,93
	Kepastian jadwal pelayanan	2,31
	Kenyamanan lingkungan	3,03
	Kenyamanan pelayanan	1,56

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

(3,45 x 0,071) + (2,65 x 0,071) + (3,53 x 0,071) + (2,31 x 0,071) (1,55 x 0,071) + (3,12 x 0,071) + (2,13 x 0,071) + (2,43 x 0,071) (3,21 x 0,071) + (1,45 x 0,071) + (1,93 x 0,071) + (2,31 x 0,071) (3,03 x 0,071) + (1,56 x 0,071) = Nilai indeks adalah 2,462

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar

= 2,462 x 25 = 61,55

Mutu pelayanan C.
Kinerja unit pelayanan Kurang Baik.
Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN MEKANISME PELAPORAN HASILPENILAIAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Setiap KUA Kecamatan dan Kantor Kementerian Agama Sumbawa Kabupaten Sumbawa akan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat IKM).
Secara berkala Kepala KUA Kecamatan melaporkan hasil pemantauan kinerja unit pelayanan kepada Kepala Kementerian Agama Kab. Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Bidang Keagamaan di unit kerja masing-masing.
Dalam rangka peningkatan transparansi hasil penyusunan IKM unit pelayanan, rencana dan tindak lanjutnya akan dipublikasikan kepada masyarakat baik melalui .

BAB III

ANALISA POTENSI DAN PERMASALAHAN

Analisa Potensi dan Permasalahan Keagamaan di Kabupaten Sumbawa
Visi, Misi dan Tujuan serta Tugas dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa
Sasaran Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten SumbawaTahun 2015 – 2019
Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa.
Serta ikhtisar (ringkasan) program kerja dalam bentuk Matrik Kinerja Kantor Kementerian Agama Kab. Sumbawa Tahun 2015 – 2019.

Analisa Potensi dan Permasalahan
Kehidupan Beragama
Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan

Keempat : Kompetensi dan profesionalisme aparatur penyedia layanan perlu terus ditingkatkan, sebagai ikhtiar nyata dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan bertanggung jawab.

Kelima : Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) diberbagai bidang pelayanan.

Optimalisasi Pengelolaan Dana dan Asset Sosial Keagamaan

a. Zakat dan wakaf, keduanya merupakan asset dan sumber dana yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ummat dan mengentaskan kemiskinan. Sejumlah regulasi telah diterbitkan guna mengawal sekaligus sebagai pedoman dalam pengelolaannya, diantaranya: Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pendaftaran Administrasi Wakaf Uang. Keseluruhan regulasi tersebut dihajatkan sebagai media dan petunjuk normatif dalam pengelolaan asset ummat. Selain itu juga, dalam regulasi tersebut khususnya Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004, bukan hanya mengatur tata kelola zakat dan wakaf semata, melainkan juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengelola zakat dan wakaf secara mandiri dan indefenden berupa Badan Amil Zakat (BAZ) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal ini dimaksudkan agar supaya pengelolaan zakat dan wakaf benar – benar dapat dilakukan secara maksimal, produktif, profesional dan akutable.
Infaq dan sadaqah. Masih tingginya animo masyarakat berpartipasi dalam hal berinfaq dan bersadaqah, sesunggunya merupakan potensi yang tidak kalah besarnya di bandingkan dengan zakat dan wakaf. Hal ini terbukti dimana sebagian besar sarana sosial keagamaan seperti sarana ibadah dan lembaga – lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pondok pesantren, sebagian besar dibangun secara swadaya dan swadana oleh masyarakat melalui media transaksi amal jariah berupa infaq dan sadaqah. Peran dan posisi pemerintah ditengah – tengah tingginya angka partisipasi masyarakat tersebut, diharapkan sebagai motivator dan pembina serta pengawas guna mengarahkan segala potensi tersebut untuk mewujudkan pembangunan ummat seutuhnya.
Dan potensi – potensi lainnya yang masih membutuhkan kreatifitas dalam penggalian sumber – sumber alternatif.

Terlepas dari potensi yang ada, namun dilain pihak terdapat sejumlah permasalahan dalam hal pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan tersebut, diantaranya :

Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan

Kerukunan Ummat Beragama

Dilain pihak, sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat kerukunan ummat beragama, diantaranya :

Ketiga : Masih terdapatnya sebagian penerang/juru dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama dengan mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk).

Keempat : Konflik sosial yang muncul ditengah masyarakat terkadang mengatasnamakan agama.

Pendidikan Raudlatul Atfhal, Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Ketiga : Besarnya dukungan kebijakan dibidang anggaran yang dialokasikan untuk bidang pendidikan.

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan mutu penyelenggaraan ibadah haji, antara lain :

Belum tersedianya peraturan perundang – undangan yang merupakan turunan dan petunjuk teknis pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, .
Masih lemahnya kontrol dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO), khususnya yang berkaitan dengan pelayanan pendaftaran, akomodasi, transportasi, katering, bimbingan, kesehatan, kemanan dan perlindungan jamaah.
Pola rekrutmen dan pelatihan petugas haji belum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pelayanan.
Pelayanan penyelenggaraan ibadah haji belum sepenuhnya memperhatikan profil jamaah yang beragam dari segi latar belakang usia, pendidikan, etnis, bahasa dan budaya.

Tata Kelola Kepemerintahan

Sisi lain dari potensi yang ada, terdapat sejumlah permasalahan yang membutuhkan penanganan cermat dan tepat. Adapun beberapa persalahan dalam hal ini, diantaranya :

Kedua : Sumber daya aparatur yang relatif masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Kondisi ini sangat mempengaruhi kinerja, terutama pada aspek pelayanan administrasi.

Ketiga : Masih rendahnya mutu pelaporan keuangan dan eksekusi anggaran, yang berdampak pada kulitas pelaporan yang kurang sempurna dan penumpukan program kerja di tengah dan akhir tahun anggaran.

Kelima : Masih terdapatnya pelayanan dan mekanisme kerja yang belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO).

BAB IV

HASIL PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

GAMBARAN UMUM

Perumusan Visi,misi dan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Sumbawa ;
Pembinaan, Pelayanan dan bimbingan, masyarakat islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, serta urusan agama, pendidikan agama, sesuai peraturan perundang undangan;
Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
Pembinaan kerukunan umat beragama;
Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program;
Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas di Kabupaten Sumbawa. Pembangunan agama di Kabupaten Sumbawa diarahkan pada upaya memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika, pembinaan akhlak mulia, dan orientasi serta motivasi yang menjadi daya dorong dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Sumbawa yang religius, aman, damai dan sejahtera. Selain itu, pembangunan agama juga memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat Sumbawa yang memiliki kesadaran tinggi terhadap realitas multikultural dan memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama. Selain itu diarahkan pada upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan melalui : Pemerataan pendidikan, Peningkatan Mutu Pendidikan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

Tujuan

Strategi

Beberapa kebijakan yang ditempuh oleh Kantor Kementerian Agama Sumbawa , guna mendukung pelaksanaan program, sebagai berikut :

Meningkatkan pelayanan yang prima bagi kehidupan umat beragama melalui penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan kualitas SDM profesional dan berbudaya, sehingga tercipta pelayanan kehidupan beragama dengan baik;
Meningkatkan pelayanan penghayatan moral dan etika keagamaan melalui pemberdayaan lembaga kegamaan, rumah ibadah, media dakwah dan para penyuluh agama;
Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama melalui pemberdayaan lembaga Agama dan pemberdayaan pranata keagamaan serta pengintensifan dialog keagamaan antar pemeluk agama, intern pemeluk agama dan antar pemeluk agama dengan pemerintah;
Meningkatkan mutu pendidikan agama dan keagamaan melalui optimalisasi lembaga pendidikan formal, non formal dan informal pada masing-masing agama, sehingga out put pendidikan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan sejenis lainnya guna memenuhi tuntutan masyarakat dan dunia kerja;
Meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji menuju haji mandiri;
Meningkatkan mutu pelayanan publik dan peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik yang melalui peningkatan mutu aparatur guna menciptakan pelayanan yang prima terhadap masyarakat
Meningkatkan mutu pelayanan publik dan peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik yang melalui peningkatan mutu aparatur guna menciptakan pelayanan yang prima terhadap masyarakat;
Untuk mewujudkan pelaksanaan good governance secara konsisten dan sustainable (berkelanjutan) bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi good governance tersebut diarahkan pada upaya penciptaan aparatur yang bersih dan berwibawa. Untuk itu, jajaran birokrasi pemerintahan harus memahami esensi birokrasi itu sendiri dikatkan dengan penciptaan good governance yang dimaksud.

Ada 10 konsep birokrasi yang diterapkan oleh Kementerian Agama Sumbawa sebagai berikut :

Catalytic Government : Steering rather than rowing. Aparatur dan birokrasi berperan sebagai katalisator, yang tidak harus melaksanakan sendiri pembangunan tapi cukup mengendalikan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Dengan demikian aparatur dan birokrasi harus mampu mengoptimalkan penggunaan dana dan daya sesuai dengan kepentingan publik.
Community-owned government : empower communities to solve their own problems, rather than marely deliver service. Aparatur dan birokrasi harus memberdayakan masyarakat dalam pemberian dalam pelayanannya. Organisasi-organisasi kemasyarakatan sepeti koperasi, LSM dan sebagainya, perlu diajak untuk memecahkan permasalahannya sendiri, seperti masalah keamanan, kebersihan, kebutuhan sekolah, pemukiman murah dan lain-lain.
Competitive government :promote and encourrage competition, rather than monopolies”. Aparatur dan birokrasi harus menciptakan persaingan dalam setiap pelayanan. Dengan adanya persaingan maka sektor usaha swasta dan pemerintah bersaing dan terpaksa bekerja secara lebih profesional dan efisien.
Mission-driven government : be driven by mission rather than rules”. Aparatur dan birokrasi harus melakukan aktivitas yang menekankan kepada pencapaianapa yang merupakan “misinya” dari pada menekankan pada peraturan-peraturan. Setiap organisasi diberi kelonggaran untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan misinya.
Result-oriented government : result oriented by funding outcomesrather than inputs. Aparatur dan birokrasihendaknya berorientasi kepada kinerja yang baik. Instansi yang demikian harus diberi kesempatan yang lebih besar dibanding instansi yang kinerjanya kurang.
Cuntomer-driver government : meet the needs of the customer rather than the bureaucracy. Aparatur dan birokrasi harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan mayarakat bukan kebutuhan dirinya sendiri.
“ente prising government : concretrate on earning money rather than just speding it. Aparatur birokrasi harus memiliki aparat yang tahu cara yang tepat dengan menghasilkan uang untuk organisainya, disamping pandai menghemat biaya. Dengan demikian para pegawai akan terbiasa hidup hemat.
Anticipatory government : invest in preventing problems rather than curing crises. Aparatur dan birokrasi yang antisipasif. Lebih baik mencegah dari pada memadamkan kebakaran. Lebih baik mencegah epidemi daripada mengobati penyakit. Dengan demikian akan terjadi “mental swich” dalam aparat daerah.
Decentralilazed government :decentralized authority rahter than build hierarcy. Diperlukan desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan, dari berorientasi hirarki menjadi partisipasif dengan pengembangan kerjasama tim. Dengan demikian organisasi bawahan akan lebih leluasa untuk berkreasi dan mengambil inisiatif yang diperlukan.
Market-oriented government : solve problemby influencing market forces rather than by treating public programs. Aparatur dan birokrasi harus memperhatikan kekuatan pasar. Pasokan didasarkan pada kebutuhan dan bukan sebaliknya. Untuk itu kebijakan harus berdasarkan pada kebutuhan

Program Utama Penyelenggaraan Pemerintah Bidang Agama
1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian agama dan FKUB di sumbawa
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara kementerian agama di sumbawa besar
3. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kementerian agama di sumbawa besar
4. Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di sumbawa
5. Peningkatan kualitas pendidikan islam di sumbawa
6. Peningkatan pelayanan kua ,bimbingan masyarakat islam dan pembinaan syariah di sumbawa

Outcome Program
1. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan agama masyarakat
2. Berkembangnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama
3. Meningkatnya kualitas pelayanan bagi umat beragama
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji
5. Terwujudnya optimalisasi potensi ekonomi yang dikelola oleh pranata keagamaan
6. Meningkatnya kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan
7. Meningkatnya kualitas kebijakan dan tata kelola kehidupan beragama

Moto dan Motivasi Kerja

Kerja itu suci

Kerja adalah penggilanku, aku sanggup bekerja benar

Kerja itu sehat

Kerja itu aktualisasi, aku sanggup

Kerja itu amanah

Kerja adalah tanggung jawabku, aku sanggup bekerja tuntas

Kerja itu seni

Kerja adalah kesukaanku, aku sanggup bekerja kreatif

Kerja itu ibadah

Kerja adalah pengabdianku, aku sanggup bekerja ikhlas

Kerja itu mulia

Kerja adalah pelayananku, aku sanggup bekerja sempurna

Kerja itu anugrah

Kerja adalah kehidupanku, aku sanggup bekerja hebat

Kerja itu kehormatanku

Kerja adalah kewajibanku, aku sanggup bekerja unggul

Kerja itu rahmat

Kerja adalah terimakasihku, aku sanggup bekerja giat

Kerja itu investasi

Kerja adalah masa depanku, aku sanggup bekerja serius.

BAB V

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Kabupaten Sumbawa merupakan daerah yang memiliki luas wilayah 2.232,30 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 459.0835 jiwa. Data Kecaamatan terdiri dari 24 Kecamatan dan 82 . Jumlah KUA yaitu sebanyak 22 KUA .

Jumlah sarana di Bidang Keagamaan meliputi : 10 Madrasah Negeri ( MIN, MTsN MAN ) , 22 KUA Kecamatan ,

Karakteristik responden dalam penyusunan IKM unit pelayanan di Bidang Keagamaan tahun 2014-2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Dari di Sumbawa di atas diketahui bahwa 67% adalah responden perempuan dan 33 % laki-laki. Umur responden terbanyak (37%) antara 41 sd 60 tahun dan sebagian besar (46%) pekerjaan responden adalah petani dan pedagang. Bila dilihat dari aspek pendidikan yang ditamatkan, 30% responden adalah tamat SLTA.

BAB VI

PEROLEHAN INDEKS PER UNSUR PELAYANAN BIDANG KEAGAMAAN

Berdasarkan hasil pengolahan data IKM unit pelayanan di Bidang Keagamaan di Kabupaten Sumbawa tahun 2014-2015 yang mengacu kepada Kepmenpan Nomor 25/M.PAN/2/2004, indeks per unsur pelayanan meliputi :

INDEKS MASING-MASING INDIKATOR
UNIT PELAYANAN DI BIDANG KEAGAMAAN TAHUN 2014-2015

NO	INDIKATOR IKM	NILAI
1	Prosedur Pelayanan	73.23
2	Persyaratan Pelayanan	72.53
3	Kejelasan petugas pelayanan	73.19
4	Kedisiplinan petugas pelayanan	71.23
5	Tanggung jawab petugas pelayanan	73.43
6	Kemampuan petugas pelayanan	73.22
7	Kecepatan pelayanan	71.00
8	Keadilan mendapatkan pelayanan,	72.95
9	Kesopanan dan keramahan petugas	73.12
10	Kewajaran biaya pelayanan	73.40
11	Kepastian biaya pelayanan	74.34
12	Kepastian jadwal pelayanan	73.07
13	Kenyamanan lingkungan	72.73
14	Keamanan Pelayanan	74.18

Adapun gambaran unit pelayanan berdasarkan masing-masing indikator dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 1

Kab. Sumbawa

KUA Ropang

KUA B. Lanteh

KUA Plampang

KUA Moyo Hilir

KUA Rhee

KUA Buer

KUA O. Telu

KUA Lunyuk

KUA Unter Iwes

KUA Labadas

KUA M. Utara

KUA Lopok

MTsN Sbw

KUA Maronge

KUA Empang

KUA Tarano

KUA Sumbawa

KUA Alas

KUA Utan

KUA Alas Brt

KUA Labangka

KUA Tarano

MAN Sbw

KUA Lape

Prosedure Pelayanan Bidang Keagamaan Tahun 2014 – 2015

Sumber: Survei IKM, Diolah, 2014-2015

Prosedur pelayanan menggambarkan kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Dari grafik 1 di atas diketahui bahwa rata-rata nilai IKM Prosedur Pelayanan di Lingkungan Kementerian Agama Kab. Sumbawa yaitu 3.05. Nilai IKM tertinggi yaitu di KUA Kecamatan Sumbawa (3.37) dan nilai terendah yaitu di KUA Kecamatan Ropang (2.52). Data tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan prosedur pelayanan di Bidang Keagamaan di Kantor Kementerian Agama Kab. Sumbawa dan 22 KUA Kecamatan serta 2 Madrasah Negeri di kabupaten Sumbawa sudah dirasa mudah, sederhana dan tidak berbelit belit. Hal ini secara keseluruhan dapat dibuktikan bahwa di KUA Kecamatan tersebut di tempat-tempat strategis seperti di Ruang tunggu dipajang alur pelayanan . Akan tetapi dilihat dari perbedaan antara nilai tertinggi dan nilai terendah yang cukup berbeda jauh, maka perlu upaya untuk lebih mengefektifkan alur pelayanan di Bidang Keagamaan di Kabupaten Sumbawa.

Kab. Sumbawa

KUA Ropang

KUA B. Lanteh

KUA Plampang

KUA Moyo Hilir

KUA Rhee

KUA Buer

KUA O. Telu

KUA Lunyuk

KUA Unter Iwes

KUA Labadas

KUA M. Utara

KUA Lopok

MTsN Sbw

KUA Maronge

KUA Empang

KUA Tarano

KUA Sumbawa

KUA Alas

KUA Utan

KUA Alas Brt

KUA Labangka

KUA Tarano

MAN Sbw

KUA Lape

Nilai IKM Berdasarkan Persyaratan Pelayanan Bidang Keagamaan Tahun 2014 – 2015