IKM KEMENAG SUMBAWA

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelayanan publik oleh aparatur Kemenag dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Begitu pula halnya dengan pelayanan di Bidang Keagamaan yang diberikan oleh Kementerian Agama Kab. Sumbawa beserta jajarannya yaitu KUA Kecamatan . Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur Kemenag. Mengingat fungsi utama Kemenag bidang di Bidang Keagamaan adalah melayani di Bidang Keagamaan masyarakat maka Kementerian Agama Kab. Sumbawa perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang‑undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu diukur indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Repbulik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Indeks Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Selain itu, data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Pelayanan Publik dewasa ini yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah masih banyak dijumpai kelemahan-kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan mayarakat yang disampaikan melalui media massa dan secara perorangan, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Aparatur Pemerintah.

Buruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain belum dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap pelayanan Bidang Keagamaan Kemenag Kab. Sumbawa karena kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat antara lain banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat dan dunia usaha, baik melalui surat pembaca maupun media pengaduan lainnya, seperti Prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih banyak jumpai praktek pungutan liar dan tindakan-tindakan yang berindikasikan penyimpangan. Dengan kata lain, penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Aparatur Kemenag Kab. Sumbawa dalam berbagai sektor pelayanan, ternyata kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan.

Sejauh ini, kinerja pelayanan umum Pemerintah di mata masyarakat masih dipandang kurang memadai. Padahal di era otonomi daerah sekarang ini, lebih dekat dan memahami kebutuhan masyarakat serta lebih bersifat melayani. Oleh karena itu, diperluksn paradigma baru dan sikap mental yang berorientasi melayani, bukan dilayani. Selain itu, diperlukan pula pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan pelayanan itu sendiri.

Mengingat fungsi utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, maka Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan publik.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 2013 ini Tim Survey dan Pengolah Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah di Kabupaten Gunungkidul telah melakukan Pengukuran Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Unit pelayanan Bidang Keagamaan Kab. Sumbawa Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan langkah strategis untuk mendorong upaya Perbaikan pelayanan publik melalui Pengukuran Indeks Kepuasaan Masyarakat.

Maksud dan Tujuan

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Di Bidang Keagamaan di Kabupaten Sumbawa dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan di Bidang Keagamaan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan ‑ kualitas pelayanan publik bidang di Bidang Keagamaan selanjutnya. Bagi masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja unit pelayanan di Bidang Keagamaan .

Dasar Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Kop/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.
Sasaran
Diketahuinya tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan bidang di Bidang Keagamaan di Kabupaten Sumbawa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;
Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di Bidang Keagamaan .
Ruang Lingkup

Survei IKM dilaksanakan terhadap pelayanan di Bidang Keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kab. Sumbawa dan 22 KUA Kecamatan dan Madrasah Negeri serta Penyelenggara Haji dan Umrah yang ada di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014-2015.

Pengertian Umum

Sesuai Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) terdapat beberapa pengertian yang perlu dljelaskan yaitu :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independent yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
Pemberi Pelayanan Publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang‑undangan.
Penerima Pelayanan Publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggar pelayanan publik.
Kepuasaan Pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.
Biaya Pelayanan Publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik, yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Unsur Pelayanan adalah Faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan indeks kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja.
Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.
Manfaat

Dengan tersedianya data IKM secara periodik, dapat diperoleh manfaat: sebagai berikut:

Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing‑masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan di Bidang Keagamaan di Kabupaten Sumbawa;
Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan di Bidang Keagamaan di Kabupaten Sumbawa secara periodik;
Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan di Bidang Keagamaan pada lingkup Kemenag Kabupaten Sumbawa;
Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan di Bidang Keagamaan pada lingkup Kemenag Kabupaten Sumbawa dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan di Bidang Keagamaan di Kabupaten Sumbawa.
Diketahuinya tingkat kinerja penyelengaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
Adanya data perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
Diketahuinya tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.
Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik.
Diketahuinya gambaran umum tentang kinerja unit pelayanan oleh masyarakat.
Memudahkan pihak berwenang dalam mempertimbangkan guna penetapan kebijakan pada masa yang akan datang.
Munculnya persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan Unit pelayanan Kemenag Kab, Sumbawa
Diketahuinya Indeks Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada Unit pelayanan Kemenag Kab. Sumbawa

Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit pelayanan Bidang Keagamaan Kemenag Kab. Sumbawa melalui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), atribut layanan yang dianggap penting oleh masyarakat serta saran-saran masyarakat untuk perbaikan pelayanan.

Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan”, “valid” dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besamya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko‑resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

BAB II

MEKANISME PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Persiapan

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan masyarakat unit pelayanan di Bidang Keagamaan di Kabupaten Sumbawa dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha dengan melibatkan 22 KUA Kecamatan . Adapun langkah – langkah yang dilakukan pada tahap persiapan ini meliputi :

Penyiapan bahan.
Kuesioner

Dalam penyusunan IKM digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner yang digunakan mengacu kepada ketentuan yang ada. Total quesioner adalah 3.450 lembar dengan rincian :

300 lembar quesioner untuk 22 KUA Kecamatan (masing-masing KUA Kecamatan 150 lembar)
150 lembar quesioner untuk kantor Kementerian Agama Kab. Sumbawa Kabupaten Sumbawa.

Bagian dari Kuesioner

Kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:

Bagian I : Identitas responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi Kemenag.

Bagian II : Identitas pencacah, berisi data pencacah. (apabila kuesioner diisi oleh masyarakat, bagian ini tidak diisi).

Bagian III : Mutu pelayanan di Bidang Keagamaan adalah pendapat penerima, atas pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur‑unsur pelayanan yang dinilai.

Bentuk Jawaban

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alumya tidak mudah, loket terlalu banyak, sehingga prosesnya tidak efektif

2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.

3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelitbelit tetapi masih perlu diefektifkan.

4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

2. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
Jumlah Responden

Responden adalah semua pengunjung KUA Kecamatan dan Kantor Kementerian Agama Kab. Sumbawa yang dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan Wilayah masing‑masing KUA Kecamatan dan Kantor Kementerian Agama Kab. Sumbawa. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan minimal 150 orang dari jumlah populasi penerima layanan, dengan dasar (“Jumlah unsur” + 1) x 10 = jumlah responden (14 +1) x 10 = 150 responden.

Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan di dalam gedung KUA Kecamatan pada bulan November 2014-2015.

Penyusunan Jadwal.

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan waktu selama I (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut:

Persiapan, 6 hari kerja;
Pelaksanaan pengumpulan data, 6 hari kerja

c. Pengolahan data indeks, 6 hari kerja

Penyusunan dan pelaporan hasil, 6 hari kerja.
Pelaksanaan Pengumpulan Data
Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan kepada masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang telah ditetapkan.

Pengisian kuesioner

Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan salah satu dari kemungkinan dua cara sebagai berikut :

Dilakukan, sendiri oleh penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
Dilakukan oleh pencacah melalui wawancara
Pengolahan Data
Metode pengolahan data

Nilal IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata‑rata tertimbang” masing‑masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot nilai rata – rata tertimbang =	Jumlah Bobot	=	1	= 0,071
	Jumlah Unsur		14

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata‑rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM =	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur	x Nilai penimbang
	Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 ‑ 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM Unit pelayanan x 25

Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	INILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

Perangkat pengolahan
Pengolahan dengan komputer

Data entry dan penghitungan indeks dilakukan dengan program komputer/ sistem data base.

Pengujian Kualitas Data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing‑masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden’ yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan jawaban yang diberikan, sebagai bahan analisis obyektivitas.

Laporan Hasil Penyusunan Indeks

Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat dari unit pelayanan di Bidang Keagamaan di Kabupaten Sumbawa, disusun dengan materi utama sebagai berikut:

Indeks per unsur pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata‑rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata‑rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,071.

Contoh:

Apabila diketahui nilai rata‑rata unsur dan masing‑masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
	Prosedur Pelayanan	3,45
	Persyaratan Pelayanan	2,65
	Kejelasan petugas pelayanan	3,53
	Kedisiplinan petugas pelayanan	2,31
	Tanggung jawab petugas pelayanan	1,55
	Kemampuan petugas pelayanan	3,12
	Kecepatan pelayanan	2,13
	Keadilan mendapatkan pelayanan	2,43
	Kesopanan dan keramahan petugas petugas	3,21
	Kewajaran biaya pelayanan	1,45
	Kepastian biaya pelayanan	1,93
	Kepastian jadwal pelayanan	2,31
	Kenyamanan lingkungan	3,03
	Kenyamanan pelayanan	1,56

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

(3,45 x 0,071) + (2,65 x 0,071) + (3,53 x 0,071) + (2,31 x 0,071) (1,55 x 0,071) + (3,12 x 0,071) + (2,13 x 0,071) + (2,43 x 0,071) (3,21 x 0,071) + (1,45 x 0,071) + (1,93 x 0,071) + (2,31 x 0,071) (3,03 x 0,071) + (1,56 x 0,071) = Nilai indeks adalah 2,462

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar

= 2,462 x 25 = 61,55

Mutu pelayanan C.
Kinerja unit pelayanan Kurang Baik.
Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN MEKANISME PELAPORAN HASILPENILAIAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Setiap KUA Kecamatan dan Kantor Kementerian Agama Sumbawa Kabupaten Sumbawa akan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat IKM).
Secara berkala Kepala KUA Kecamatan melaporkan hasil pemantauan kinerja unit pelayanan kepada Kepala Kementerian Agama Kab. Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Bidang Keagamaan di unit kerja masing-masing.
Dalam rangka peningkatan transparansi hasil penyusunan IKM unit pelayanan, rencana dan tindak lanjutnya akan dipublikasikan kepada masyarakat baik melalui .

BAB III

ANALISA POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam pandangan birokrasi, eksistensi sebuah perencanaan strategik atau yang lazim disebut Rencana Strategis (RENSTRA) adalah niscaya adanya, mengingat arah pembangunan dan indikator ketercapaian tujuan suatu program yang telah dirumuskan tidak akan dapat di ukur tanpa parameter yang jelas. Selain itu juga, penyusunan suatu perencanaan (Planning)sudah barang tentu berdasarkan analisa dan kajian yang cukup selektif dan obyektif, dengan mempertimbangkan aspek potensi, tujuan, kebutuhan, permasalahan, kemampuan serta parameter pencapaian yang bersifat indikatif. Oleh karenanya dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa ini, akan diuraikan hal – hal sebagai berikut :

Analisa Potensi dan Permasalahan Keagamaan di Kabupaten Sumbawa
Visi, Misi dan Tujuan serta Tugas dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa
Sasaran Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten SumbawaTahun 2015 – 2019
Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa.
Serta ikhtisar (ringkasan) program kerja dalam bentuk Matrik Kinerja Kantor Kementerian Agama Kab. Sumbawa Tahun 2015 – 2019.

Dengan memuat aspek – aspek kajian sebagaimana yang disebutkan diatas, paling tidak terdapat gambaran yang jelas tentang eksistensi, potensi dan cita – cita besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dalam memainkan perannya, sebagai institusi yang berkonsentrasi di bidang pembangunan keagamaan khususnya dan bagaimana mempersiapkan generasi bangsa yang cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional dan cerdas secara spiritual, menuju pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, sesuai amanat Undang – Undang dan cita – cita Nasional.

Analisa Potensi dan Permasalahan
Kehidupan Beragama
Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan

Masyarakat Sumbawa adalah masyarakat agamis, dimana semua penduduknya telah memeluk agama dan sebagian besar beragama Islam, hal ini berarti pembangunan aspek mental dan moral ummat memiliki ruang yang sangat lebar bila di bangun melalui pintu agama, dalam arti pendekatan konsep dan doktrin keagamaan sangat efektif dan memiliki peran strategis dalam membangun karakter dan etika masyarakat. Selain itu juga, realitas menunjukkan bahwa terkadang masyarakat relatif lebih cepat sadar dan termotivasi bila disentuh melalui doktrin – doktrin keagamaan. Partisipasi para tokoh agama dalam membangun moral ummat amat menggembirakan, hal ini terlihat dari tingginya partisipasi para tokoh tersebut dalam menyampaikan doktrin – doktrin religiusitas dalam berbagai media, baik melalui majelis ta’lim, majelis dakwah, penyuluhan keagamaan, dan kegiatan keagamaan lainnya yang di lakukan secara swadaya dan swakarsa bahkan swadana. Kondisi ini menjadi potensi yang cukup besar dalam pembangunan ummat.

Namun demikian di tengah tingginya semangat ummat dalam menanamkan doktrin keagamaan, angka kriminal masih merangkak naik, seolah penyebaran dan penanaman nilai – nilai doktrin belum memberikan pengaruh yang signifikan dalam penataan moral ummat. Belum lagi fenomena sosial keagamaan yang terjadi akhir – akhir ini yang cenderung merusak tatanan nilai religi yang sudah terformulasi ideal dan konfrehensif, dimana menjamurnya aliran pemikiran radikal bahkan menyesatkan kian merasuki ranah mental spiritual ummat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi ummat beragama terutama ummat Islam khususnya. Pemerintah telah berupaya maksimal dalam merespon fenomena ini dengan menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian problematika keummatan ini, namun belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Dengan demikian maka posisi strategis Kementerian Agama selaku institusi yang paling berkompeten dalam menyikapi persoalan keagamaan, sangatlah tepat bila terus berinovasi dan mencari formulasi yang lebih tepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat di bidang keagamaan dengan menyusun program dan kebijakan yang relevan, terukur dan terjangkau.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan

Dalam memberikan pelayanan publik pada prinsifnya institusi manapun pasti ingin memberikan pelayanan prima (exelen service), karena itu merupakan doktrin bagi setiap aparatur negara, agar supaya memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya kepada masyarakat. Namun demikian, keluh kesah di masyarakat masih saja terdengar tidak puas, hal ini memang realitas yang tidak dapat dibantah, instansi manapun tidak pernah sunyi dari kritik, termasuk Kantor Kementerian Agama di dalamnya, semua itu adalah merupakan bentuk empati dari masyarakat terhadap pimpinannya, adalah sangat wajar bila ada yang puas dan tidak puas, senang dan tidak senang, suka dan tidak suka dan seterusnya, karena tidak mungkin kita memaksa semua orang harus merasa suka dan puas, mengingat keterbatasan personil dan kemampuan aparatur di bandingkan populasi masyarakat yang begitu banyak dan jangkauan layanan yang begitu luas. Akan tetapi Pemerintah termasuk institusi Kementerian Agama di dalamnya, tidak pernah berhenti berikhtiar untuk mewujudkan pelayanan yang sebaik – baiknya kepada masyarakat. Berbagai regulasi (peraturan) telah diterbitkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat khususnya pelayanan di bidang keagamaan, di antaranya : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan – Peraturan lainnya. Keseluruhan regulasi dan peraturan itu di hajatkan untuk menata dan memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai bidang tertentu secara ideal dan normatif. Selain itu juga sebagai pedoman dasar bagi aparatur dalam memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat secara benar dan legal. Seiring dengan digulirkannya berbagai regulasi tersebut dan penyiapan tenaga layanan mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat yang paling bawah, seperti tenaga penyuluh honorer maupun sukarela yang terus berjuang di tengah masyarakat, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan layanan keagamaan bagi masyarakat. Semua itu menjadi potensi bagi Kantor Kementerian Agama untuk terus memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat di bidang keagamaan.

Berbagai potensi yang ada, diyakini dapat menjawab keluhan baik diinternal institusi maupun masyarakat diluar Kantor Kementerian Agama, karena dalam realitas emperis permasalahan yang ada, bukan saja terdapat pada persepsi masyarakat umum, melainkan di internal aparaturpun masih memerlukan penataan dan perbaikan. Beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan antara lain :

Pertama : Jumlah tenaga penyedian layanan keagamaan yang ada sudah cukup besar, akan tetapi bila dilihat dari tingkat distribusi dan rasio kecukupan tenaga yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan yang ideal masih jauh dari memadai

Kedua : Berkembangnya persepsi dikalangan masyarakat tentang masih rendahnya dukungan pemerintah kepada aparatur penyedia layanan keagamaan, seperti para tenaga pembimbing dan penyuluh keagamaan, terutama tenaga penyuluh honorer. Sementara mereka mengemban tugas pelayanan yang tidak ringan.

Ketiga : Masih munculnya keluhan masyarakat menyangkut kualitas pelayanan administrasi keagamaan, seperti besaran biaya nikah, prosedur pengurusan administrasi yang terkesan terlalu birokratis dan terkadang berbelit – belit serta masih adanya pungli.

Keempat : Kompetensi dan profesionalisme aparatur penyedia layanan perlu terus ditingkatkan, sebagai ikhtiar nyata dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan bertanggung jawab.

Kelima : Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) diberbagai bidang pelayanan.

Keenam : Masih munculnya anggapan disebagian masyarakat, bahwa kebijakan institusi relatif masih terkesan pandang bulu dan tebang pilih, terutama dalam penentuan sasaran bantuan berupa dana maupun bentuk material lainnya untuk lembaga – lembaga sosial keagamaan.

Optimalisasi Pengelolaan Dana dan Asset Sosial Keagamaan

Dana dan asset sosial keagamaan adalah salah potensi strategis bila di kelola secara baik dan benar. Di antara dana dan asset sosial keagamaan yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai berikut :

a. Zakat dan wakaf, keduanya merupakan asset dan sumber dana yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ummat dan mengentaskan kemiskinan. Sejumlah regulasi telah diterbitkan guna mengawal sekaligus sebagai pedoman dalam pengelolaannya, diantaranya: Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pendaftaran Administrasi Wakaf Uang. Keseluruhan regulasi tersebut dihajatkan sebagai media dan petunjuk normatif dalam pengelolaan asset ummat. Selain itu juga, dalam regulasi tersebut khususnya Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004, bukan hanya mengatur tata kelola zakat dan wakaf semata, melainkan juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengelola zakat dan wakaf secara mandiri dan indefenden berupa Badan Amil Zakat (BAZ) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal ini dimaksudkan agar supaya pengelolaan zakat dan wakaf benar – benar dapat dilakukan secara maksimal, produktif, profesional dan akutable.
Infaq dan sadaqah. Masih tingginya animo masyarakat berpartipasi dalam hal berinfaq dan bersadaqah, sesunggunya merupakan potensi yang tidak kalah besarnya di bandingkan dengan zakat dan wakaf. Hal ini terbukti dimana sebagian besar sarana sosial keagamaan seperti sarana ibadah dan lembaga – lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pondok pesantren, sebagian besar dibangun secara swadaya dan swadana oleh masyarakat melalui media transaksi amal jariah berupa infaq dan sadaqah. Peran dan posisi pemerintah ditengah – tengah tingginya angka partisipasi masyarakat tersebut, diharapkan sebagai motivator dan pembina serta pengawas guna mengarahkan segala potensi tersebut untuk mewujudkan pembangunan ummat seutuhnya.
Dan potensi – potensi lainnya yang masih membutuhkan kreatifitas dalam penggalian sumber – sumber alternatif.

Terlepas dari potensi yang ada, namun dilain pihak terdapat sejumlah permasalahan dalam hal pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan tersebut, diantaranya :

Pertama: Masih terdapatnya persepsi yang keliru ditengah – tengah masyarakat, dimana fungsi dana dan asset sosial keagamaan hanya diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan penganut agama yang bersangkutan. Sumber – sumber ekonomi keagamaan belum dapat dimanfaatkan bagi masyarakat secara lintas agama.

Kedua: Masih berkembangnya sikap “curiga” sebagian masyarakat terhadap usaha – usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu pengelolaan sumber – sumber ekonomi produktif keummatan. Persepsi ini kerap kali muncul apabila pemerintah mencoba merancang kebijakan dan program untuk mengoptimalkan pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan, cenderung dianggap terlalu jauh intervensi dalam masalah ibadah.

Ketiga : Pola distribusi zakat selama ini relatif lebih bersifat konsumtif, sehingga peran strategisnya dalam meningkatkan kesejahteraan ummat dan pengentasan kemiskinan secara permanen tidak signifikan. Karenanya barangkali sudah saatnya dirumuskan satu formulasi konsep yang lebih baik dalam pengelolaan zakat kearah yang produktif, sehingga peran dan kontribusi asset sosial keummatan berupa zakat benar – benar dapat menjadi pilar alternatif dalam membangun kekuatan ekonomi ummat.

Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan

Keberadaan lembaga sosial keagamaan merupakan pilar penyangga paling vital keberlangsungan kegiatan sosial keagamaan. Di kabupaten Sumbawaterdapat cukup banyak lembaga sosial keagamaan, seperti Pondok Pesantren, Yayasan Pendidikan Keagamaan, Panti Asuhan, Asuhan Keluarga, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten, Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB), Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKSPP) dan lain sebagainya. Di samping itu juga, terdapat organisasi masa seperti Nadlatul Wathan (NW), Nahdlatul Ulama’ (NU), Muhammadiyah dan lain sebaginya. Selama ini Kementerian Agama menjalin komunikasi yang cukup baik dan harmonis dengan ormas – ormas tersebut. Hal ini merupakan asset potensial yang dapat dikembangkan dalam upaya mengembangkan sumber daya ummat. Mengingat keneradaan lembaga – lembaga tersebut mempunyai komunitas konstituen tersendiri yang dapat digerakkan kearah yang lebih maju dan mandiri. Kementerian Agama Kabupaten Sumbawamemiliki posisi strategis dalam membina dan mendorong kemajuan perkembangannya. Namun demikian keberadaan lembaga – lembaga sosial keagamaan yang ada, tidak lepas dari berbagai problematika yang menjadi kendala dalam pengembangannya. Secara umum beberapa kendala dan permasalahan yang terdapat didalamnya dapat di uraikan sebagai berikut, di antaranya :

Pertama : Pengelolaan program – program lembaga terkesan belum sepenuhnya mandiri, melainkan masih banyak bergantung kepada pemerintah. Dengan demikian pemerintah masih sangat perlu memberikan perhatian dan support dalam berbagai bentuk.

Kedua : Sebagian lembaga sosial keagamaan, terutama pondok pesantren masih mnerapkan manajemen tradisonal dan cenderung insidental. Belum sepenuhnya menarapkan konsep manajemen ideal, yang meliputi Perencanaan (Planning), Pengonisasian (organizing), Pelaksanaan (actuating), Pengawasan (controling) dan Penilaian (evaluating).

Ketiga : Lembaga – lembaga sosial keagamaan yang ada masih perlu penataan ekonomi lembaga kearah yang lebih produktif dan permanen, guna menjaga stabilitas dan keberlangsungan program – program yang telah direncanakan.

Kerukunan Ummat Beragama

Kerukunan ummat beragama adalah asset dan modal sosial yang sangat potesnial untuk mewujudkan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, maka ketika modal dan asset ini tidak dikelola dengan baik, maka sudah barang tentu kerapuhan dalam kerukunan tidak dapat dihindari. Sejumlah kerangka regulasi untuk mewujudkan kerukunan ummat beragama dapat dijadikan landasan yuridis oleh pemerintah terutama Kementerian Agama dalam memainkan perannya selaku pengayom dan pelindung ummat beragama. Diantara perangkat aturan yang telah tersedia adalah Petraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006. Selain kerangka regulasi, keberadaan lembaga Forum Komunikasi Ummat Beragama (FKUB) juga bagian dari instrumen strategis yang dapat diperankan secara baik dalam upaya menuju kerukunan ummat beragama, baik inter maupun antar ummat beragama.

Dilain pihak, sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat kerukunan ummat beragama, diantaranya :

Pertama : Masih adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa program peningkatan kerukunan ummat beragama yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, artinya program tersebut baru menyentuh lapisan masyarakat elit saja (tokoh agama dan lembaga keagamaan), belum menjangkau lapisan masyarakat bawah.

Kedua : Upaya penciptaan dan pemiliharaan kerukunan ummat beragama selama ini lebih menekankan pada pendekatan struktural formal dari pada pendekatan kultural yang lebih mengapresiasi peranan dan partipasi masyarakat serta mempertimbangkan kearifan lokal.

Ketiga : Masih terdapatnya sebagian penerang/juru dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama dengan mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk).

Keempat : Konflik sosial yang muncul ditengah masyarakat terkadang mengatasnamakan agama.

Pendidikan Raudlatul Atfhal, Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Pendidikan Raudlatul Athfal, Madrasah Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, merupakan pilar penting pembangunan pendidikan nasional dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berakhlaq mulia. Sejumlah potensi untuk dibidang pendidikan agama dan keagamaan yang dapat dikembangkan antara lain :

Pertama : Adanya kerangka ragulasi PP Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Penerapan standar pelayanan dan evaluasi pendidikan agama, serta peningkatan pembinaan terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang berkembang di masyarakat. Potensi yuridis ini perlu didukung dan ditindak lanjuti dalam bentuk kebijakan turunan sebagai pedoman pelaksanaan.

Kedua : Peningkatan mutu, akses dan daya saing pendidikan Raudlatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang mendapat dukungan masyarakat luas.

Ketiga : Besarnya dukungan kebijakan dibidang anggaran yang dialokasikan untuk bidang pendidikan.

Keempat : Tingginya animo masyarakat dalam berperan serta di bidang pendidikan agama dan keagamaan, hal ini terbukti dengan banyaknya lembaga pendidikan agama dan keagamaan berupa madrasah dan pondok pesantren yang dibangun/didirikan oleh masyarakat secara swadaya.

Namun demikian disisi lain terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi dan dapat menghambat upaya peningkatan kualitas Pendidikan Raudlatul Athfal, Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, antara lain : Masih terdapatnya kesenjangan antara Pendidikan Raudlatul Athfal, Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dengan lembaga pendidikan lainnya, terutama dalam hal penyediaan daya dukung pendanaan dan penyediaan tenaga pendidik yang profesional. Selain itu juga sebagian besar lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, yang berada dibawah binaan Kantor Kemneterian Agama Kabupaten Sumbawa, sebagian besar berstatus swasta dengan daya dukung yang sangat terbatas.

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu satu program prioritas pembangunan dibidang agama dan sering kali diposisikan sebagai salah satu indikator kinerja Kementerian Agama. Penyelenggraan ibadah haji dari tahun ke tahuan terus mengalami peningkatan, terutama dari segi kuantitas, animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji semakin tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah kuota pemberangkatan pada setiap tahunnya jauh lebih sedikit dibanding jumlah jamaah yang mendaftar, sehingga adalah sangat wajar kalau sebagian masyarakat yang mendaftar tahun ini (2011) harus rela mengantri hingga tahun 2017 untuk diberangkatkan.

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan mutu penyelenggaraan ibadah haji, antara lain :

Pertama : Tersedianya peraturan perundang – undangan seperi UU Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 17 Tahun 1999 yang menjadi acuan bagi upaya peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jamaah haji.

Kedua : Dana setoran awal BPIH dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan haji, sehingga lebih bermanfaat bagi jamaah dan kesejateraan ummat. Untuk itu diperlukan undang – undang / aturan yang mengatur pengelolaan dana haji yang memberikan peluang investasi dan jaminan keuangan.

Ketiga : Tingginya peran masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji yang direferentasikan dengan berkembangnya Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Dengan peran tersebut diharapkan terjadi peningkatan pelayanan bagi jamaah calon haji. Disamping itu juga terdapat peran serta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas perjalanan ibadah umrah.

Keempat : Jaringan teknologi informasi yang berkembang pesat menjadi potensi penting dalam meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji. Perkembangan teknologi dan informasi dapat dimanfaatkan sebagai media efektif dan efesien dalam peningkatan kualitas berbagai bidang layanan.

Selain berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan dibidang penyelenggaraan ibadah haji, juga terdapat beberapa permasalahan yang ditengarai dapat menghambat dibidang ini. Adapun permasalahan – permasalahan tersebut antara lain :

Belum tersedianya peraturan perundang – undangan yang merupakan turunan dan petunjuk teknis pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, .
Masih lemahnya kontrol dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO), khususnya yang berkaitan dengan pelayanan pendaftaran, akomodasi, transportasi, katering, bimbingan, kesehatan, kemanan dan perlindungan jamaah.
Pola rekrutmen dan pelatihan petugas haji belum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pelayanan.
Pelayanan penyelenggaraan ibadah haji belum sepenuhnya memperhatikan profil jamaah yang beragam dari segi latar belakang usia, pendidikan, etnis, bahasa dan budaya.

Tata Kelola Kepemerintahan

Penataan dan pengelolaan manajemen kepemerintahan yang bersih dan berwibawa, sebagaimana cita – cita besar Kementerian Agama adalah sangat penting untuk dilakukan dan harus dimulai dari sejak awal. Ikhtiar nyata menuju kearah pemerintahan yang baik (good goverment) perlu terus dikembangkan dari berbagai dimensi, mulai dari meningkatan kualitas sumber daya aparatur, pemenuhan kebutuhan dan media pendukung, penataan inprastruktur perkantoran dan ketersediaan sumber anggaran yang memadai. Berbagai potensi yang dapat dikembangkan dan dijadikan modal untuk menuju cita – cita mulia tersebut, antara lain : Komitmen aparatur Kementerian Agama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efesien dan akuntable. Hal ini di tandai dengan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah dalam berbagai dimensi. Potensi lainnya yang tidak kalah besarnya adalah terdapatnya satuan kerja dan personil Kementerian Agama hingga ketingkat kecamatan (Kantor Urusan Agama) bahkan kepedesaan seperti tenaga penyuluh PNS, honorer maupun sukarela, menjadi satu kekuatan besar dan terpadu bagi institusi untuk menerapkan kebijakan sekaligus sebagai media transpormasi informasi yang dapat di andalkan, meningat peran dan fungsi satuan kerja tersebut, tidak hanya sebatas tugas pelayanan melainkan juga sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat.

Sisi lain dari potensi yang ada, terdapat sejumlah permasalahan yang membutuhkan penanganan cermat dan tepat. Adapun beberapa persalahan dalam hal ini, diantaranya :

Pertama : Dengan satuan kerja (satker) dilingkungan Kementarian Agama dapat menimbulkan kendala koordinasi, pengawasan dan pembenahan sistem pelayanan kepada masyarakat. Kendala tersebut bukan hanya berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi internal Kementerian Agama melainkan pula dalam pengembangan jaringan kelembagaan dengan lembaga pemerintah terkait lainnya.

Kedua : Sumber daya aparatur yang relatif masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Kondisi ini sangat mempengaruhi kinerja, terutama pada aspek pelayanan administrasi.

Ketiga : Masih rendahnya mutu pelaporan keuangan dan eksekusi anggaran, yang berdampak pada kulitas pelaporan yang kurang sempurna dan penumpukan program kerja di tengah dan akhir tahun anggaran.

Keempat : Belum tersedianya sistem manajemen informasi yang dapat mendukung tugas – tugas organisasi. Sistem yang dijalankan belum sepenuhnya mengacu pada upaya pelayanan informasi secara terpadu, menyeluruh sistemik dan berwawasan kedepan.

Kelima : Masih terdapatnya pelayanan dan mekanisme kerja yang belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO).

BAB IV

HASIL PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

GAMBARAN UMUM

Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumbawa merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama RI, mempunyai tugas membantu Menteri Agama dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang keagamaan di Kabupaten Sumbawa. Dalam menyelenggarakan sebagian tugas tersebut salah satu kewenangannya adalah penyusunan rencana strategis yang mengacu kepada kebijakan Kementerian Agama RI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa . Sebagai lembaga instansi vertikal dalam menjalankan regulasi kebijakan diperlukan kerangka kerja sebagai konsekuensi pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dimaksud memiliki fungsi:

Perumusan Visi,misi dan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Sumbawa ;
Pembinaan, Pelayanan dan bimbingan, masyarakat islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, serta urusan agama, pendidikan agama, sesuai peraturan perundang undangan;
Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
Pembinaan kerukunan umat beragama;
Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program;
Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas di Kabupaten Sumbawa. Pembangunan agama di Kabupaten Sumbawa diarahkan pada upaya memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika, pembinaan akhlak mulia, dan orientasi serta motivasi yang menjadi daya dorong dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Sumbawa yang religius, aman, damai dan sejahtera. Selain itu, pembangunan agama juga memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat Sumbawa yang memiliki kesadaran tinggi terhadap realitas multikultural dan memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama. Selain itu diarahkan pada upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan melalui : Pemerataan pendidikan, Peningkatan Mutu Pendidikan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

Tujuan

Tujuan jangka panjang pembangunan bidang agama yang hendak dicapai oleh Kementerian Agama Sumbawa adalah terwujudnya masyarakat Sumbawa Besar yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Strategi

Beberapa kebijakan yang ditempuh oleh Kantor Kementerian Agama Sumbawa , guna mendukung pelaksanaan program, sebagai berikut :

Meningkatkan pelayanan yang prima bagi kehidupan umat beragama melalui penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan kualitas SDM profesional dan berbudaya, sehingga tercipta pelayanan kehidupan beragama dengan baik;
Meningkatkan pelayanan penghayatan moral dan etika keagamaan melalui pemberdayaan lembaga kegamaan, rumah ibadah, media dakwah dan para penyuluh agama;
Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama melalui pemberdayaan lembaga Agama dan pemberdayaan pranata keagamaan serta pengintensifan dialog keagamaan antar pemeluk agama, intern pemeluk agama dan antar pemeluk agama dengan pemerintah;
Meningkatkan mutu pendidikan agama dan keagamaan melalui optimalisasi lembaga pendidikan formal, non formal dan informal pada masing-masing agama, sehingga out put pendidikan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan sejenis lainnya guna memenuhi tuntutan masyarakat dan dunia kerja;
Meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji menuju haji mandiri;
Meningkatkan mutu pelayanan publik dan peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik yang melalui peningkatan mutu aparatur guna menciptakan pelayanan yang prima terhadap masyarakat
Meningkatkan mutu pelayanan publik dan peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik yang melalui peningkatan mutu aparatur guna menciptakan pelayanan yang prima terhadap masyarakat;
Untuk mewujudkan pelaksanaan good governance secara konsisten dan sustainable (berkelanjutan) bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi good governance tersebut diarahkan pada upaya penciptaan aparatur yang bersih dan berwibawa. Untuk itu, jajaran birokrasi pemerintahan harus memahami esensi birokrasi itu sendiri dikatkan dengan penciptaan good governance yang dimaksud.

Ada 10 konsep birokrasi yang diterapkan oleh Kementerian Agama Sumbawa sebagai berikut :

Catalytic Government : Steering rather than rowing. Aparatur dan birokrasi berperan sebagai katalisator, yang tidak harus melaksanakan sendiri pembangunan tapi cukup mengendalikan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Dengan demikian aparatur dan birokrasi harus mampu mengoptimalkan penggunaan dana dan daya sesuai dengan kepentingan publik.
Community-owned government : empower communities to solve their own problems, rather than marely deliver service. Aparatur dan birokrasi harus memberdayakan masyarakat dalam pemberian dalam pelayanannya. Organisasi-organisasi kemasyarakatan sepeti koperasi, LSM dan sebagainya, perlu diajak untuk memecahkan permasalahannya sendiri, seperti masalah keamanan, kebersihan, kebutuhan sekolah, pemukiman murah dan lain-lain.
Competitive government :promote and encourrage competition, rather than monopolies”. Aparatur dan birokrasi harus menciptakan persaingan dalam setiap pelayanan. Dengan adanya persaingan maka sektor usaha swasta dan pemerintah bersaing dan terpaksa bekerja secara lebih profesional dan efisien.
Mission-driven government : be driven by mission rather than rules”. Aparatur dan birokrasi harus melakukan aktivitas yang menekankan kepada pencapaianapa yang merupakan “misinya” dari pada menekankan pada peraturan-peraturan. Setiap organisasi diberi kelonggaran untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan misinya.
Result-oriented government : result oriented by funding outcomesrather than inputs. Aparatur dan birokrasihendaknya berorientasi kepada kinerja yang baik. Instansi yang demikian harus diberi kesempatan yang lebih besar dibanding instansi yang kinerjanya kurang.
Cuntomer-driver government : meet the needs of the customer rather than the bureaucracy. Aparatur dan birokrasi harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan mayarakat bukan kebutuhan dirinya sendiri.
“ente prising government : concretrate on earning money rather than just speding it. Aparatur birokrasi harus memiliki aparat yang tahu cara yang tepat dengan menghasilkan uang untuk organisainya, disamping pandai menghemat biaya. Dengan demikian para pegawai akan terbiasa hidup hemat.
Anticipatory government : invest in preventing problems rather than curing crises. Aparatur dan birokrasi yang antisipasif. Lebih baik mencegah dari pada memadamkan kebakaran. Lebih baik mencegah epidemi daripada mengobati penyakit. Dengan demikian akan terjadi “mental swich” dalam aparat daerah.
Decentralilazed government :decentralized authority rahter than build hierarcy. Diperlukan desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan, dari berorientasi hirarki menjadi partisipasif dengan pengembangan kerjasama tim. Dengan demikian organisasi bawahan akan lebih leluasa untuk berkreasi dan mengambil inisiatif yang diperlukan.
Market-oriented government : solve problemby influencing market forces rather than by treating public programs. Aparatur dan birokrasi harus memperhatikan kekuatan pasar. Pasokan didasarkan pada kebutuhan dan bukan sebaliknya. Untuk itu kebijakan harus berdasarkan pada kebutuhan

Program Utama Penyelenggaraan Pemerintah Bidang Agama
1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian agama dan FKUB di sumbawa
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara kementerian agama di sumbawa besar
3. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kementerian agama di sumbawa besar
4. Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di sumbawa
5. Peningkatan kualitas pendidikan islam di sumbawa
6. Peningkatan pelayanan kua ,bimbingan masyarakat islam dan pembinaan syariah di sumbawa

Outcome Program
1. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan agama masyarakat
2. Berkembangnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama
3. Meningkatnya kualitas pelayanan bagi umat beragama
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji
5. Terwujudnya optimalisasi potensi ekonomi yang dikelola oleh pranata keagamaan
6. Meningkatnya kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan
7. Meningkatnya kualitas kebijakan dan tata kelola kehidupan beragama

Moto dan Motivasi Kerja

Kerja itu suci

Kerja adalah penggilanku, aku sanggup bekerja benar

Kerja itu sehat

Kerja itu aktualisasi, aku sanggup

Kerja itu amanah

Kerja adalah tanggung jawabku, aku sanggup bekerja tuntas

Kerja itu seni

Kerja adalah kesukaanku, aku sanggup bekerja kreatif

Kerja itu ibadah

Kerja adalah pengabdianku, aku sanggup bekerja ikhlas

Kerja itu mulia

Kerja adalah pelayananku, aku sanggup bekerja sempurna

Kerja itu anugrah

Kerja adalah kehidupanku, aku sanggup bekerja hebat

Kerja itu kehormatanku

Kerja adalah kewajibanku, aku sanggup bekerja unggul

Kerja itu rahmat

Kerja adalah terimakasihku, aku sanggup bekerja giat

Kerja itu investasi

Kerja adalah masa depanku, aku sanggup bekerja serius.

BAB V

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Kabupaten Sumbawa merupakan daerah yang memiliki luas wilayah 2.232,30 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 459.0835 jiwa. Data Kecaamatan terdiri dari 24 Kecamatan dan 82 . Jumlah KUA yaitu sebanyak 22 KUA .

Jumlah sarana di Bidang Keagamaan meliputi : 10 Madrasah Negeri ( MIN, MTsN MAN ) , 22 KUA Kecamatan ,

Karakteristik responden dalam penyusunan IKM unit pelayanan di Bidang Keagamaan tahun 2014-2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Dari di Sumbawa di atas diketahui bahwa 67% adalah responden perempuan dan 33 % laki-laki. Umur responden terbanyak (37%) antara 41 sd 60 tahun dan sebagian besar (46%) pekerjaan responden adalah petani dan pedagang. Bila dilihat dari aspek pendidikan yang ditamatkan, 30% responden adalah tamat SLTA.

BAB VI

PEROLEHAN INDEKS PER UNSUR PELAYANAN BIDANG KEAGAMAAN

Berdasarkan hasil pengolahan data IKM unit pelayanan di Bidang Keagamaan di Kabupaten Sumbawa tahun 2014-2015 yang mengacu kepada Kepmenpan Nomor 25/M.PAN/2/2004, indeks per unsur pelayanan meliputi :

INDEKS MASING-MASING INDIKATOR
UNIT PELAYANAN DI BIDANG KEAGAMAAN TAHUN 2014-2015

NO	INDIKATOR IKM	NILAI
1	Prosedur Pelayanan	73.23
2	Persyaratan Pelayanan	72.53
3	Kejelasan petugas pelayanan	73.19
4	Kedisiplinan petugas pelayanan	71.23
5	Tanggung jawab petugas pelayanan	73.43
6	Kemampuan petugas pelayanan	73.22
7	Kecepatan pelayanan	71.00
8	Keadilan mendapatkan pelayanan,	72.95
9	Kesopanan dan keramahan petugas	73.12
10	Kewajaran biaya pelayanan	73.40
11	Kepastian biaya pelayanan	74.34
12	Kepastian jadwal pelayanan	73.07
13	Kenyamanan lingkungan	72.73
14	Keamanan Pelayanan	74.18

Adapun gambaran unit pelayanan berdasarkan masing-masing indikator dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 1

Kab. Sumbawa

KUA Ropang

KUA B. Lanteh

KUA Plampang

KUA Moyo Hilir

KUA Rhee

KUA Buer

KUA O. Telu

KUA Lunyuk

KUA Unter Iwes

KUA Labadas

KUA M. Utara

KUA Lopok

MTsN Sbw

KUA Maronge

KUA Empang

KUA Tarano

KUA Sumbawa

KUA Alas

KUA Utan

KUA Alas Brt

KUA Labangka

KUA Tarano

MAN Sbw

KUA Lape

Prosedure Pelayanan Bidang Keagamaan Tahun 2014 – 2015

Sumber: Survei IKM, Diolah, 2014-2015

Prosedur pelayanan menggambarkan kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Dari grafik 1 di atas diketahui bahwa rata-rata nilai IKM Prosedur Pelayanan di Lingkungan Kementerian Agama Kab. Sumbawa yaitu 3.05. Nilai IKM tertinggi yaitu di KUA Kecamatan Sumbawa (3.37) dan nilai terendah yaitu di KUA Kecamatan Ropang (2.52). Data tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan prosedur pelayanan di Bidang Keagamaan di Kantor Kementerian Agama Kab. Sumbawa dan 22 KUA Kecamatan serta 2 Madrasah Negeri di kabupaten Sumbawa sudah dirasa mudah, sederhana dan tidak berbelit belit. Hal ini secara keseluruhan dapat dibuktikan bahwa di KUA Kecamatan tersebut di tempat-tempat strategis seperti di Ruang tunggu dipajang alur pelayanan . Akan tetapi dilihat dari perbedaan antara nilai tertinggi dan nilai terendah yang cukup berbeda jauh, maka perlu upaya untuk lebih mengefektifkan alur pelayanan di Bidang Keagamaan di Kabupaten Sumbawa.

Kab. Sumbawa

KUA Ropang

KUA B. Lanteh

KUA Plampang

KUA Moyo Hilir

KUA Rhee

KUA Buer

KUA O. Telu

KUA Lunyuk

KUA Unter Iwes

KUA Labadas

KUA M. Utara

KUA Lopok

MTsN Sbw

KUA Maronge

KUA Empang

KUA Tarano

KUA Sumbawa

KUA Alas

KUA Utan

KUA Alas Brt

KUA Labangka

KUA Tarano

MAN Sbw

KUA Lape

Nilai IKM Berdasarkan Persyaratan Pelayanan Bidang Keagamaan Tahun 2014 – 2015